UNAMIN Sorong Luncurkan Langkah Konkret: Bentuk Disability Center Demi Kampus Inklusif Sejati

SORONG (OikoNews)–Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) secara resmi menggelar kegiatan Edukasi Kesadaran Disabilitas dan Kebijakan Kampus Inklusif, sekaligus mencanangkan pembentukan UNAMIN Disability Center (UDC). Kegiatan berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa, 14–15 September 2026, di Gedung Rektorat Lantai 3, Aula UNAMIN Sorong.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Provinsi Papua Barat Daya sekaligus Ketua Umum DPP PIKI Papua Barat Daya.

Inklusi: Bukan Belas Kasihan, Melainkan Hak Mutlak

Dalam pemaparannya, Dr. Sellvyana menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar memenuhi aturan, melainkan amanah konstitusional dan nilai kemanusiaan yang mendasar.

“Pendidikan inklusif bukan soal kasihan, melainkan soal hak. Kampus inklusif bukan sekadar membangun jalur landai atau rambu khusus. Kampus inklusif adalah membangun pikiran yang terbuka, hati yang peduli, dan lingkungan yang ramah, sehingga setiap orang berhak bermimpi, belajar, dan meraih masa depan tanpa terkecuali.”

Ia juga mengingatkan: “Perguruan tinggi adalah miniatur masyarakat. Jika kampus tidak inklusif, bagaimana kita mengharapkan masyarakat luas menjadi inklusif? Kampus harus menjadi teladan transformasi sosial,”paparnya.

Khusus untuk Papua Barat Daya sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), ditegaskan adanya tanggung jawab moral bersama: “Kita harus memastikan tidak ada satu pun putra-putri Papua, termasuk penyandang disabilitas, yang tertinggal dalam pembangunan SDM unggul,”tegasnya.

Pergeseran Cara Pandang: Dari Model Medis Menuju Model Sosial dan HAM

Inti perubahan dimulai dari pandangan dasar. Dr. Sellvyana mendorong pergeseran menyeluruh:

✅ Paradigma Lama

• Disabilitas dianggap masalah pribadi individu

• Didekati dengan rasa kasihan dan bantuan amal

• Penyandang disabilitas hanya sebagai penerima bantuan

✅ Paradigma Baru

• Disabilitas muncul akibat hambatan lingkungan yang belum ramah

• Didekati berbasis Hak Asasi Manusia dan pemberdayaan

• Penyandang disabilitas adalah aset berharga dan calon pemimpin masa depan

“Yang perlu diperbaiki bukan penyandang disabilitasnya, tetapi lingkungan, kurikulum, dan sikap kita yang masih mengecualikan atau bahkan mengeksploitasi perbedaan,”katanya.

Empat Pilar Utama Kebijakan Kampus Inklusif

Pembentukan UDC berlandaskan kerangka kerja menyeluruh yang mencakup empat pilar:

1. Aksesibilitas Fisik dan Digital — Gedung, toilet, fasilitas umum yang ramah disabilitas, serta sistem informasi dan layanan digital yang mudah diakses semua kalangan.

2. Akomodasi Wajar Akademik — Fleksibilitas cara mengajar, bahan ajar, serta sistem ujian dan penilaian yang disesuaikan kebutuhan.

3. Layanan Dukungan Terpadu — Unit pendampingan profesional, bantuan akademik, dukungan psikologis, hingga bimbingan karier.

4. Budaya dan Sikap Inklusif — Menumbuhkan suasana saling menghargai keberagaman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Langkah ini sejalan dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Permendikbudristek No. 39 Tahun 2023 dan No. 48 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

Peran UDC dan Sinergi Lintas Sektor

Nantinya, UNAMIN Disability Center (UDC) berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang mencakup: pendampingan mahasiswa, edukasi kesadaran bagi warga kampus, advokasi kebijakan, penyediaan informasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan inklusif.

Dr. Sellvyana juga menekankan keunikan konteks tanah Papua: organisasi keagamaan dan lembaga adat memegang peran kunci untuk meluruskan pandangan di masyarakat menegaskan bahwa disabilitas adalah bagian dari keberagaman ciptaan, bukan aib atau kutukan.

Lebih jauh lagi, pendidikan inklusif harus bermuara pada kemandirian ekonomi:

“Pendidikan tidak berhenti di ruang kelas. Kita harus menjembatani lulusan penyandang disabilitas menuju keterampilan, kewirausahaan, dan akses pasar nyata. Di sini kita bisa mulai dari hal sederhana: membangun usaha bersama berbasis kekayaan budaya dan alam kita; sagu, noken, kopi yang dikelola dengan semangat kemandirian sejati.”

Kegiatan itu sekaligus  ajakan aksi nyata bagi seluruh pihak:

🔹 Pimpinan: Segera bentuk, aktifkan, alokasikan anggaran dan susun kebijakan pendukung UDC.

🔹 Dosen dan  Staf: Tingkatkan pemahaman dan terapkan praktik inklusif dalam setiap tugas pelayanan maupun pengajaran.

🔹 Mahasiswa: Jadilah pendukung kemandirian teman, bukan pelindung berlebihan — libatkan mereka dalam segala kegiatan.

🔹 Masyarakat luas: Bergandengan tangan membangun ekosistem inklusif yang utuh.

“Di Papua Barat Daya, mari kita bangun kampus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara spiritual dan adil secara sosial. Karena di situlah letak kemajuan sejati sebuah bangsa. Ingatlah: inklusi adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Yang penting kita berani memulainya, mulai hari ini, bersama-sama,”pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi bukti langkah nyata UNAMIN Sorong agar tidak ada satu pun putra-putri Papua, termasuk penyandang disabilitas, yang tertinggal dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di tanah kelahirannya sendiri.(*)

Editor : Yosep Bifel