Rakornas Kemenkop 2026: Kadis Koperasi Papua Barat Daya Paparkan Materi tentang Mitigasi Resiko dan Optimalisasi Peran KDKMP untuk Kemajuan Desa

Jakarta, (OikoNews)- Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu 13 Mei 2026.
Rakornas ini melibatkan kepala dinas provinsi serta kabupaten/kota yang membidangi koperasi dari seluruh Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan Rakornas ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan guna memastikan proses operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan dengan baik.

Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si  hadiri Rakornas dan menyampaikan materinya dalam   dua sesi forum diskusi. Yakni sesi pertama, Mitigasi Resiko KDKMP dengan topik: "Potensi Resiko KDKMP dan Strategi Mitigasi Implementasi di Papua Barat Daya". Sesi kedua, dengan topik : "Optimalisasi Peran KDKMP untuk Kemajuan Desa".

👉Sesi Pertama: Potensi Resiko KDKMP dan Strategi Mitigasi Implementasi di Papua Barat Daya

Mengawali paparannya, Dr Sellvyana menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengapresiasi pelaksanaan Rakornas Kementerian Koperasi Tahun 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat transformasi koperasi nasional, khususnya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Bagi Papua Barat Daya, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat kampung, memperluas akses usaha masyarakat adat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Namun demikian, kata Sellvyana, implementasi KDKMP di wilayah Papua Barat Daya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang tinggi, serta kapasitas kelembagaan koperasi yang masih perlu diperkuat.

"Oleh karena itu, kami memandang bahwa penguatan mitigasi risiko harus menjadi prioritas sejak tahap pembentukan, operasionalisasi, hingga pengawasan koperasi,"ujarnya.

Poin-poin utama, adalah penguatan tata kelola koperasi. Di manan masih terdapat tantangan pada aspek kapasitas SDM pengelola koperasi, sistem administrasi, dan tata kelola keuangan.

Karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya mendorong: pelatihan wajib berbasis kompetensi; pendampingan intensif minimal dua tahun pertama; digitalisasi pelaporan koperasi; serta penguatan fungsi pengawasan.

Kedua, lanjut  Sellvyana, penguatan koperasi berbasis potensi lokal. Papua Barat Daya memiliki potensi besar pada sektor perikanan, hasil laut, sagu, pala, kakao, dan ekonomi kreatif masyarakat pesisir.  Karena itu, pengembangan KDKMP harus berbasis potensi unggulan lokal agar memiliki keberlanjutan usaha.

Ketiga, penguatan konektivitas dan logistik.
Wilayah kepulauan menyebabkan biaya distribusi cukup tinggi.

"Kami berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan gudang desa, mini hub logistik, cold storage, serta penguatan konektivitas antarpulau,"imbau dia.

Keempat, penguatan pengawasan dan mitigasi moral hazard. Pihaknya mendukung pendekatan pengawasan berbasis risiko melalui: digitalisasi monitoring; audit berkala; transparansi penggunaan anggaran; serta integrasi pengawasan pusat dan daerah.

Kelima, percepatan digitalisasi koperasi.
Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar koperasi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses pasar.

"Kami mendorong pengembangan sistem pencatatan digital koperasi; pembayaran non-tunai; pemasaran digital; dan peningkatan literasi digital masyarakat. Kami juga melihat bahwa arah kebijakan nasional saat ini sangat relevan dengan penguatan koperasi modern, terutama dalam konteks ketahanan pangan, hilirisasi komoditas lokal, dan ekonomi inklusif," papar Dr Sellvyana.

"Papua Barat Daya siap mendukung agenda transformasi koperasi nasional, namun kami berharap adanya afirmasi kebijakan bagi daerah otonomi baru dan wilayah kepulauan agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan,"tambahnya.

Ia mengatakan bahwa banyak koperasi di Indonesia mengalami stagnasi akibat lemahnya model bisnis dan rendahnya kemampuan pengelolaan arus kas. Karena itu Papua Barat Daya mendorong agar KDKMP tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar menjadi entitas bisnis yang produktif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Dr Sellvyana menyampaikan arah  implementatif yang perlu dilakukan, yakni penerapan business feasibility assessment sebelum operasional; penguatan literasi keuangan dan pencatatan digital; pembentukan skema pembiayaan bertahap berdasarkan kinerja;
integrasi koperasi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR); pengembangan unit usaha berbasis komoditas unggulan daerah.

Risiko Penyimpangan dan Moral Hazard. Ia menekankan bahwa dalam pelaksanaan program nasional berskala besar, penguatan pengawasan menjadi aspek penting untuk menjaga kredibilitas program.

Papua Barat Daya, tegas dia,  mendukung: pengawasan berbasis risiko; audit berkala; transparansi penggunaan anggaran; digitalisasi pelaporan; pelibatan aparat pengawasan internal pemerintah.

"Arah implementatif antara lain : dashboard monitoring real time; kewajiban laporan triwulanan; sistem pengaduan publik; integrasi data pusat-daerah; pendampingan hukum preventif," ungkapnya.

Penutup dari sesi mitigasi resiko dan strategi implementasi di Papua Barat Daya, Dr Sellvyana menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh pengembangan KDKMP sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat.

"Namun implementasinya harus berbasis kesiapan daerah, keberlanjutan usaha, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang kuat.
Papua Barat Daya mendorong adanya afirmasi kebijakan bagi wilayah kepulauan dan DOB agar pengembangan koperasi dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan,"tukasnya.

👉Sesi kedua: Optimalisasi peran KDKMP untuk Kemajuan Desa

Papua Barat Daya memandang bahwa desa dan kampung harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada kekuatan masyarakat lokal.

Dalam konteks tersebut, kata Sellvyana, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki peran strategis sebagai: penggerak ekonomi masyarakat; penghubung rantai pasok; agregator hasil produksi masyarakat; serta instrumen penguatan UMKM dan ketahanan pangan desa.

Ket Foto: Tampak hadir Kadis Koperasi dan UKM Papua Barat Daya Dr Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si dan menyampaikan materi pada sesi forum diskusi Rakornas Kementerian Koperasi tahun 2026.

"Terdapat beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan. Pertama, pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Pengembangan KDKMP membutuhkan harmonisasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah agar implementasi program lebih efektif. Kami mendorong: integrasi data koperasi desa; dan penguatan koordinasi lintas OPD,"ujarnya tegas.

"Kedua, optimalisasi dana desa untuk kegiatan produktif. Kami mendukung agar dana desa tidak hanya difokuskan pada
pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi produktif masyarakat melalui koperasi," katanya lebih lanjut.

Menurut Sellvyana, dana desa dapat diarahkan untuk: penguatan modal awal koperasi; serta digitalisasi UMKM desa.

Ketiga, kata dia, pengembangan koperasi berbasis komoditas unggulan daerah. Papua Barat Daya memiliki potensi besar pada sektor: perikanan dan hasil laut; sagu; pala; kakao; kelapa; serta pariwisata berbasis masyarakat.

"Kami berharap koperasi dapat menjadi agregator produksi dan pemasaran komoditas unggulan tersebut,"imbuhnya.

Keempat, percepatan digitalisasi koperasi desa.
Transformasi digital merupakan kebutuhan utama untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar.
"Karena itu kami mendorong: digitalisasi pencatatan koperasi; pemasaran berbasis digital; pembayaran non-tunai; dan peningkatan literasi digit,"ungkap Sellvyana mengakhiri paparan materinya dalam forum diskusi pada Rakornas Kemenkop 2026.(*)

Editor: Yosep Bifel