Rapat Koordinasi Dengan Sekretaris Menteri UMKM RI: Bahas Isu Strategis Pengembangan UKM di Papua Barat Daya

 

JAKARTA (OikoNews) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menggelar rapat koordinasi strategis dengan Sekretaris Menteri UMKM Republik Indonesia beserta jajaran Deputi dan Direktur di lingkungan Kementerian UMKM RI, pada Kamis, 3 September 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian UMKM RI ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si., bersama Sekretaris Menteri UMKM RI, Loto Srinaita Ginting yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PIKI Bidang UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan koperasi dan UMKM antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membahas berbagai isu strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya.

Papua Barat Daya: Potensi Luas, Tantangan Besar

Dalam pemaparannya, Dr. Sellvyana Sangkek menyampaikan gambaran umum wilayah yang dimekarkan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 dan resmi diundangkan pada 8 Desember 2022. Sebagai provinsi ke-38 dan termuda di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Papua Barat Daya memiliki luas wilayah setara 39 kali luas Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sekitar 622.000 jiwa (2024–2025), terdiri atas lima kabupaten dan satu kota: Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan.

Ia menyoroti potensi besar yang dimiliki, terutama di sektor pariwisata bahari dengan Raja Ampat yang merupakan pusat wisata bahari dunia peringkat ke-7 dan peringkat ke-1 di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi pun tidak kalah besar terutama ketimpangan ekonomi yang masih lebar antara pelaku usaha lokal dan non-lokal, serta dominasi UMKM skala mikro di kalangan Orang Asli Papua (OAP).

Fokus Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Dana Otsus

Salah satu isu krusial yang mendalam dibahas adalah pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dr. Sellvyana menjelaskan bahwa sejak pembentukan provinsi pada tahun 2022 hingga 2026, total akumulasi anggaran Otsus yang digelontorkan mencapai sekitar Rp9,1 triliun, atau rata-rata Rp3 triliun per tahun. Namun, ia juga menyoroti adanya penurunan anggaran yang cukup drastis pada tahun 2026.

“Otsus memiliki skema yang jelas dan terutama menyasar Orang Asli Papua. Kami di Dinas Koperasi dan UKM lebih banyak menjalankan kebijakan yang bersumber dari Otsus untuk pemberdayaan, seperti fasilitasi permodalan dan bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM,” jelasnya.

Saat ini, dari sekitar 8.000 pelaku usaha asli Papua yang telah terdata, sebagian besar masih berskala mikro dengan kecenderungan konsumtif. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM berencana membangun sistem yang terintegrasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memantau dan menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran serta berkelanjutan.

Sinergi Program Pusat dan Daerah

Rapat koordinasi ini juga membahas penyelarasan delapan program strategis nasional dengan visi pembangunan daerah Papua Barat Daya yang bertemakan “Maju, Mandiri, Sejahtera”, berbasis pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Dr. Sellvyana mengungkapkan komitmen untuk mengimplementasikan program UMKM digital berbasis inovasi dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari prioritas nasional.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya telah mengundang tiga perguruan tinggi negeri untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri, guna memperkuat kerangka besar ekonomi daerah. Langkah ini dinilai mendesak karena masih banyak sentra industri yang berskala mikro dan memerlukan pendampingan intensif agar dapat naik kelas.

Foto bersama Kadis Koperasi dan UKM Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek dengan Sekretaris Menteri UMKM RI, Loto Srinaita Ginting.

Sekretaris Menteri UMKM RI, Loto Srinaita Ginting,  menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia menekankan pentingnya pendampingan yang komprehensif dan terstruktur bagi UMKM di wilayah tersebut, sebagaimana pengalaman positif dalam pendampingan petani kopi di Papua Pegunungan. Ditegaskan pula bahwa permintaan terhadap komoditas unggulan Papua seperti kopi masih jauh lebih besar dibandingkan pasokan yang tersedia, sehingga membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat adat.

Kementerian UMKM RI menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam berbagai program, termasuk penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM sebagai pusat pemberdayaan dan pendampingan yang inklusif, serta perluasan akses pembiayaan dan kemitraan bagi UMKM di Papua Barat Daya.

Rapat yang berlangsung dinamis ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan ekosistem UMKM yang tangguh dan berdaya saing di Papua Barat Daya. Seluruh pihak optimis bahwa dengan sinergi yang solid, provinsi termuda ini dapat melompat dan menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan timur Indonesia.(*)

Editor : Yosep Bifel