Sekda Papua Barat Minta Analisis Akar Persoalan Kabut yang Menghambat Penerbangan

Manokwari, (OikoNews) — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere, meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan analisis mendalam terhadap penyebab munculnya kabut tebal yang dinilai menghambat aktivitas penerbangan ke Manokwari. Hal ini disampaikan saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (5/10/2025).

Sekda menyampaikan bahwa Wakil Gubernur Papua Barat bahkan belum dapat tiba di Manokwari selama dua hari berturut-turut karena pesawat Wings tidak bisa mendarat akibat kondisi kabut tersebut.

“Tidak bisa kita diam seolah-olah melihat saja dan tidak ada upaya untuk menganalisis akar persoalannya,” tegas Ali Baham.

Kabut Dinilai Tidak Lazim, Diduga Terkait Karhutla

Ali Baham mempertanyakan apakah kabut tersebut muncul secara alami semata atau berkaitan dengan perbuatan manusia. Ia menegaskan aparatur sipil negara (ASN) sebagai teknokrat wajib mampu mengurai persoalan ini secara objektif.

“Apakah kabut itu muncul tiba-tiba atau berkaitan dengan perbuatan manusia?” tanyanya.

Ia menilai keberadaan kabut tebal di wilayah tersebut tidak lazim terjadi.

“Kalau hujan, panas, itu biasa. Kalau kabut, itu tidak biasa,” ujarnya.

Sekda mengarahkan perhatian khusus pada keterkaitan antara kabut dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi menghasilkan asap dan kabut yang mengganggu jarak pandang.

Minta BAPPEDA dan LIPDA Susun Kajian Lingkungan

Sekda memerintahkan perangkat daerah terkait, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, untuk menyusun telaah komprehensif mengenai aspek lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

Kajian tersebut harus dilakukan secara mendalam dan kritis agar pemerintah daerah dapat menentukan langkah lanjutan yang tepat, terutama jika hasilnya membuktikan bahwa kabut tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia.

“Apabila kabut itu terbukti disebabkan ulah manusia, maka pemerintah harus memiliki dasar yang kuat untuk menindaklanjutinya,” tegasnya.

Ali Baham menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menunggu dan melihat, melainkan harus hadir mencari solusi agar gangguan terhadap aksesibilitas udara dan kenyamanan masyarakat dapat segera diatasi.(*)

Penulis : Teis

Editor : Yosep Bifel