Gubernur Elisa Didampingi Kadis Koperasi dan UKM Papua Barat Daya Audensi dengan Dua Menteri : Bahas Transformasi Ekonomi Daerah

Sorong (OikoNews) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi (Dinkop)dan UKM melangkah nyata mempercepat pembangunan ekonomi dengan mempererat hubungan dan dukungan dari pemerintah pusat. Langkah strategis ini terwujud melalui audiensi resmi Gubernur Elisa Kambu, S.Sos, bersama Ketua DPRD Ortis Fernando Sagrim, ST., M.Ak, yang didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si, dengan Menteri Koperasi RI Ferry Joko Yuliantono serta Menteri UMKM Maman Abdurahman di Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2026.

 

Menurut penjelasan Dr. Sellvyana kepada media ini di Sorong, Rabu (8/7/2026), dalam pertemuan tersebut pemerintah provinsi menyajikan dua rancangan besar pembangunan ekonomi yang menandai babak baru perjuangan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang kaya sumber daya alam ini. Kegiatan diawali dengan pemaparan cetak biru penguatan koperasi kepada Kementerian Koperasi, dilanjutkan penyampaian rencana induk pembangunan UMKM terintegrasi kepada Kementerian UMKM. Rombongan turut didampingi tim ahli yang terdiri dari pakar ekonomi dan tenaga ahli berpengalaman: Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D. (Ketua Tim Pakar Ekonomi UGM), Dr. Budiono, SE., M.A., Ph.D. (Ketua Tim Pakar Ekonomi UNPAD), Prof. Fery Hadiyanto, SE., M.A. (Anggota Tim Pakar Ekonomi UNPAD), serta Prof. Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng. (Anggota Dewan Energi Nasional).

 

Gubernur Elisa dan Dr. Sellvyana memaparkan rancangan penguatan koperasi yang difokuskan bagi lembaga di luar Koperasi Desa Merah Putih, dengan landasan utama pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Papua Barat Daya melimpah hasil laut, sagu, kelapa, kakao, kopi, dan berbagai komoditas unggulan lain, namun manfaat kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh warga asli.

 

“Koperasi bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan mesin utama pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup secara merata,” tegas Dr. Sellvyana.

 

Program ini bertujuan melahirkan koperasi yang modern, produktif, dan mandiri, ditopang lima pilar utama: transformasi kelembagaan profesional, kemitraan usaha strategis, penguatan infrastruktur dan logistik, pencetakan pemimpin ekonomi dari kalangan OAP, serta transformasi digital. Dibutuhkan investasi sekitar Rp1,6 triliun yang dibiayai secara kolaboratif hingga tahun 2029, dengan sasaran peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, serta kokohnya ekonomi lokal yang berakar pada budaya daerah.

 

“Koperasi adalah wadah nyata semangat gotong royong dan jalan pemerataan kesejahteraan. Mari kita wujudkan Papua Barat Daya sebagai contoh pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Dr. Sellvyana.

 

Dalam audiensi dengan Menteri UMKM, Gubernur Elisa Kambu bersama jajaran dan tim ahli memaparkan Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Terintegrasi 2026–2030, dengan visi besar menjadikan Papua Barat Daya sebagai Pusat Ekonomi Pangan Lokal Nasional.

 

Meskipun menghasilkan ribuan ton hasil laut dan komoditas pertanian setiap tahun, angka kemiskinan di daerah ini masih berada di kisaran 18 persen. “Tantangan utamanya meliputi biaya logistik yang tinggi, hasil bumi yang masih banyak dijual dalam bentuk mentah, serta belum adanya rantai pasok dan pengolahan yang terpadu. Oleh karena itu, pembangunan difokuskan untuk membangun nilai tambah sepenuhnya di daerah sendiri, dengan strategi yang disesuaikan potensi wilayah: pesisir unggulkan sektor perikanan, pegunungan dikembangkan untuk pertanian dan hasil hutan lestari, serta Kota Sorong ditetapkan sebagai pusat logistik dan pengolahan terpadu,” jelas Dr. Sellvyana.

 

Rencana ini ditopang lima pilar: pengembangan infrastruktur produksi, pembentukan klaster usaha dan inkubasi bisnis, peningkatan kapasitas SDM, penguatan logistik dan akses pasar, serta penerapan teknologi dan digitalisasi. Terobosan utamanya adalah pembangunan Sentra Produksi Bersama, yaitu fasilitas modern yang dapat digunakan bersama oleh pelaku usaha guna menekan biaya produksi serta meningkatkan dan menyeragamkan kualitas produk.

 

Total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp2,5 triliun, bersumber dari APBN, APBD, Dana Otonomi Khusus, BUMN, perbankan, serta mitra swasta. Target hingga tahun 2030 adalah UMKM yang naik kelas, peningkatan pendapatan masyarakat, terciptanya ribuan lapangan kerja baru, serta penurunan angka kemiskinan. “Ini adalah investasi strategis demi menahan nilai tambah kekayaan alam di daerah kami dan membuka jalan masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh warga,” tegasnya.

 

Menteri UMKM Maman Abdurahman menyambut baik rencana tersebut dan menyerahkan pelaksanaannya sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Ia menegaskan dukungan pusat untuk pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, serta menyarankan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah 6 persen guna mendukung permodalan pelaku usaha.

 

“Pemerintah provinsi mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan bersatu padu mendukung langkah ini, demi mewujudkan Papua Barat Daya yang makmur, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi,” pungkas Dr. Sellvyana.(*)

Editor: Yosep Bifel