Gubernur Elisa Kambu Audiensi dengan Menteri Perdagangan RI, Dorong Sorong Menjadi Pusat Perdagangan dan Ekspor Kawasan Timur Indonesia

Jakarta (OikoNews) – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., memimpin rombongan resmi melakukan audiensi strategis dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, beserta jajaran di Jakarta, Senin (3/8/2026). Pertemuan ini menjadi langkah kunci memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mempercepat transformasi ekonomi melalui penguatan sektor perdagangan, logistik, hilirisasi, dan ekspor.

Rombongan Pemprov didampingi Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Yoppy Roberth Kardinal, Anggota DPD-RI Mamberop Rumaikek, S.Th., M.Th., serta tim ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (UNPAD). Turut hadir Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sekaligus Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Elisa memaparkan arah kebijakan pembangunan periode 2025–2029 dan gagasan besar Arsitektur Ekonomi sebagai Ekosistem Terpadu, menjadi fondasi maju bagi provinsi termuda di Indonesia ini. Dukungan akademis disampaikan tim pakar yang menyoroti tantangan konektivitas dan kebutuhan orkestrasi kebijakan pusat.

👉Apresiasi Penuh atas Penetapan IPSKA: Langkah Awal Percepatan Ekspor

Membuka pemaparan, Gubernur Elisa menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Perdagangan atas penetapan Papua Barat Daya sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 404 Tahun 2026.

“Penetapan ini sangat strategis bagi transformasi ekonomi daerah. Pelaku usaha, UMKM, dan Orang Asli Papua (OAP) kini dapat mengurus dokumen ekspor langsung di Sorong—lebih efisien, mudah, dan terjangkau,” ujar Elisa. Langkah ini sejalan dengan usulan prioritas daerah: perluasan akses pasar, penguatan logistik, dan pemberdayaan produk lokal untuk meningkatkan daya saing ekspor.

👉Tiga Pilar Utama Pembangunan Ekonomi Terpadu

Provinsi Papua Barat Daya terbentuk berdasarkan UU No. 29 Tahun 2022. Tiga tahun pertama digunakan untuk konsolidasi kelembagaan, dan kini memasuki fase percepatan ekonomi melalui pendekatan ekosistem utuh, bukan program terpisah. Tiga pilar utamanya:

1. SDM Sehat, Cerdas, Produktif – Fokus penurunan stunting dan malaria, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan UMKM dan homestay berbasis masyarakat.

2. Infrastruktur & Konektivitas – Memanfaatkan posisi strategis sebagai gerbang Indonesia menuju Indo-Pasifik, diperkuat jalan, pelabuhan, dan transportasi penghubung pusat produksi-pasar.

3. Pengelolaan SDA Berkelanjutan – Mengoptimalkan komoditas unggulan (udang, rumput laut, tuna, pala, VCO, dll) melalui hilirisasi bernilai tambah dengan keterlibatan aktif OAP.

Ketiga pilar ini ditopang sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan pusat. Sebagai langkah nyata disusun Cetak Biru Gerbang Maritim Nusantara senilai Rp 1,5 triliun dengan target ekspor mencapai Rp 15 triliun pada tahun 2029 serta menjadikan Sorong pusat distribusi dan ekspor kawasan timur Indonesia.

👉Gambaran Umum Wilayah dan Visi Pembangunan

Papua Barat Daya dihuni 622.238 jiwa, dengan 47,81% adalah Orang Asli Papua. Secara geografis sangat strategis sebagai penghubung Asia–Australia–Pasifik dengan 3.023 pulau. Sebaran penduduk bervariasi—Kota Sorong sebagai pusat terbesar, sementara Tambrauw dan Maybrat didominasi OAP hingga 85–93%, menjadi dasar kebijakan afirmasi menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan selaras dengan Visi Nasional Asta Cita dan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP 2022–2041) menuju Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera. Fase pembangunan berjalan bertahap: 2025 penataan infrastruktur dasar, hingga tahun 2029 ditargetkan terbentuk konektivitas kuat dan stabilitas sebagai basis pertumbuhan berkelanjutan.

Ditetapkan 8 Program Prioritas Gubernur, mencakup peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan berbasis inovasi daerah, pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan, penurunan kemiskinan dan stunting, penguatan kelembagaan birokrasi, serta stabilitas keamanan dan harmoni sosial. Target makro: pertumbuhan ekonomi dari 5,8% menjadi 6,6% pada 2029 dan penurunan kemiskinan menjadi 11,76%. Strategi pembagian zona diterapkan: Raja Ampat sebagai kawasan wisata, Sorong industri dan komoditas, serta pedalaman lumbung pangan.

Pola clusterisasi ekonomi diterapkan: Kota Sorong sebagai Pusat Kegiatan Nasional industri dan jasa, Raja Ampat wisata bahari dunia, Tambrauw “Green Wonder”, dan Maybrat pusat jasa wisata & UMKM. Delapan wilayah pengembangan dibagi sesuai potensi: industri terpadu, ekonomi biru, agrowisata, hingga pertanian modern.

Dalam pelaksanaan, didukung alokasi Dana Otsus & DBH Migas lebih dari Rp 9,15 triliun hingga 2026, dikelola transparan untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Roadmap 2027 berfokus pada empat pilar: tata kelola bersih, ekonomi inklusif, konektivitas wilayah, dan peningkatan kualitas SDM OAP.

👉Cetak Biru Gerbang Maritim Nusantara: Solusi Strategis Rp 1,5 Triliun

Gubernur menyoroti adanya paradoks ekonomi: potensi besar dengan PDRB Rp 37 triliun dan hasil laut melimpah, namun kemiskinan masih 18,13% serta disparitas harga tinggi akibat kendala logistik. Akar masalahnya adalah belum adanya fasilitas ekspor terpadu, proses karantina dan pengujian harus ke luar daerah, memakan waktu hingga 3 minggu dan menimbulkan kerugian pasca-panen besar.

Solusi ditawarkan: Ekosistem Perdagangan & Ekspor Papua Barat Daya melalui tiga pilar transformasi:

Pilar 1: Sorong Export Hub & FASE

Membangun Sentra Layanan Ekspor Terpadu lengkap dengan lab karantina berstandar internasional, cold storage 200 ton, serta fasilitas sertifikasi Halal/HACCP. Lewat sistem FASE (Fast Export Service), proses yang tadinya 21 hari dipangkas menjadi hanya 3 hari dalam layanan satu pintu.

Pilar 2: Revolusi Pasar Digital OAP

Merevitalisasi 23 pasar rakyat menjadi simpul digital, menyediakan 460 kios khusus IKM OAP, fasilitas penyimpanan bersama, dan pembayaran QRIS. Jangkauan wilayah terpencil diperluas lewat Pasar 3T Mobile (50 unit truk dan kapal terapung) yang terintegrasi dalam platform PapuaMarket.id.

Pilar 3: Sistem Logistik & Stabilisasi Harga

Dibangun 6 gudang modern SRG, dilengkapi armada kapal kargo dan truk pendingin, serta dana penyangga Rp 100 miliar untuk mengendalikan inflasi saat terjadi gejolak harga.

Program senilai Rp 1,5 triliun ini dijalankan bertahap: persiapan 2026, pembangunan masif 2027, operasi awal 2028, hingga berjalan penuh 2029. Pendanaan menggabungkan APBN, Dana Otsus, APBD, serta dukungan BUMN dan swasta. Targetnya tegas: ekspor tahunan Rp 15 triliun, 20.000 lapangan kerja baru, penghematan logistik Rp 600 miliar per tahun, serta kenaikan pendapatan OAP hingga 150%.

Didampingi Gubernur Elisa Kambu ,anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya  Robert Yoppy Kardinal menyerahkan plakat kepada Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso.

👉Transformasi PLUT: Pintu Gerbang Ekspor Produk Orang Asli Papua

Selain itu, Pemprov mengajukan proposal pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) guna memperkuat hilirisasi, digitalisasi, dan daya saing UMKM OAP. Posisi strategis Sorong sebagai simpul logistik terhubung pelabuhan dan bandara menjadi kunci perubahan kawasan timur dari sekadar konsumen menjadi produsen berdaya saing global.

Dengan 35.000 UMKM lokal (60% mikro), potensi besar masih terhalang hambatan struktural: bahan baku melimpah namun mentah, teknologi terbatas, dan akses pasar sempit. PLUT menjawab tantangan ini melalui tiga strategi utama:

1. Hilirisasi & Standardisasi – Konsep Factory Sharing memungkinkan UMKM menggunakan fasilitas produksi dan lab mutu canggih tanpa modal besar, menghasilkan produk siap ekspor dengan keuntungan hingga 300%.

2. Digitalisasi Global lewat ELKAM – Platform lintas batas sebagai jembatan pembeli dunia dan produsen lokal, dilengkapi fasilitas pemasaran digital dan siaran langsung.

3. Ekosistem Ekspor & Inkubasi – Pembinaan berkelanjutan mulai dari legalitas, dokumen ekspor, hingga pengiriman terpadu guna mencetak eksportir OAP yang tangguh.

Gedung PLUT dirancang modern dan fungsional dengan investasi Rp 13,6 miliar, mencakup area produksi, pameran, dan ruang kreatif digital. Tahapan pelaksanaan berjalan dari pembangunan fisik tahun 2026, inkubasi 500 UMKM pada 2027, hingga ekspor perdana ke ASEAN dan Eropa pada 2028–2030.

👉Sorotan Tim Pakar: Kebutuhan Orkestrasi dan Dukungan Pusat

Tim ahli ekonomi turut menyampaikan pandangan strategis. Prof. Dr. Wihanna Kirana Jaya dari UGM menguraikan pengalaman panjangnya selama 10 tahun di jajaran Staf Khusus Menteri Perdagangan, menyoroti kendala mendasar: “Tol Laut belum berfungsi optimal, konektivitas antar jalur laut maupun udara sangat lemah, sehingga Sorong belum berperan maksimal sebagai jembatan ekspor-impor. Selama ini hasil bumi Papua Barat Daya harus dikirim jauh ke Makassar, Surabaya, atau Tanjung Priok. Kita sangat membutuhkan fasilitas cold storage dan pendukung logistik lainnya.”

Prof.Dr. Wihanna Kirana Jaya,pakar Ekonomi UGM saat menyampaikan pandangannya.

Ia juga menekankan kekayaan potensi wilayah baik pariwisata maupun kelautan, namun memerlukan arahan tegas dari Menteri Perdagangan. “Rantai hulu-hilir masih lemah. Orang Asli Papua butuh pendampingan pendidikan, penguatan menjadi pelaku UMKM, lalu dikelola dalam koperasi agregator untuk dibawa ke pasar lebih luas. Selain itu, Pelindo 4 dan Angkasa Pura 1 memerlukan insentif khusus dari Kementerian Perdagangan guna mendukung ekosistem yang sedang kami kaji ini,” tambah Prof. Wihanna.

👉Visi Besar: Sorong sebagai Episenter Perdagangan Timur Indonesia

Gubernur Elisa Kambu menegaskan visi besar di akhir pemaparannya: “Sorong bukan sekadar kota di ujung timur, melainkan episenter perdagangan yang menghubungkan Indonesia dengan Pasifik dan dunia. Program ini bukan sekadar membangun gedung, melainkan lompatan peradaban ekonomi bagi Orang Asli Papua untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global.”

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memohon dukungan penuh dan afirmasi dari Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan cita-cita ini. Dengan status IPSKA yang telah diperoleh dan rencana kerja terukur, daerah berkomitmen menjadi mitra strategis pusat dalam memperkuat kedaulatan perdagangan nasional dari wilayah timur Indonesia.

“Mari kita bersatu membangun negeri dari timur, menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Gubernur dalam audiensi yang berlangsung penuh harapan dan optimisme tersebut.(*)

Editor : Yosep Bifel