Pemprov PBD Perkuat Komitmen Berdayakan Ekonomi Mama-Mama Papua

 

Sorong(OikoNews)– Pemerintah Provinsi  Papua Barat Daya (Pemprov PBD)terus menegaskan perhatian dan komitmen nyata dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dengan fokus utama memberikan dukungan penuh bagi mama‑mama Orang Asli Papua (OAP) yang berjuang dan berkarya di sektor perdagangan informal. Langkah ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan taraf kesejahteraan warga asli daerah.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si,  melakukan serangkaian pertemuan dan rapat koordinasi intensif bersama berbagai pemangku kepentingan. Pertemuan ini berlangsung di Vega Prime Hotel dan Convention Sorong, Jumat (3/7/2026).  Fokus utama pertemuan, adalah menyamakan langkah dan persepsi bersama Pemerintah Kota Sorong, guna menindaklanjuti serta mencari solusi terbaik atas aspirasi yang disampaikan melalui aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mama‑mama Papua yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Mama‑Mama Papua Kreatif Sejahtera (P2MPKS).

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai wadah penyatuan pandangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Tujuannya agar segala kebijakan dan langkah nyata yang disusun benar‑benar mampu menjawab harapan dan kebutuhan para pedagang, sekaligus menjamin keberlanjutan serta keberhasilan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang sedang dan akan dilaksanakan demi kemajuan masyarakat.

Ket Foto : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si Melakukan Breafing Sebelum Menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Pemkot Kota Sorong

 

Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak merumuskan sejumlah arah kebijakan strategis yang akan dijalankan secara bersama‑sama. Salah satu poin utama adalah kebijakan fasilitasi serta penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yang layak, aman, dan tertata rapi bagi para mama‑mama pedagang. Melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas yang memadai, diharapkan para pelaku usaha dapat beraktivitas dengan lebih nyaman, teratur, memiliki lingkungan usaha yang lebih baik, serta mampu meningkatkan kualitas dan daya saing dagangannya di tengah masyarakat.

Selain pembenahan sarana fisik, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek penguatan ekonomi pelaku usaha, khususnya dukungan permodalan yang lebih terarah bagi seluruh anggota P2MPKS. Program penguatan ini dirancang untuk memperluas akses para pedagang informal terhadap sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan terjangkau, sekaligus meningkatkan kapasitas manajemen serta kemampuan pengembangan usaha. Hal ini menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga dan memperkokoh kedudukan usaha mikro milik Orang Asli Papua sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Ket Foto : Suasana Rapat Koordinasi dgn berbagai pihak terutama Pemkot Sorong Rakor Menyikapi dan menyelesaikan masalah terkait aksi demonstrasi

 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Dr. Sellvyana Sangkek, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah adalah untuk mendengar setiap aspirasi, keluh kesah, dan harapan masyarakat secara langsung. Menurutnya, setiap permasalahan yang muncul akan disikapi dengan kepala dingin, diselesaikan melalui jalur dialog terbuka, serta diperkuat dengan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang padu.

“Sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong adalah kunci utama keberhasilan. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar‑benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, terlebih lagi mama‑mama Papua yang merupakan pelaku utama sekaligus pilar kokoh dalam ekonomi kerakyatan di daerah ini,” ujar Dr. Sellvyana.

Hasil dari rangkaian rapat koordinasi ini 
melahirkan kesepahaman penuh serta kesepakatan bersama mengenai langkah‑langkah penyelesaian yang mengedepankan prinsip dialog, kolaborasi, dan keberpihakan nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan komitmen jangka panjang untuk terus memperluas program pendampingan usaha yang intensif, melengkapi fasilitas perdagangan yang memadai, serta membuka akses permodalan yang lebih luas dan berkeadilan.(*)

Editor: Yosep Bifel