Reses II 2026: Poksus DPRK Sorong Tampung Aspirasi Masyarakat Orang Papua Asli

Sorong (OikoNews)– Masa Reses II Tahun 2026 menjadi momen penting bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong untuk turun langsung ke daerah pemilihan. Tak terkecuali 8 anggota Kelompok Khusus (Poksus) yang secara khusus menjaring berbagai aspirasi dari masyarakat Orang Papua Asli (OPA), termasuk warga dari Suku Yapen Waropen (YAWA) di Kota Sorong.

 

Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026) ini mengangkat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama masyarakat, mulai dari keamanan, pendidikan, pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga ketersediaan infrastruktur dasar.

 

Wakil Ketua III DPRK Sorong, Robert Malaseme, menegaskan bahwa persoalan keamanan di kota ini tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan harus menyentuh akar permasalahannya. Salah satu solusi yang didorong adalah memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda OPA melalui kebijakan afirmasi.

 

“Orang Papua Asli harus menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri. Oleh karena itu, penyediaan lapangan kerja bagi anak-anak Papua menjadi hal yang wajib terus didorong dan diperjuangkan,” ujar Robert seusai pertemuan.

Ket Foto : Kegiatan Reses 8 Anggota Poksus DPRK Kota Sorong

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan harapan agar pemanfaatan dana Otsus lebih menyentuh kebutuhan sosial, salah satunya dengan memberikan insentif bagi para pemuka agama. Mereka dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial dan spiritual di tengah masyarakat.

 

Di bidang pendidikan, perhatian difokuskan pada persiapan tahun ajaran baru. DPRK menegaskan komitmennya untuk mengawasi agar tidak ada lagi praktik pungutan liar di sekolah negeri, khususnya yang memberatkan siswa OPA.

 

“Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Sekolah negeri harus dipastikan benar-benar gratis, sehingga anak-anak Papua tidak lagi terbebani biaya pendidikan,” tegasnya.

 

Sementara itu, masalah infrastruktur juga menjadi sorotan, terutama di wilayah Kilometer 10 yang kerap tergenang banjir saat musim hujan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Meskipun pembangunan kanal pengendali banjir telah dimulai, masyarakat meminta penanganan yang menyeluruh hingga ke wilayah hilir, termasuk pembangunan penahan gelombang di kawasan pesisir seperti Pulau Doom.

 

“Penanganan harus terintegrasi dari hulu sampai hilir, tidak hanya terbatas di satu titik saja,” tambah politisi asal Suku Moi ini.

 

Robert juga menekankan bahwa kantong-kantong permukiman OPA harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan, terutama yang bersumber dari dana Otsus. Ia mengakui implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal, namun tetap optimis akan adanya perbaikan ke depan. Pemahaman terhadap peraturan pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 juga perlu diperkuat di seluruh instansi agar program berjalan tepat sasaran.

Ket Foto : Suasana Kegiatan Reses 8 Anggota Poksus DPRK Kota Sorong

 

Dalam kesempatan yang sama, seorang dosen di Politeknik Pelayaran Sorong menyampaikan kekhawatirannya terkait kurangnya perhatian terhadap OPA di lembaga pendidikan kedinasan. Ia mencontohkan adanya ketidakadilan dalam seleksi masuk, di mana calon mahasiswa asli Papua sering tersisih karena kategori “orang Papua” diperluas hingga mencakup mereka yang lahir dan besar di wilayah tersebut meski bukan berasal dari suku asli. Ia meminta Poksus untuk meninjau langsung penerapan kebijakan afirmasi di kampus tersebut.

 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Poksus DPRK Sorong, Yonadap Trogea, menjelaskan bahwa secara regulasi, perguruan tinggi berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan pemerintah kota menangani jenjang pendidikan dasar dan menengah. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

 

“Meskipun bukan kewenangan langsung, karena ini datang dari warga Kota Sorong, kami akan menjadwalkan kunjungan resmi ke seluruh perguruan tinggi di kota ini. Kami ingin memastikan bagaimana penerapan perlindungan dan kebijakan afirmasi bagi anak-anak OPA di setiap lembaga pendidikan tinggi, termasuk perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” pungkas Yonadap.

 

Dengan terkumpulnya berbagai masukan ini, DPRK Sorong berjanji akan terus mengawal agar kebutuhan dasar masyarakat OPA dapat terakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.(*)

 

Editor: Yosep Bifel