Hasil Monitoring Dinkes PBD: Capaian PKG/CKG Kota Sorong Tertinggi di Papua Barat Daya

Sorong (OikoNews) – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya telah menyelesaikan rangkaian kegiatan Advokasi, Monitoring, dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau Cek Kesehatan Gratis (PKG/CKG) untuk periode Januari hingga Mei tahun 2026. Kegiatan pemantauan menyeluruh ini dilakukan ke enam wilayah kabupaten/kota, meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Maybrat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A. Kambu, Sp.OG, melalui Penanggung Jawab Kegiatan sekaligus Kepala Seksi Sumberdaya Kesehatan Dinkes PBD, Derek Solossa, SKM., M.Kes., menjelaskan kepada wartawan di Sorong, Selasa (2/6/2026), bahwa kegiatan ini bertujuan utama memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan, standar pelayanan, dan target yang telah ditetapkan pemerintah.

Ket Foto : Derek Solossa,SKM., M.Kes Penanggung Jawab Kegiatan PKG/CKG Dinkes PBD

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengukur capaian realisasi di lapangan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, memberikan pendampingan teknis, serta memperkuat sinergitas dan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat Puskesmas,” ungkap Derek Solossa.

Dalam pelaksanaannya, tim dari Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kunjungan langsung ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta turun ke fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain Puskesmas Teminabuan, Malawei, dan Waisai. Di lokasi, tim melakukan verifikasi data, pemeriksaan dokumen, hingga diskusi mendalam bersama kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan para petugas kesehatan yang terlibat langsung dalam pelayanan.

Berdasarkan data realisasi per bulan Mei 2026 yang diverifikasi di lapangan maupun melalui sistem informasi kesehatan, Kota Sorong tercatat sebagai wilayah dengan capaian pelaksanaan tertinggi di Provinsi Papua Barat Daya. Kota Sorong membukukan total pendaftar program sebanyak 4.837 orang, dengan jumlah peserta yang hadir dan telah mendapatkan pelayanan kesehatan mencapai 4.562 orang. Angka ini setara dengan tingkat partisipasi dan cakupan pelayanan sebesar 94,3 persen.

Ket. Foto Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A. Kambu, Sp.OG

Posisi kedua dengan jumlah pendaftar terbanyak ditempati oleh Kabupaten Sorong yang mencatat 4.678 orang mendaftar, di mana 4.235 orang di antaranya telah dilayani atau setara 90,5 persen. Selanjutnya secara berurutan capaian wilayah lain adalah Kabupaten Raja Ampat dengan 1.882 pendaftar (1.728 terlayani/91,8%), Kabupaten Tambrauw 1.502 pendaftar (1.416 terlayani/94,2%), Kabupaten Sorong Selatan 1.156 pendaftar (1.082 terlayani/93,6%), serta Kabupaten Maybrat dengan 1.032 pendaftar (978 terlayani/94,7%).

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan respon masyarakat yang cukup positif dan baik di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Program PKG/CKG telah berjalan efektif di seluruh kabupaten/kota dengan rata-rata tingkat kehadiran dan pelayanan peserta mencapai angka lebih dari 90 persen.

“Hal ini menandakan bahwa informasi program telah tersampaikan dengan baik, masyarakat mulai memahami dan memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini, serta menunjukkan tingginya komitmen petugas kesehatan di semua jenjang dalam mendukung keberhasilan program,” tandas Derek Solossa.

Meski capaian secara kuantitas dan partisipasi masyarakat sudah tergolong baik, Dinas Kesehatan Provinsi menilai masih terdapat sejumlah aspek krusial yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Derek menyampaikan bahwa sejumlah kendala teknis masih dihadapi di tingkat kabupaten dan kota. Di antaranya adalah keterbatasan akses maupun jaringan komunikasi, serta ketersediaan fasilitas penunjang pelayanan seperti alat kesehatan dan bahan habis pakai.

Beberapa jenis peralatan yang sering kali menjadi kendala ketersediaan meliputi alat cek gula darah, kolesterol, deteksi malaria, hingga alat pengukur kadar hemoglobin (HB meter). Padahal, kelengkapan sarana prasarana ini sangat menentukan ketepatan diagnosa dan standar pengobatan. Dengan alat yang lengkap, pemeriksaan menjadi lebih terjangkau, bersifat preventif dan kuratif, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan kronis serta meringankan beban biaya kesehatan bagi keluarga.

Selain kendala sarana, tantangan lain yang teridentifikasi adalah jangkauan sosialisasi yang belum maksimal hingga ke wilayah pelosok dan desa terpencil, perlunya optimalisasi pengelolaan serta pelaporan data, serta kebutuhan akan pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi petugas di daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinkes Provinsi telah merumuskan sejumlah langkah strategis sebagai rekomendasi tindak lanjut. Langkah tersebut meliputi mengintensifkan kegiatan sosialisasi langsung hingga ke tingkat desa dan kelurahan, memperkuat sistem pemantauan bulanan berbasis data daring melalui sistem ASIK, serta mengadakan pelatihan teknis berkala guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan seluruh petugas kesehatan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan alat dan bahan medis juga akan menjadi perhatian utama agar standar pelayanan dapat terjaga merata.

Kegiatan monitoring ini berlangsung di bawah arahan langsung Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A. Kambu, Sp.OG, dan dipimpin langsung di lapangan oleh Derek Solossa. Melalui langkah pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan ini, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan gratis di Papua Barat Daya dapat semakin optimal, efektif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih luas dan merata.(*)

Editor: Yosep Bifel