Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekologi Jadi Pondasi Utama BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TANAH PAPUA MELALUI IVENT PAPEDA SUMMIT 2026

0leh :  Dr.Sellvyana Sangkek,SE,M.Si/Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (Koperindag UKM) Provinsi Papua Barat Daya 

 

Menjelang pelaksanaan PAPEDA SUMMIT 2026 — Papua Action for Development Economy Sustainable Nature, yang akan digelar di Sorong pada tanggal 2 hingga 4 September 2026 dengan tema besar “Development, Economy, and Sustainable Nature”, Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si., selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (Koperindag UKM) Provinsi Papua Barat Daya sekaligus Ketua Umum DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Papua Barat Daya, menyampaikan pandangan mendalam sekaligus catatan strategis penting bagi kesuksesan acara besar ini.

Konsep Dasar: Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekologi

Berbicara mengenai konsep PAPEDA SUMMIT, sebagai ekonom sekaligus pemangku kebijakan di daerah baru, Dr. Sellvyana menegaskan bahwa arah pembangunan Papua Barat Daya idealnya dibangun di atas satu kerangka pemikiran menyeluruh: Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekologi.

Sebagai akademisi ekonomi sekaligus praktisi birokrasi, pandangannya disusun atas lima pilar utama yang saling melengkapi:

 Pertama: Alam adalah Aset Ekonomi, Bukan Hambatan

Bagi Dr. Sellvyana, unsur “Sustainable Nature” dalam PAPEDA SUMMIT bukan sekadar urusan lingkungan, melainkan modal utama pembangunan itu sendiri. Hutan, laut, dan kekayaan hayati Papua Barat Daya adalah kekayaan produktif yang harus dikelola secara lestari agar memberi nilai ekonomi jangka panjang, bukan dieksploitasi habis‑habisan demi keuntungan sesaat.

Oleh sebab itu, pembangunan diarahkan untuk menolak model industri yang merusak, serta mendorong pengembangan Bio‑Ekonomi dan Ekonomi Biru. Contohnya, pengembangan industri berbasis sagu dan perikanan yang ramah lingkungan lebih diprioritaskan dibandingkan kegiatan yang merusak daerah aliran sungai.

Kedua: Dari Penerima Bantuan Menuju Kemandirian Usaha

Kesejahteraan masyarakat  terutama Orang Asli Papua tidak boleh hanya bergantung pada aliran dana transfer pusat. Masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku ekonomi yang mandiri, bukan sekadar objek pemberian bantuan.

Langkah konkret yang ditempuh meliputi:

• Falisasi usaha: Membantu pelaku usaha informal memiliki legalitas usaha seperti NIB, sertifikat halal, dan izin usaha, sehingga dapat masuk ke rantai pasok yang lebih luas;

• Dukungan pembiayaan yang terarah: Memfasilitasi akses KUR dan dana bergulir bagi usaha yang memiliki rencana jelas, bukan sekadar pemberian bantuan tunai tanpa arah;

• Hilirisasi di daerah sendiri: Hasil bumi seperti kopi Klasow, sagu, dan ikan diolah lebih dulu di Papua Barat Daya sebelum dikirim keluar, agar nilai tambahnya dinikmati oleh warga lokal.

Ketiga: Sinergi Tiga Sektor — Pemerintah, Lembaga Sosial, dan Dunia Usaha

Peran ganda yang diembannya melahirkan pandangan khas: pembangunan ekonomi di Papua tidak akan berhasil jika hanya menggunakan pendekatan teknis semata. Diperlukan keterlibatan nilai‑nilai budaya dan spiritual, menjadikan lembaga seperti gereja serta tokoh adat sebagai mitra strategis sejajar.

Implikasinya, institusi keagamaan dilibatkan dalam penyebarluasan informasi dan pengawasan etika usaha, jaringan sosial dimanfaatkan untuk memperluas pemberdayaan masyarakat, serta kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adat dibangun melalui dialog yang menghormati kearifan lokal.

Keempat: Mengatasi Logistik sebagai Masalah Dasar Wilayah

Memahami kondisi geografis Papua Barat Daya dengan Sorong sebagai pusat sekaligus banyak wilayah terpencil, mahalnya harga kebutuhan pokok bukan semata kesalahan pedagang, melainkan persoalan struktural yang harus diselesaikan secara menyeluruh.

Langkah strategisnya mencakup: penyempurnaan Subsidi Ongkos Angkut yang tepat sasaran menurut wilayah; pembangunan tempat cadangan barang di titik‑titik penting seperti Fef, Waisai, dan Ayamaru agar tidak bergantung hanya pada satu pusat; serta memperkuat ketahanan pangan dari sumber daya lokal sebagai cara paling efektif menekan biaya logistik pangan.

 Kelima: SDM Unggul dan Kemajuan Teknologi adalah Kunci

Kekayaan alam yang melimpah tidak akan berarti jika tidak diiringi kemampuan manusia yang mengelolanya. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, kekayaan itu justru akan “bocor” ke pihak lain. Generasi muda Papua harus dibekali kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya yang dilakukan meliputi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, memperkenalkan teknologi sederhana namun meningkatkan hasil kerja pelaku usaha, serta menanamkan literasi keuangan dan digital sejak dini kepada kader‑kader pemuda.

 Inti Pemikiran

Dari kelima pilar tersebut, Dr. Sellvyana merangkumnya dalam satu pandangan yang utuh:

“Pembangunan ekonomi Papua Barat Daya haruslah inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat. Kita tidak perlu memilih antara melestarikan alam atau menyejahterakan rakyat; kita harus melakukannya keduanya secara bersamaan. Melalui pemberdayaan UMKM, pengolahan hasil bumi di tempat asalnya, serta kerja sama antar pihak yang menghormati kearifan budaya  alam yang lestari adalah ibu dari ekonomi yang sejahtera.”

Pandangan ini sejalan sepenuhnya dengan semangat PAPEDA SUMMIT yang mengutamakan aksi nyata demi keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian alam di Tanah Papua.

 

 CATATAN DAN MASUKAN DINAS KOPERINDAG UKM PAPUA BARAT DAYA TERHADAP PAPEDA SUMMIT 2026

Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua atau PAPEDA SUMMIT 2026 adalah momen yang sangat strategis bagi Papua Barat Daya. Tema yang diusung sangat relevan dengan arah pembangunan yang kita tuju. Sebagai perangkat daerah yang langsung membina koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan, Dinas Koperindag UKM menyampaikan tiga catatan penting agar semangat pertemuan ini benar‑benar terwujud di lapangan:

✅ Pertama: Ekonomi Hijau Harus Berbasis UMKM Orang Asli Papua

Pembangunan berkelanjutan tidak akan pernah kokoh tanpa menguatkan pelaku usaha lokal. Sebanyak 90 persen roda ekonomi rakyat di Papua Barat Daya digerakkan langsung oleh UMKM. Mereka harus ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar pengamat atau peserta pameran semata.

✅ Kedua: Menghasilkan Komitmen Nyata bagi Pasar dan Permodalan

Pertemuan besar bertema ekonomi harus melahirkan keputusan yang nyata: tersedia ruang khusus bagi produk karya IKM Orang Asli Papua, kemudahan akses pembiayaan, serta kesempatan berhubungan langsung dengan pembeli dari berbagai daerah. Tanpa langkah konkret ini, pembahasan tentang ekonomi belum menyentuh kehidupan rakyat.

✅ Ketiga: Keterlibatan Penuh OPD Teknis Sejak Awal

Agar setiap hasil kesepakatan dapat segera dilaksanakan, Dinas Koperindag UKM perlu dilibatkan sejak tahap penyusunan rencana. Kami memiliki data lengkap, jaringan pembinaan, dan siap menjadi garda depan pelaksanaan di lapangan. Membangun ekonomi daerah tidak dapat dilakukan sendiri‑sendiri, harus berjalan beriringan.

PAPEDA SUMMIT 2026 akan berlangsung di Sorong pada 2–4 September nanti. Tema yang diangkat kami dukung sepenuhnya. Namun dari sudut pandang ekonomi: pembangunan berkelanjutan akan kehilangan makna jika mengabaikan kekuatan usaha rakyat.

Di Dinas Koperindag UKM saja, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha binaan Orang Asli Papua yang siap berkembang naik kelas. Sayangnya hingga saat ini kami belum dilibatkan dalam persiapan, padahal urusan ekonomi dan pasar adalah ranah tugas pokok dan fungsi kami.

Harapan kami sederhana: mari duduk bersama menyusun langkah sejak awal. Biar pertemuan ini tidak hanya indah dibicarakan, tetapi benar‑benar menjadi penggerak ekonomi rakyat Papua Barat Daya.

                ***

Sorong,28 Agustus 2026

Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si-Ekonom / Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Provinsi Papua Barat Daya