Kadis Koperasi dan UKM Papua Barat Daya: Inflasi Bukan Sekadar Angka, tetapi Menyangkut Dapur Masyarakat

Sorong (OikoNews)– Ancaman kenaikan harga pangan akibat terganggunya pasokan dan tingginya biaya logistik menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di Rylich Panorama Hotel Sorong, Kamis (16/07/2026), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si, menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dipandang sebagai upaya melindungi kesejahteraan masyarakat, bukan semata menjaga stabilitas angka ekonomi.

"Pengendalian inflasi bukan hanya tentang menjaga angka statistik, tetapi tentang menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, melindungi pelaku usaha kecil, serta memastikan roda perekonomian daerah tetap bergerak," tegas Dr. Sellvyana di hadapan peserta HLM TPID.

Ket Foto: Tampak Kadis Koperasi dan UKM Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si dalam rapat Tim Pengendalian inflasi daerah.

Dalam forum strategis yang dihadiri unsur Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya itu, Dr. Sellvyana memaparkan hasil inspeksi mendadak (sidak) TPID bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat yang dilaksanakan sehari sebelumnya.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas perikanan seperti tuna, cakalang, dan berbagai jenis ikan laut. Kondisi tersebut dipicu oleh gelombang tinggi yang mengurangi aktivitas melaut, menurunkan volume tangkapan nelayan, serta menghambat distribusi ikan antarpulau.

Selain komoditas perikanan, beberapa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih juga masih mengalami tekanan harga. Tingginya biaya logistik, ketergantungan pasokan dari luar Papua, terbatasnya frekuensi kapal, hingga mahalnya biaya distribusi menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.

Tak hanya itu, hasil pengawasan di gudang distributor juga menunjukkan stok minyak goreng mulai menipis sehingga perlu segera dilakukan penambahan pasokan guna mengantisipasi lonjakan harga maupun praktik spekulasi di pasar.

Menurut Dr. Sellvyana, karakteristik geografis Papua Barat Daya menjadikan pengendalian inflasi memiliki tantangan tersendiri dibandingkan daerah lain. Ketergantungan terhadap pasokan dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Maluku, dan wilayah Papua lainnya masih sangat tinggi, sementara keterbatasan gudang pangan, fasilitas cold storage, serta panjangnya rantai distribusi membuat harga komoditas semakin mahal ketika sampai ke tangan konsumen.

Ket Foto: Rapat Tim Pengendalian infrasi daerah

Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat Program Sinergi Gerakan Pangan Murah Keliling (SIGERAK) yang menghadirkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau langsung kepada masyarakat menggunakan armada mobil boks. Program tersebut ditargetkan berlangsung 10 hingga 15 kali setiap bulan dan akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya.

Selain SIGERAK, pemerintah juga terus melakukan monitoring harga harian, pengawasan stok dan distribusi, serta koordinasi intensif dengan distributor agar pasokan komoditas strategis tetap terjaga.

Dalam pemaparannya, Dr. Sellvyana turut menekankan pentingnya penguatan Koperasi Merah Putih sebagai ujung tombak distribusi pangan. Menurutnya, koperasi harus didorong menjadi distributor pangan, pengelola gudang, agen pasar murah, sekaligus mitra BULOG sehingga rantai distribusi dapat dipersingkat dan harga menjadi lebih terkendali.

Untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, ia mengusulkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain subsidi ongkos angkut komoditas strategis, optimalisasi Tol Laut, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pembangunan gudang pangan dan *cold storage* berbasis koperasi, digitalisasi sistem pemantauan harga secara ‘real time’, serta percepatan hilirisasi komoditas unggulan Papua Barat Daya seperti sagu, ikan, pala, kelapa, kakao, dan kopi.

Ia menegaskan seluruh program tersebut telah sejalan dengan strategi nasional 4K TPIP–TPID, yaitu menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Mengakhiri pemaparannya, Dr. Sellvyana mengajak seluruh anggota TPID memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika ekonomi daerah.

"Stabilitas harga adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pasokan tetap terjaga, distribusi semakin efisien, produksi lokal meningkat, dan masyarakat Papua Barat Daya dapat merasakan manfaat pembangunan ekonomi secara nyata," pungkasnya.(*)

Editor : Yosep Bifel