Lewat VIOLA dan BPJS Keliling, Layanan JKN Semakin Merata Jangkau Masyarakat Daerah 3T

Jakarta, (OikoNews)– Sebagai penyelenggara tunggal Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan akses layanan yang mudah, adil, dan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia di manapun mereka berada. Mengatasi tantangan keterbatasan akses di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), BPJS Kesehatan menghadirkan dua inovasi layanan utama, yaitu Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta layanan jemput bola BPJS Keliling.

 

VIOLA merupakan kanal layanan tanpa tatap muka berbasis pertemuan video secara langsung (real time), yang menghubungkan masyarakat dengan petugas BPJS Kesehatan untuk pengurusan administrasi kepesertaan, penyampaian informasi, hingga penanganan pengaduan. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah 3T untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan ini di Puskesmas, kantor desa, kelurahan, kecamatan, sekolah, maupun tempat umum lainnya.

 

Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar pelaksanaan dilakukan di lingkungan Puskesmas, sementara jenis layanan yang paling banyak dicari masyarakat adalah penyampaian informasi kepesertaan dan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Adapun kelompok peserta yang paling banyak memanfaatkan layanan ini adalah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

 

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa tidak seluruh wilayah di Indonesia dapat sepenuhnya mengandalkan layanan digital semata. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, mulai dari keterbatasan jaringan komunikasi dan data, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga belum meratanya kemampuan penggunaan teknologi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, selain terus menggalakkan layanan berbasis digital, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput bola BPJS Keliling. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengakses informasi, mengurus administrasi, hingga menyampaikan aduan seputar JKN secara langsung tanpa harus datang ke kantor cabang.

 

“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling ini merupakan wujud nyata pelaksanaan program Layanan Ujung Negeri atau yang disingkat LANURI, salah satu capaian utama dalam program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Hari ini kami meluncurkan dan menjalankan LANURI secara serentak di 558 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, yang melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sedangkan 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA. Harapan kami, kehadiran program LANURI ini benar-benar dapat memudahkan akses layanan JKN bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau yang aksesnya terbatas karena kondisi geografis,” ujar Pujo, didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, dalam acara Peluncuran LANURI sekaligus Penutupan Capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi, Senin (13/7/2026).

 

Pada kesempatan yang sama, Pujo juga melaporkan bahwa capaian keseluruhan program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi telah mencapai angka 91,53 persen. Program ini terbagi menjadi 4 Program Berorientasi Pelanggan (Customer Centric) dan 4 Program Kolaborasi (Collaborative). Program Berorientasi Pelanggan dikembangkan secara khusus untuk menjawab kebutuhan mendasar peserta JKN yang dirumuskan melalui penyerapan aspirasi masyarakat. Sementara itu, Program Kolaborasi dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan yang terintegrasi dengan melibatkan sinergi bersama berbagai pemangku kepentingan terkait.

 

“Beberapa program utama yang telah berhasil kami capai antara lain adalah program JKN 3T, yang mencakup kerja sama pemanfaatan kapal bantu rumah sakit ke daerah 3T serta pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah terpencil. Kemudian ada program P-Care MBG, di mana petugas Satuan Pelaksana Penanggung Jawab Gugus (SPPG) dijamin kesehatannya sebagai peserta JKN, serta tumbuh kembang siswa penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terpantau secara terpadu. Selain itu, kami juga melaksanakan program Eliminasi Inefisiensi, yang meliputi penerapan sistem klaim cerdas (intelligence claim) untuk efisiensi biaya JKN, serta upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku yang tidak efisien termasuk potensi kecurangan. Tentu masih ada sejumlah poin lain yang saat ini terus kami proses bersama para pemangku kepentingan,” jelas Pujo lebih lanjut.

 

Langkah-langkah strategis ini mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menilai inisiatif BPJS Kesehatan dalam memperluas akses JKN bagi masyarakat 3T sebagai terobosan yang sangat tepat sasaran. Menurutnya, kehadiran layanan VIOLA dan BPJS Keliling mampu mendekatkan pelayanan administrasi bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan akibat keterbatasan sarana transportasi maupun infrastruktur digital.

 

“Kementerian Koperasi sangat menyambut baik kolaborasi ini. Mengingat jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah tersebar hingga ke tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia, serta umumnya telah dilengkapi akses internet, kami siap mendukung pelaksanaan ini. Kami akan mendorong seluruh jajaran pengurus koperasi di daerah 3T untuk turut serta memfasilitasi program LANURI ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Panel Barus.

 

Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, menyampaikan bahwa pemerataan layanan kesehatan masih menjadi salah satu tantangan besar bagi bangsa Indonesia, terutama di wilayah 3T yang kerap mengalami keterbatasan akses, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Kehadiran program LANURI dinilai dapat menjawab tantangan tersebut secara nyata.

 

“Jaringan pelayanan kesehatan TNI yang tersebar di seluruh penjuru negeri dapat kami optimalkan untuk mendukung keberhasilan program LANURI ini. Bentuk dukungan yang dapat kami berikan antara lain mobilisasi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, pemanfaatan fasilitas kesehatan milik TNI sebagai titik layanan tambahan, serta pengoperasian kapal rumah sakit untuk melayani masyarakat di pulau-pulau terluar. Dukungan ini juga melibatkan sekitar 76.000 personil Babinsa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air,” tegas dr. Hadi Juanda.

 

Melalui berbagai terobosan dan sinergi lintas sektor ini, BPJS Kesehatan bertekad memastikan bahwa jaminan kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, tidak hanya di pusat kota, melainkan hingga ke ujung-ujung negeri.(*)

Editor: Yosep Bifel