Sinergi Pemprov PBD, OJK, BI, dan HIMBARA Perkuat Ekosistem UMKM demi Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Sorong, (OikoNews) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PB D) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama mitra strategis: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Kegiatan berlangsung di Keryad M Hotel Sorong, Jumat (26/6/2026), menjadi momentum krusial untuk memperkokoh kolaborasi antarinstansi dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

Rakor ini dihadiri jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, perwakilan OJK, BI, serta bank-bank anggota HIMBARA. Seluruh pihak membahas berbagai strategi terpadu mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pembiayaan, penguatan literasi dan inklusi keuangan, hingga percepatan digitalisasi usaha di wilayah tersebut.

Kegiatan dibuka oleh Gubernur Elisa Kambu, S.Sos yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si. Dalam sambutannya yang disampaikan, Gubernur Elisa menekankan pertemuan ini bukan sekadar membahas angka target kredit, melainkan merumuskan langkah nyata membangun masa depan ekonomi Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan berpihak pada masyarakat.

Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya dianugerahi kekayaan alam luar biasa—laut yang kaya, hutan luas, tanah subur, posisi geografis strategis, serta potensi unggulan seperti Raja Ampat yang mendunia, perikanan melimpah di Sorong Raya, hingga komoditas sagu, kelapa, kakao, pala, kerajinan rakyat, dan produk lokal bernilai ekonomi tinggi. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

"Masih banyak mama-mama Papua berjualan dengan modal terbatas, nelayan yang hasil tangkapannya melimpah namun tak punya akses pembiayaan, petani yang bekerja keras tak mampu mengembangkan usaha, serta pelaku UMKM dengan produk berkualitas terhalang sertifikasi dan pemasaran," ujar Gubernur Elisa. Ia menegaskan tantangan utama bukanlah minimnya potensi, melainkan bagaimana menghubungkan potensi tersebut dengan akses permodalan, teknologi, pasar, dan pendampingan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen menempatkan Orang Asli Papua sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton di tengah pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama lintas pihak—pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha—karena tidak ada pihak yang dapat berjalan sendiri.

Pemerintah berharap sinergi dengan HIMBARA terus diperkuat melalui pendekatan inovatif yang sesuai kondisi lokal, mulai dari skema pembiayaan yang menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, penguatan koperasi, perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Orang Asli Papua, hingga pembangunan klaster usaha unggulan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Investasi terbaik bukan hanya membangun infrastruktur fisik, melainkan kapasitas manusia dan usaha masyarakat. Ketika satu UMKM tumbuh, satu keluarga sejahtera; ketika satu koperasi berkembang, satu komunitas diuntungkan; ketika pelaku usaha Papua naik kelas, lahir inspirasi bagi generasi muda," tambahnya. Melalui rakor ini, diharapkan lahir langkah nyata yang dirasakan masyarakat hingga ke kampung-kampung, pesisir, dan pasar rakyat.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dr. Sellvyana Sangkek menegaskan pengembangan UMKM tak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan butuh dukungan penuh pemangku kepentingan, khususnya lembaga keuangan dan regulator. "Kolaborasi ini memastikan UMKM mendapatkan akses pembinaan, pendampingan, dan pembiayaan yang sehat. Dengan sinergi ini, kita harap pelaku usaha semakin berkembang dan mampu bersaing di era digital," ucapnya.

Dalam forum tersebut juga disepakati sejumlah program strategis terpadu: peningkatan literasi keuangan, fasilitasi akses KUR, penguatan kelembagaan koperasi, perluasan pembayaran digital, serta pendampingan usaha agar mampu naik kelas dan menembus pasar lebih luas.

Perwakilan OJK menegaskan komitmen meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui edukasi agar pelaku UMKM dapat mengelola usaha secara profesional dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. Bank Indonesia pun menyatakan dukungan lewat penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk mendorong transaksi QRIS serta peningkatan kualitas produk lokal. Sementara HIMBARA berkomitmen memperluas akses pembiayaan yang mudah disertai pendampingan agar dana dimanfaatkan secara produktif.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan terbentuknya ekosistem UMKM yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.(*)

Editor: Yosep Bifel