Pemprov PBD Gelar Forum Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat, Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Daerah

Sorong, (OikoNews)– Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya  (Pemprov PBD) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Forum Koordinasi Kewaspadaan Dini  Masyarakat (FKDM). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Belagri and Convention Sorong pada hari Sabtu, 13 Juni 2026, sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, George Japsenang, menjelaskan bahwa forum ini memiliki peran strategis sebagai sarana mengidentifikasi berbagai permasalahan dan isu yang berkembang di lapangan. Mengingat dinamika sosial yang terus berubah dan sering kali memunculkan isu yang berpotensi menimbulkan kerawanan, keberadaan forum ini dirancang untuk menjadi jembatan penghubung sekaligus mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi gejala gangguan sejak dini.

“Tugas utama forum ini adalah mengumpulkan informasi secara akurat, melakukan kajian dan analisis, hingga merumuskan langkah mitigasi yang tepat. Hasilnya akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan pencegahan maupun penyelesaian masalah secara efektif,” jelas George.

Ia menambahkan, forum ini bisa diibaratkan sebagai “intelijennya masyarakat” yang bekerja sama erat dengan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan setiap potensi masalah dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar dan merugikan stabilitas daerah.

Kegiatan Rapat koordinasi FKDM Papua Barat Daya, dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi, Viktor Solossa.

Untuk menjalankan tugas secara menyeluruh, keanggotaan forum melibatkan lintas unsur yang beragam, antara lain perwakilan kepolisian, tokoh adat dan kepala suku, akademisi, pemuda, media massa, tokoh perempuan, serta tokoh masyarakat lainnya. Kolaborasi ini dinilai penting agar informasi yang diterima lebih lengkap, objektif, dan solusi yang ditawarkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Keterlibatan berbagai unsur ini memungkinkan kita melihat situasi dari banyak sisi. Semakin lengkap datanya, semakin tepat pula langkah pencegahan yang dapat diambil demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama,” tegasnya.

Secara garis besar, kegiatan ini diselenggarakan dengan tiga tujuan utama. Pertama, menjadi sarana mempererat koordinasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman, hambatan, dan tantangan yang mungkin muncul. Kedua, mengumpulkan serta menelaah data dan informasi dari berbagai sumber guna mendeteksi gejala yang berpotensi mengganggu ketertiban. Ketiga, merumuskan langkah strategis dalam rangka deteksi dan pencegahan dini agar kondisi daerah tetap aman dan kondusif.

Hadir dalam kegiatan ini sejumlah peserta dari berbagai unsur, yaitu anggota Tim Kewaspadaan Dini Provinsi, perwakilan Kesbangpol Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, intelektual, serta unsur intelijen dari TNI, Polri, dan instansi vertikal terkait. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kapolda Papua Barat Daya yang diwakili oleh Direktur Intelkam Polda, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, serta Sekretaris FKDM sekaligus Rektor Universitas Victory Sorong.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melalui Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi, Viktor Solossa, menyampaikan bahwa sebagai provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya masih dalam tahap pertumbuhan dan banyak hal yang perlu dibenahi, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang di wilayah Tanah Papua. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan solidaritas yang kuat antara unsur eksekutif, legislatif, hingga masyarakat yang tersebar di satu kota dan lima kabupaten.

“Keamanan negara ditopang oleh dua kekuatan utama, yaitu kekuatan pertahanan dan keamanan, serta kekuatan sosial. Hari ini kita berada dalam posisi sebagai bagian dari kekuatan sosial, sehingga setiap warga memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga lingkungannya sendiri. Sama seperti menjaga kesehatan tubuh, jika kita waspada sejak awal, maka risiko gangguan dapat diminimalkan,” ungkap Viktor.

Ia berharap pola kewaspadaan yang dibangun dalam forum ini dapat terus disebarkan hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan ke lingkungan kampung dan kelompok masyarakat terkecil. Pemerintah akan selalu terbuka dan siap bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat guna menjaga stabilitas daerah.

“Selain mendeteksi potensi gangguan, forum ini juga berperan sebagai corong informasi untuk menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, isu-isu yang berkembang dapat diklarifikasi sejak awal sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada kerawanan sosial,” tambahnya.(*)

Editor:  Yosep Bifel