Pemprov PBD Gelar Workshop Penyusunan Kebijakan & Pedoman Forum Tematik Pra‑Musrenbang; Yakob Kareth: Program Tanpa Evaluasi Sama Saja Tidak Berubah

Sorong (OikoNews)- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) bertekad memperkuat perencanaan pembangunan yang benar‑benar mendengar suara masyarakat, bukan sekadar direncanakan dari balik meja kerja pemerintah. Melalui Workshop Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Forum Tematik Pra‑Musrenbang yang disebut “Rumah Timbang”, kegiatan berlangsung di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Kamis (27/8/2026) dan akan berjalan selama dua hari hingga Jumat (28/8/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP), kelompok perempuan, anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, dan berbagai komunitas masyarakat lainnya memastikan tak ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam proses perencanaan.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Pj. Kepala Bapperida Papua Barat Daya, Dr. Yakob Kareth, Drs., M.Si., menegaskan dengan tegas: Rumah Timbang tidak boleh sekadar menjadi tempat menyampaikan usulan lalu selesai. Lebih dari itu, forum ini harus menjadi alat untuk memetakan sejauh mana program sudah berhasil, mencari mana yang masih kurang, lalu memperbaikinya bersama.

“Program yang kita lakukan itu capaiannya di mana? Harus kita petakan, kita buat grafik persentase keberhasilannya. Baru kita lihat mana yang kurang, baru kita perbaiki,” ujar Yakob. “Kalau kita terus membuat program tanpa pernah mengevaluasi hasilnya, ya tetap saja tidak ada perubahan berarti,”lanjutnya.

Yakob  menyoroti kenyataan yang menjadi perhatian banyak pihak: betapa besarnya dana yang dikucurkan untuk pembangunan di Papua, namun belum seluruhnya terasa peningkatan kualitas pelayanan publiknya. Ia memberi contoh persoalan yang masih dirasakan sehari‑hari masyarakat  mulai dari mahalnya biaya transportasi udara, darat, maupun laut, hingga keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.

“Tiket pesawat untuk ke Bandara Kambuaya saja, biaya charter bisa sampai Rp90 juta untuk waktu tempuh hanya 40 menit. Itu harus dikaji secara menyeluruh apakah karena suku cadang mahal, nilai tukar dolar, sarana prasarana, atau izin yang kita berikan terlalu lepas?” tanyanya. “Kita tidak bisa terus membiarkan hal‑hal seperti ini berlangsung tanpa mencari solusi yang nyata,” sorot Pj Sekda.

Dalam bidang kesehatan pun, Yakob mengingatkan, membangun gedung dan membeli alat canggih saja belum cukup. “Alat datang, ditaruh di rumah sakit, akhirnya rusak karena tidak ada yang bisa mengoperasikannya. Infrastruktur harus berjalan beriringan dengan kesiapan SDM dan sistem operasional,” tegasnya.

Yakob mengapresiasi semangat pembangunan yang inklusif dan partisipatif, namun mengingatkan agar konsep itu tidak berhenti pada istilah, dokumen, atau upacara seremonial saja. “Bagus sekali istilah‑istilahnya, tapi dalam pelaksanaannya yang masih kurang. Masyarakat yang seharusnya menikmati pun belum sepenuhnya merasakan,” ujarnya jujur.

Karena itu, Rumah Timbang diharapkan menjadi ruang terbuka untuk menguji kembali: apakah program pemerintah benar‑benar menjawab kebutuhan masyarakat atau hanya berhenti di atas kertas? Prioritas pembangunan harus lahir dari persoalan nyata yang dihadapi rakyat, bukan sekadar asumsi pemerintah atau kepentingan administratif semata.Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tetap berkomitmen membangun pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. “Tidak ada pemerintah yang sengaja menyengsarakan rakyatnya. Pembangunan itu seharusnya tidak hanya direncanakan untuk masyarakat, melainkan direncanakan bersama masyarakat,” katanya.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat adat, perempuan, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, dan seluruh kelompok rentan diharapkan tidak berhenti sekadar usulan dalam forum melainkan benar‑benar masuk ke dalam kebijakan, program, anggaran, indikator capaian, dan pelayanan publik yang nyata.

“Rumah Timbang ini hendak menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan semangat kita membangun Papua Barat Daya bersama,”tegas Yakob

Flora Kareth saat menyampaikan laporan kegiatan. (Foto: OikoNews/Yosep Bifel)

Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Bapperida Papua Barat Daya, Flora Karet, S.Sos., MM., dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan pedoman ini merupakan tindak lanjut dari Pra‑Musrenbang tematik yang telah dilaksanakan pada April 2026 lalu. 

Kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama:

1. Mengidentifikasi prinsip dan tata laksana Musyawarah Tematik Gender dan Inklusi Sosial yang sesuai dengan konteks Papua Barat Daya;

2. Menyusun draf pedoman Rumah Timbang sebagai acuan pemerintah dan pemangku kepentingan;

3. Mendorong agar Pra‑Musrenbang tematik menjadi agenda rutin dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan pedoman ini juga mengacu pada berbagai regulasi, antara lain UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Permen PPPA dan Permendagri terkait lainnya.(*)

Editor : Yosep Bifel