Menantang Kepala BGN Rombak Dapur MBG: Kecilkan Dapur, Perluas Kesempatan Rakyat

Jakarta (OikoNews)-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan hanya dilihat sebagai program membagikan makanan. Di belakang jutaan porsi yang diproduksi setiap hari, ada perputaran ekonomi yang sangat besar.

Ada pembelian beras, telur, ayam, ikan, sayur dan buah. Ada tenaga kerja, transportasi, sewa tempat hingga berbagai kebutuhan operasional. Artinya, MBG sekaligus menciptakan pasar baru yang sangat besar.

Pertanyaannya: siapa yang menikmati peluang ekonomi itu? Salah satu persoalannya ada pada desain Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kapasitas satu dapur bisa mencapai sekitar 3.000 porsi atau lebih per hari. Untuk masuk ke bisnis ini tentu dibutuhkan investasi yang tidak kecil.

Semakin besar dapurnya, semakin besar modalnya. Semakin besar modalnya, semakin sedikit pula masyarakat yang mampu masuk. Di sinilah persoalannya.

CEO Promedia Group Agus Sulistriyono menilai sudah waktunya pemerintah mengevaluasi ukuran dapur MBG “Kenapa harus 3.000 porsi? Kalau dapur menggarap 500 porsi, bisa melibatkan 6 pemilik dapur. Total makanannya tetap 3.000 porsi. Uangnya tetap berputar. Tetapi yang mendapatkan kesempatan usaha menjadi enam kali lebih banyak,” kata Agus.

Menurutnya, dapur MBG seharusnya bisa dibuat dalam beberapa skala. Ada dapur 500 porsi, 1.000 porsi, 1.500 porsi, dan pada wilayah tertentu tetap bisa 3.000 porsi. Ukurannya mengikuti kebutuhan dan karakter wilayah, bukan diseragamkan.

Model seperti ini akan membuka pintu lebih lebar bagi pengusaha kecil, koperasi, UMKM dan masyarakat lokal. Efek ekonominya justru bisa lebih luas. Lebih banyak dapur berarti lebih banyak pengusaha yang tumbuh, lebih banyak tenaga kerja yang terserap dan lebih banyak titik perputaran ekonomi di daerah.

Beranikah BGN Membuka Siapa di Balik Dapur MBG?

Persoalan berikutnya lebih sensitif. Di masyarakat berkembang berbagai tudingan mengenai adanya dapur MBG yang terafiliasi dengan politisi, partai politik, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan TNI dan Polri.

Tudingan tentu tidak boleh otomatis dianggap benar. Tetapi jangan pula dibiarkan menjadi bola liar. Cara paling sederhana menjawabnya adalah: buka datanya.

Siapa pengelola setiap SPPG? Yayasan apa yang menaunginya? Siapa pemilik atau penyedia aset dapurnya? Berapa dapur yang dikelola satu kelompok? Bagaimana proses seseorang atau sebuah badan mendapatkan kesempatan menjadi mitra?

“Jangan hanya dibantah. Buka saja datanya. Kalau memang semuanya benar dan sesuai aturan, keterbukaan justru akan membuat masyarakat percaya kepada MBG,” ujar Sulis, sapaan akrab CEO Promedia Group.

Ia menegaskan, keterlibatan institusi negara juga perlu diperjelas. Jika TNI atau Polri terlibat karena penugasan institusional pemerintah, jelaskan batasnya. Jangan sampai publik mencampuradukkan antara penugasan negara dengan kepentingan bisnis individu.

Hal yang sama berlaku terhadap politisi maupun pihak yang memiliki hubungan dengan partai politik. Afiliasi tidak otomatis berarti pelanggaran. Tetapi potensi konflik kepentingannya harus transparan dan dapat diuji publik.

“MBG jangan sampai dipersepsikan menjadi pembagian kavling ekonomi kepada mereka yang punya modal dan akses kekuasaan. Ini program negara. Kesempatan ekonominya juga harus bisa dirasakan masyarakat luas,” kata Agus.

Jangan Hanya Hitung Jumlah Porsi

Keberhasilan MBG akhirnya jangan hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan. Ukur juga berapa UMKM yang tumbuh. Berapa pengusaha kecil yang naik kelas. Berapa lapangan kerja yang tercipta. Berapa petani, peternak dan pemasok lokal yang masuk ke rantai pasok.

MBG mempunyai peluang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dari bawah. Tetapi syaratnya, ekosistem ekonominya jangan terkonsentrasi pada sedikit pemain. Karena itu, mengecilkan ukuran dapur bukan berarti mengecilkan MBG.

Justru sebaliknya. Kecilkan dapurnya. Perbanyak pemainnya. Perluas perputaran ekonominya. Karena tujuan akhirnya bukan hanya membuat anak Indonesia kenyang dan bergizi. MBG juga harus membuat ekonomi rakyat ikut tumbuh. (*)

Editor : Yosep Bifel