Gubernur Elisa Kambu Temui Mama-Mama Papua yang Melakukan Aksi Demonstrasi

Sorong (OikoNews)– Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mendatangi massa aksi demonstrasi yang terdiri dari mama‑mama Papua beserta kelompok solidaritasnya di kawasan Lampu Merah Remu, Kota Sorong, pada  Jumat, 3 Juli 2026. Kehadirannya  menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mendengarkan dan merespons setiap harapan serta persoalan yang disampaikan oleh masyarakat asli daerah.

Dalam kunjungannya yang dikawal oleh unsur TNI, Polri, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Papua Barat Daya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan apresiasi setinggi‑tingginya kepada para peserta aksi, khususnya mama‑mama Papua. Ia menilai penyampaian aspirasi yang berlangsung selama tiga hari terakhir ini dilakukan dengan cara yang tertib, damai, dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum di lingkungan sekitar Kantor Gubernur.

“Saya berterima kasih sebesar‑besarnya kepada ibu‑ibu sekalian. Meskipun sudah tiga hari menyampaikan aspirasi, namun kalian tetap menjaga ketertiban dan tidak menimbulkan kekacauan di Kota Sorong. Sikap ini patut dihargai, kalian sungguh hebat,” ujar Elisa Kambu dengan nada hangat saat menyapa para peserta aksi.

Gubernur menegaskan bahwa sejak awal menjabat, ia tidak pernah menolak kehadiran siapa pun yang ingin menyampaikan pendapat, harapan, maupun keluhan kepada pemerintah. Ia menekankan bahwa ruang dialog selalu terbuka lebar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Saya tidak pernah menolak masyarakat yang datang untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya. Silakan datang, sampaikan apa yang menjadi keinginan dan persoalan yang dihadapi, karena semuanya dapat kita bicarakan dan cari jalan keluarnya dengan kepala dingin dan cara yang baik,” tegasnya.

Menyikapi tuntutan yang berkaitan dengan bantuan serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Orang Asli Papua, Elisa Kambu menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan yang cukup besar melalui anggaran daerah setiap tahunnya. Ia meluruskan informasi yang beredar dengan menyebutkan bahwa nilai alokasi yang disiapkan jauh lebih besar daripada yang disebutkan selama ini.

“Secara kebijakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit. Bukan hanya sebesar Rp6 miliar, melainkan belasan miliar rupiah. Dana tersebut sudah tersedia dan tercatat secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yang terus kita perbaiki adalah mekanisme penyalurannya agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa setiap penggunaan dana negara harus mengikuti aturan hukum dan prosedur administrasi yang berlaku secara ketat. Hal ini bertujuan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab, tepat guna, serta tidak menimbulkan penyimpangan di kemudian hari.

“Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti aturan yang berlaku, mulai dari tertib administrasi, tertib data penerima, hingga tertib pengelolaan usaha. Karena itu, penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau mendadak tanpa prosedur,” ungkapnya.

Gubernur memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dikaji dan dibahas secara mendalam di lingkungan pemerintah. Ia juga membuka pintu seluas‑luasnya untuk melakukan pertemuan lebih lanjut guna mencari solusi terbaik yang tetap berpegang pada peraturan perundang‑undangan.

“Kalau memang ada ruang dan aturan yang memungkinkan, tentu akan kita laksanakan. Namun jika belum memungkinkan, kita harus tetap mengikuti jalur hukum yang berlaku. Kita cari jalan tengah yang paling baik dan menguntungkan semua pihak,” tegasnya.

Elisa Kambu juga menyampaikan rasa keprihatinannya melihat kondisi para mama‑mama Papua beserta anak‑anaknya yang harus menginap di lokasi aksi selama beberapa hari terakhir. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan dialog sebagai jalan utama dalam menyampaikan setiap keinginan kepada pemerintah.

“Saya juga punya hati dan merasa sedih melihat ibu‑ibu serta anak‑anak yang harus tidur dan beristirahat di tempat terbuka. Tidak perlu seperti itu. Datang saja, bicarakan dengan baik, kita duduk bersama dan diskusikan hingga ditemukan jalan keluar yang memuaskan,” ujarnya dengan nada penuh empati.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Orang Asli Papua telah berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika ada aksi atau tuntutan. Program‑program tersebut meliputi bantuan permodalan usaha, penyediaan perahu dan jaring tangkap bagi nelayan, serta bantuan pupuk dan benih unggul untuk mendukung pertanian rakyat.

“Semua program ini memang sudah menjadi prioritas dan perhatian utama pemerintah. Kita jalankan terus tanpa henti, tidak perlu menunggu ada demonstrasi baru dilaksanakan. Ini adalah komitmen kami untuk memajukan kesejahteraan saudara‑saudara kita di seluruh wilayah Papua Barat Daya,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut konkret, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berencana segera mengundang perwakilan dari kelompok mama‑mama Papua dan elemen masyarakat lainnya untuk duduk bersama dalam pertemuan khusus. Pertemuan ini bertujuan membahas secara rinci setiap aspirasi yang disampaikan, menyusun langkah‑langkah solutif, serta memastikan program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan taraf hidup mama‑mama Papua dan keluarga mereka.(*)

Editor: Yosep Bifel