Bapperida PBD Gelar Lokakarya Penyepakatan Daftar Data 2026: Perkuat Tata Kelola "Satu Data" Berbasis Portal Cenderawasih

Sorong,(OikoNews) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Lokakarya Penyepakatan Daftar Data Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan kelanjutan langsung dari pelaksanaan Coaching Klinik Metadata dan Input Dataset pada Portal Cenderawasih Papua Barat Daya. Acara berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Sorong, pada Selasa (28/7/2026) dan diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Secara resmi, lokakarya dibuka oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Viktor Salossa, ST., S.Pd., M.M., yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Dalam sambutannya, Viktor menegaskan bahwa program "Satu Data Papua Barat Daya" menjadi salah satu prioritas utama Gubernur, yang menopang misi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan berbasis E-Government.

“Pembangunan yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses,” tegas Viktor di hadapan para peserta.

Ia menekankan bahwa data merupakan fondasi utama yang menopang setiap tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Mengingat Papua Barat Daya adalah provinsi yang relatif muda, wilayah ini sekaligus memikul tantangan dan peluang besar dalam membangun sistem pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi. Di sinilah peran data berkualitas menjadi kebutuhan mendasar guna melahirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti (evidence-based policy).

“Lokakarya yang kita laksanakan hari ini memiliki arti yang sangat strategis karena menjadi bagian dari implementasi 'Satu Data Indonesia' di Provinsi Papua Barat Daya. Melalui forum ini kita memperkuat pemahaman mengenai Tata Kelola Data, Penerapan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, serta mekanisme berbagi pakai data antar perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota,” urainya.

Viktor juga memberikan apresiasi tinggi terhadap pengembangan Portal Cenderawasih Papua Barat Daya sebagai wadah integrasi data pembangunan daerah. Portal ini diharapkan tumbuh menjadi pusat data dan informasi yang mendukung perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, serta pelayanan publik yang lebih baik. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala: perbedaan sumber data, belum seragamnya standar data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.

Menyikapi hal tersebut, Viktor menggarisbawahi lima hal penting yang harus menjadi pedoman seluruh OPD:

1. Menjadikan data sebagai aset strategis organisasi yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan kapasitas pengelola data, walidata, dan produsen data agar memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;

3. Berpartisipasi aktif dalam penginputan, pemutakhiran, dan validasi data pada dokumen perencanaan daerah—RPJMD, Renstra, maupun RKPD—yang terkait dengan kinerja Kepala Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD);

4. Memperkuat koordinasi antara provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, dan lembaga terkait demi terwujudnya satu sumber data yang dapat digunakan bersama;

5. Menindaklanjuti hasil lokakarya dengan aksi nyata berupa peningkatan kualitas data sektoral dan optimalisasi Portal Cenderawasih.

“Saya berharap melalui kegiatan ini akan terbangun kesamaan persepsi, kesamaan standar, dan kesamaan komitmen dalam pengelolaan data pembangunan. Dengan demikian, Portal Cenderawasih Papua Barat Daya dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Viktor.

Kegiatan ini turut menghadirkan perwakilan Team Leader SKALA Jakarta, Tenaga Teknis SKALA, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pembuat kebijakan dan pengelola teknis data di lapangan.(*)

Editor : Yosep Bifel