MAKNAI HUT RI, Kadis Koperindag & UKM PBD: Kemerdekaan Ekonomi Adalah Kedaulatan Sejati Bagi Masyarakat Adat Papua Barat Daya

Sorong,(OikoNews) – Memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag & UKM) Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangke, SE., M.Si., menegaskan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya bagi masyarakat di Bumi Kasuari baru akan tercapai ketika mereka memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya ekonomi serta mendapatkan akses yang setara dan adil terhadap pasar.

“Delapan puluh satu tahun bukan sekadar angka perjalanan waktu, melainkan momentum yang sangat tepat untuk merenung kembali. Bagi kami di Papua Barat Daya, makna ‘Berdaulat’ berarti kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Makna ‘Adil’ berarti para mama-mama pengrajin, petani, dan nelayan tradisional mendapatkan harga yang layak dan pantas atas hasil kerja keras mereka. Sedangkan ‘Makmur’ bermakna kesejahteraan itu benar-benar dirasakan hingga ke pelosok kampung adat, bukan hanya berputar di pusat kota,” ujar Dr. Sellvyana dalam pernyataannya pada peringatan hari kemerdekaan ini.

 

Tiga Pilar Pemaknaan Kemerdekaan di Sektor Ekonomi Kerakyatan

 

Lebih lanjut, Dr. Sellvyana menguraikan tiga arah strategis yang sedang dan akan terus digencarkan Dinas Koperindag & UKM Papua Barat Daya sebagai wujud nyata penerapan nilai-nilai kemerdekaan di bidang ekonomi:

1. Kedaulatan Melalui Penguatan Produksi Lokal

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong transformasi koperasi dari sekadar wadah sosial menjadi entitas bisnis yang kuat, mandiri, dan produktif. Fokus utama saat ini adalah melakukan hilirisasi terhadap komoditas unggulan daerah seperti sagu, kakao, hasil perikanan, serta kerajinan anyaman khas daerah. “Kita ingin produk unggulan Papua Barat Daya tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan sudah diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi dengan merek sendiri yang diakui secara luas. Inilah wujud nyata kedaulatan ekonomi yang kita cita-citakan,” jelasnya.

 

2. Keadilan Melalui Akses Permodalan yang Inklusif

Untuk menjawab tantangan kesenjangan akses permodalan, Dinas berkolaborasi erat dengan perbankan BUMN (Himbara), Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia dalam mengawal implementasi Kredit Usaha Rakyat Khusus Orang Asli Papua serta skema pembiayaan berbasis aset komunal. “Keadilan ekonomi akan terwujud ketika seorang pemuda di Tambrauw atau para mama-mama pengrajin di Maybrat dapat mengakses modal usaha dengan mudah, aman, dan terhindar dari jeratan rentenir. Hal ini dimungkinkan berkat jaminan kelompok serta pendampingan intensif yang dilakukan melalui koperasi,” tambah Dr. Sellvyana.

 

3. Kemakmuran Melalui Integrasi Pasar dan Transformasi Digital

Memanfaatkan momentum percepatan ekonomi digital seperti program QRISTAL Kasuari, pihaknya terus memfasilitasi ribuan pelaku UMKM untuk beralih ke sistem perdagangan digital. Dukungan juga diberikan melalui pembebasan biaya atau pemberian subsidi sertifikasi Halal, PIRT, hingga Standar Nasional Indonesia, guna memastikan produk lokal mampu bersaing setara di pasar nasional maupun global. “Di era modern ini, tingkat kemakmuran sangat ditentukan oleh kemampuan kita masuk ke dalam rantai pasok digital. Kami berkomitmen memastikan tidak ada satu pun pelaku UMKM di Papua Barat Daya yang tertinggal dalam arus kemajuan ini,” tegasnya.

 

Sinergi Kunci: Koperasi, BUMMA, dan Credit Union

Dr. Sellvyana juga menekankan peran vital sinergi antara tiga pilar utama ekonomi rakyat, yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA), dan Credit Union. Menurutnya, ketiga lembaga ini ibarat “tiga kaki tungku” yang saling melengkapi untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat.

 

“Koperasi berperan menggerakkan sektor produksi dan distribusi, BUMMA menjaga kedaulatan aset ulayat masyarakat adat, sedangkan Credit Union menyediakan layanan keuangan yang humanis dan berakar pada kepercayaan. Ketika ketiganya bersinergi dengan baik, kita sedang membangun ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan selaras dengan kearifan lokal yang kita junjung tinggi,” pungkasnya.

 

Ajakan Bergerak Bersama Mewujudkan Cita Kemerdekaan

Menutup pernyataannya, Dr. Sellvyana mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, pelaku usaha, hingga kalangan akademisi untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan dalam seremonial belaka, melainkan mengisinya dengan karya nyata dan kerja sama yang erat.

 

“Mari kita buktikan bersama bahwa Papua Barat Daya mampu menjadi lumbung pangan sekaligus pusat ekonomi kreatif yang andal di kawasan Indonesia Timur. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita anyam masa depan Papua Barat Daya yang semakin berdaulat, adil, dan makmur, persis seperti kekuatan anyaman noken yang tak mudah putus meski ditarik ke segala arah,” ajaknya.

 

Dinas Koperindag & UKM Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, membuka ruang konsultasi seluas-luasnya, serta memfasilitasi setiap gagasan inovatif yang bertujuan mengangkat derajat dan kesejahteraan masyarakat.(*)

Editor : Yosep Bifel