Front Rakyat Domberai Gelar Aksi, Minta PAPEDA Summit Dihentikan dan Soroti Berbagai Isu Pembangunan

SORONG (OikoNews) – Massa yang tergabung dalam Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme menggelar aksi demonstrasi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Rabu (2/9/2026). Aksi ini berlangsung berbarengan dengan pembukaan PAPEDA Summit 2026: Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua, yang digelar di Kota Sorong pada 2–4 September 2026.

Dalam aksinya, massa secara tegas mendesak agar kegiatan PAPEDA Summit 2026 dihentikan dan dibubarkan. Mereka juga mempersoalkan keterlibatan berbagai organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, serta pemerintah daerah dari enam provinsi di Tanah Papua dalam agenda tersebut.

Kegiatan Dinilai Berpotensi Legitimasi Proyek Merugikan Masyarakat Adat

Koordinator aksi, Apei Tarami, menilai PAPEDA Summit berpotensi menjadi ruang untuk melegitimasi berbagai program pembangunan pemerintah yang selama ini mendapat penolakan dari sebagian masyarakat adat Papua. Menurutnya, sejumlah proyek berskala besar  termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pencetakan sawah, pengembangan kawasan pangan, hingga ekspansi perkebunan  justru berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat.

“Kita bisa lihat, keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga ini justru melegitimasi proyek strategis nasional yang merampas tanah adat. Proyek cetak sawah hingga perkebunan pangan tidak menjamin hak masyarakat adat. Justru tanah-tanah mereka yang diambil,” ujar Apei di tengah aksi.

Pemetaan Wilayah Adat Dipertanyakan Kemanfaatannya

Massa juga menyoroti praktik pemetaan wilayah adat yang dilakukan sejumlah lembaga di wilayah Kabupaten Sorong. Pemetaan tersebut seharusnya memperkuat perlindungan masyarakat adat, namun massa menyampaikan kekhawatiran bahwa data hasil pemetaan justru dapat mempermudah masuknya kepentingan korporasi.

Massa menyinggung dugaan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah yang sebelumnya telah dilakukan pemetaan, dengan luas lahan sekitar 118 hektare. Mereka mempertanyakan sejauh mana masyarakat adat memiliki akses terhadap data dan hasil pemetaan wilayah mereka sendiri, serta bagaimana data tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Puluhan Lembaga Disebut, Keterlibatan Dipertanyakan

Dalam pernyataan massa, disebutkan sejumlah nama organisasi dan lembaga yang diklaim tercantum dalam materi publikasi kegiatan PAPEDA Summit. Antara lain EcoNusa, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Foker LSM Papua, Bentang Alam Papua Foundation, WALHI Papua, Yayasan Mata Air Papua, Huma, WWF Indonesia, WRI Indonesia, The Asia Foundation, Landesa Indonesia, Konservasi Indonesia, KIPRA, Jerat Papua, serta sejumlah organisasi dan yayasan lokal lainnya. Disebutkan pula mitra atau lembaga internasional seperti GIZ, Norwegia, German Corporation, dan NSHP (Accelerator Partnership).

Penting untuk dicatat: penyebutan nama-nama lembaga tersebut dalam aksi merupakan bagian dari pernyataan dan kritik massa. Hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh lembaga tersebut memiliki posisi atau keterlibatan yang sama dalam kebijakan maupun program yang dipersoalkan.

Massa juga mempertanyakan dugaan pencantuman logo organisasi tanpa persetujuan, salah satunya dugaan penggunaan logo Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Mereka meminta penyelenggara maupun lembaga yang namanya tercantum untuk menjelaskan secara terbuka bentuk keterlibatan masing-masing.

Masyarakat Adat Tidak Boleh Hanya Menjadi Objek

Kritik paling keras diarahkan pada pola kerja sebagian lembaga yang dinilai terlalu banyak mengumpulkan data di tengah masyarakat, namun minim penyelesaian terhadap persoalan konkret warga.

“Mereka datang mengambil data, foto, dan video, lalu pergi. Namun persoalan konflik tanah masyarakat di bawah tidak pernah selesai,” tegas Apei.

Ia menegaskan masyarakat adat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai objek penelitian, pendataan, proyek, atau penerima program donor. Setiap program pembangunan harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak masyarakat adat, terutama hak atas tanah, hutan, wilayah adat, dan ruang hidup.

Seruan Pengawasan Kritis Terhadap Pembangunan

Front Rakyat Domberai dalam pernyataannya menyerukan kepada masyarakat Papua, organisasi masyarakat adat, dan media massa untuk mengawasi secara kritis berbagai program pembangunan serta kerja lembaga non-pemerintah yang masuk ke wilayah Papua.

Massa meminta agar setiap program yang membawa nama pembangunan berkelanjutan, perlindungan masyarakat adat, konservasi, maupun pemberdayaan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

“Pembangunan di Tanah Papua tidak boleh hanya diukur melalui banyaknya forum, seminar, pemetaan, penelitian, maupun program donor, tetapi harus dilihat dari sejauh mana hak dan kehidupan masyarakat adat benar-benar terlindungi,” pungkas Apei.(*)

Editor : Yosep Bifel