Pengelolaan Tidak Tepat Sasaran, Pengamat Usul Dana Otsus Dibagikan Langsung kepada OAP

Sorong (OikoNews) – Pengamat politik dan pembangunan Papua Barat Daya, Ortisan Kambu, menyoroti pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilainya belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, tujuan utama keberadaan Otsus adalah meningkatkan kesejahteraan warga asli Papua melalui dukungan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda.

“Saya melihat Orang Asli Papua ini sudah termarjinalkan, posisinya sudah bergeser di Papua Barat Daya. Dana Otsus yang seyogianya diperuntukkan bagi mereka, nyatanya belum sepenuhnya bisa dinikmati secara nyata,” ungkap Ortisan di Sorong, Jumat (22/5/2026).

Dalam sektor kesehatan, ia menunjuk adanya kesenjangan layanan yang sangat dirasakan masyarakat. Banyak pasien OAP yang kesulitan menanggung biaya pengobatan, terutama untuk jenis obat-obatan yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Masalah semakin berat ketika pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan di luar daerah. Biaya perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan pendamping keluarga sering kali menjadi penghalang, sehingga banyak yang terpaksa membatalkan pengobatan karena tidak memiliki dana.

“Sering kali mereka pasrah dan batal berangkat berobat karena tidak punya uang. Oleh karena itu, saya menyarankan pemerintah daerah menyediakan dana cadangan dari alokasi Otsus  untuk menanggulangi seluruh biaya rujukan pasien Orang Asli Papua. Pemerintah harus lebih peka dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran ini agar benar-benar meringankan beban warga,” tegasnya.

Kondisi serupa juga terjadi di bidang pendidikan. Ortisan menerima banyak laporan mengenai anak-anak asli Papua yang terpaksa berhenti kuliah atau mengambil cuti di tengah jalan semata-mata karena kendala biaya. Padahal, jumlah dana Otsus yang diterima daerah tergolong besar.

“Saya dapat laporan ada begitu banyak anak Papua terpaksa berhenti atau cuti kuliah hanya untuk bekerja mencari uang.  Kenapa dana Otsus yang jumlahnya sangat besar itu tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk membantu masalah biaya pendidikan yang dihadapi anak-anak kita?” tanyanya dengan nada menyesal.

Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berkolaborasi merumuskan kebijakan yang menanggung sepenuhnya kebutuhan mendasar OAP. Hal ini mencakup pemenuhan biaya pengobatan, biaya rujukan, hingga dukungan biaya pendidikan bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi agar tidak putus sekolah.

Poin lain yang disayangkan Ortisan adalah kebijakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Barat Daya yang mengembalikan sisa anggaran tahun 2025 ke kas daerah. Disebutkan, terdapat sekitar Rp 75 miliar lebih dana yang tidak terserap, di mana sebagian di antaranya bersumber dari Otsus.

“Ironis sekali. Di satu sisi masyarakat sedang susah dan terhimpit ekonomi, sementara di sisi lain pemerintah justru mengembalikan uang yang jumlahnya sangat besar dan sangat dibutuhkan rakyat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan belum dilakukan dengan serius dan tepat sasaran,” kritiknya.

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi, Ortisan menegaskan usulan radikal namun mendesak. Menurutnya, jika pemerintah daerah dinilai tidak mampu mengelola dana Otsus agar tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi warga asli Papua , maka sebaiknya dana tersebut dibagikan langsung kepada setiap individu OAP.

“Kalau memang tidak bisa dikelola dengan baik dan tidak tepat sasaran, lebih baik uangnya dibagikan saja langsung ke tangan masing-masing Orang Asli Papua. Sebenarnya usulan ini pernah disampaikan oleh mendiang ekonom Risal Ramli. Menurut pandangan saya, cara itulah yang justru lebih menyentuh dan menjamin manfaatnya diterima langsung oleh yang berhak,” pungkas Ortisan Kambu.(*)

Editor: Yosep Bifel