Disperindag Papua Barat Daya, BI dan Dinas Ketahanan Pangan Evaluasi SIGERAK untuk Perkuat Pengendalian Inflasi Daerah

Sorong, (OikoNews) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Papua Barat Daya bersinergi bersama Bank Indonesia dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah melalui Program SIGERAK (Siaga Gerakan Pangan Murah Papua Barat Daya) di Aston Hotel Sorong, Rabu (24/6/2026).

Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Program SIGERAK sekaligus membahas penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Papua Barat Daya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si., dalam arahannya menyampaikan bahwa Program SIGERAK merupakan salah satu instrumen penting pengendalian inflasi daerah yang telah diluncurkan pada 12 Mei 2026 di Kota Sorong.

Ket Foto : (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si. Ketika Memberikan Arahan pada Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat Daya 

Menurutnya, program tersebut merupakan inovasi pelayanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau melalui armada mobil pangan bergerak yang langsung menjangkau kawasan permukiman, pusat aktivitas masyarakat, hingga wilayah yang berpotensi mengalami tekanan harga.

Dalam evaluasi bulanan Program SIGERAK, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi perhatian bersama. Pertama, efektivitas operasional program. Target pelaksanaan yang telah ditetapkan adalah 10 hingga 15 kali operasi pasar bergerak setiap bulan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap tingkat keterjangkauan layanan, jumlah masyarakat yang terlayani, volume komoditas yang terdistribusi, serta efektivitas armada yang saat ini masih berjumlah satu unit.

Kedua, efektivitas intervensi terhadap komoditas penyumbang inflasi. Berdasarkan perkembangan harga pangan, kelompok volatile food masih menjadi faktor dominan penyumbang inflasi daerah, terutama komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, telur ayam ras, minyak goreng, dan beras. Untuk itu diperlukan penguatan strategi distribusi agar intervensi melalui SIGERAK benar-benar mampu menekan gejolak harga di tingkat konsumen.

Ketiga, pemetaan lokasi prioritas. Operasi SIGERAK diharapkan berbasis data dengan fokus pada wilayah yang mengalami kenaikan harga tertinggi, daerah dengan akses distribusi terbatas, serta kawasan dengan konsentrasi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal.

Keempat, rencana pengembangan program. Jika hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap stabilisasi harga dan peningkatan daya beli masyarakat, maka perlu disusun roadmap pengembangan SIGERAK melalui penambahan armada, peningkatan kapasitas distribusi, serta perluasan cakupan pelayanan ke seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya.

Selain evaluasi program, rapat juga membahas penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan pasokan pangan. Dr. Sellvyana Sangkek menegaskan bahwa ketergantungan Papua Barat Daya terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih relatif tinggi sehingga diperlukan kerja sama yang lebih efektif dengan daerah pemasok.

Beberapa fokus pembahasan dalam kerja sama tersebut antara lain optimalisasi implementasi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah terjalin dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Maluku, khususnya untuk komoditas pangan strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.

Selain itu, penguatan mekanisme distribusi dan logistik juga menjadi perhatian utama agar rantai pasok menjadi lebih pendek, biaya distribusi dapat ditekan, dan harga jual kepada masyarakat menjadi lebih kompetitif.

Rapat juga mendorong penyusunan sistem pemantauan pasokan dan harga secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat apabila terjadi gangguan distribusi. Pengembangan pusat distribusi regional serta skema buffer stock daerah juga menjadi salah satu agenda penting guna meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi risiko kelangkaan komoditas pada periode tertentu.

Di sisi lain, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok antar daerah juga terus didorong agar manfaat ekonomi dari kerja sama tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Papua Barat Daya.

Menutup arahannya, Dr. Sellvyana Sangkek menegaskan bahwa stabilitas harga bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah semata, melainkan merupakan hasil kolaborasi seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, Program SIGERAK diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.
Editor : EK