Pemprov Rakor Pembentukan Tim Wasdin Provinsi Papua Barat Daya

Sorong, (OikoNews) – Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi (rakor ) guna membahas pembentukan Tim Kewaspadaan Dini (Tim Wasdin) Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Belagri and Convention Sorong, pada Senin, 15 Juni 2026.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan roda pemerintahan, keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, dibutuhkan fondasi utama berupa stabilitas keamanan dan ketertiban yang kokoh serta senantiasa kondusif. Masyarakat merupakan garda terdepan yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan berbagai potensi gejolak, riak sosial, maupun potensi konflik yang muncul di lapangan. Oleh sebab itu, sinergi peran antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat sipil menjadi hal yang mutlak diperlukan. Upaya pencegahan terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan perlu disusun secara terstruktur dan terpadu, sehingga dapat diantisipasi sejak dini.

 

Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini ini tidak lepas dari landasan hukum yang jelas dan mengikat, yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; serta Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, George Japsenang, menegaskan bahwa Tim Wasdin yang akan dibentuk ini diharapkan mampu merespons setiap isu yang berkembang di tengah masyarakat dengan cepat dan tepat. Menurutnya, tim ini harus adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi serta dinamika yang terjadi di lapangan.

Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, Drs. George Japsenang, M.Si

 

“Tim Wasdin ini nantinya dapat berkolaborasi secara aktif dengan para tokoh masyarakat, membangun komunikasi yang baik dengan pihak intelijen, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya,” ujarnya.

 

Ia mempertegas bahwa tugas utama tim ini adalah mendeteksi secara dini segala potensi ancaman atau gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. George mengakui bahwa di masa lalu sempat terjadi beberapa peristiwa gangguan keamanan, yang salah satu penyebabnya adalah keterlambatan atau kurangnya arus informasi yang diterima pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran tim ini diharapkan dapat meminimalisir terulangnya peristiwa serupa.

 

“Selama ini pemerintah provinsi sering merasa ‘kecolongan’ karena arus informasi yang masuk lambat dan terbatas. Untuk itulah Tim Wasdin dibentuk, agar dapat memberikan laporan yang akurat dan cepat kepada Pemerintah Daerah, khususnya kepada Gubernur Papua Barat Daya dan pihak-pihak terkait lainnya,” jelasnya.

 

Adapun tujuan utama dibentuknya Tim Wasdin ini meliputi beberapa aspek strategis:

Pertama , meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai indikasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) secara cepat, tepat, dan akurat;

Kedua, memperkuat kemampuan verifikasi dan validasi informasi di lapangan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi Kepala Daerah;

Ketiga, membangun kemitraan yang sinergis, kolaboratif, dan saling mendukung antara Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan; serta

Keempat, menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, memelihara ketentraman, serta menjamin ketertiban umum di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

 

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Papua Barat Daya, Yakob M. Kareth, menyampaikan bahwa pembentukan Tim Wasdin merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mendeteksi secara dini berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah.

 

“Sebagai provinsi yang masih relatif baru, Papua Barat Daya menghadapi tantangan pembangunan yang sangat kompleks dan dinamis. Di satu sisi, kita memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang besar untuk melaju ke arah kemajuan. Namun di sisi lain, kita juga harus senantiasa waspada mengantisipasi dinamika sosial, ekonomi, politik, budaya, serta keamanan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Yakob.

 

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menuntut adanya sistem kewaspadaan yang terintegrasi, responsif, dan berlandaskan pada kerja sama yang kuat antarunsur. Tim Wasdin diharapkan menjadi wadah koordinasi yang efektif untuk mengidentifikasi gejala-gejala awal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, gangguan keamanan, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan di ruang publik maupun media sosial.

 

“Keberhasilan tim ini tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang dibentuk, tetapi lebih kepada komitmen setiap unsur untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang solid. Setiap data dan informasi yang berkembang harus ditelaah secara objektif, dianalisis dengan cermat, dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang terukur, agar berbagai permasalahan dapat dicegah sejak dini,” tambahnya.

 

Lebih lanjut, Pj. Sekda menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan jaringan komunikasi hingga menjangkau tingkat kabupaten, distrik, dan kampung. Dengan demikian, alur pelaporan dan pertukaran informasi dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pimpinan daerah.

 

Ia juga berharap agar dalam rapat ini dapat dirumuskan langkah-langkah kerja yang konkrit, mekanisme pelaksanaan tugas, serta strategi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan anggota tim pun harus dilakukan dengan selektif dan cermat, mempertimbangkan latar belakang, integritas, serta kapasitas masing-masing individu. Hal ini bertujuan agar Tim Kewaspadaan Dini benar-benar dapat bekerja secara profesional, objektif, dan menjadi garda terpercaya dalam menjaga stabilitas serta mempercepat kemajuan Provinsi Papua Barat Daya.

 

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor, meliputi perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, otoritas pelabuhan dan bandar udara, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, unsur intelijen instansi vertikal, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan perempuan, dan pemuda.

 

Sebagai narasumber adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Papua Barat Daya, serta Kepala Bagian Operasi Badan Intelijen Daerah Papua Barat Daya, yang memberikan paparan mendalam terkait arah kebijakan dan teknis pelaksanaan tugas ke depan.(*)                        

 Editor:  Yosep Bifel