Pemprov PBD Dorong Penguatan Peran Perempuan di Panggung Politik dan Bidang Ekonomi

SORONG, (OikoNews)-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) mendorong penguatan peran perempuan Papua mengambil peran strategis di panggung politik maupun di bidang ekonomi  pembangunan Papua Barat Daya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Thamal, MM mengatakan  perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan.

“Berbicara politik itu sangat luas. Namun kita melihat keterwakilan perempuan masih belum maksimal, bahkan dalam beberapa kesempatan belum memenuhi kuota 30 persen,” ujarnya usai membuka kegiatan Forum Advokasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Ekonomi Tahun 2026 digelar  Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)  di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan bahwa melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), perempuan Papua justru memiliki peluang besar untuk tampil dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Suardi berharap, pada Pemilu 2029 mendatang, jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat meningkat secara signifikan sehingga aspirasi perempuan dapat terakomodasi dengan lebih baik.

“Kalau keterwakilan perempuan hanya satu atau dua orang, tentu sulit memperjuangkan kepentingan mereka. Tapi kalau jumlahnya lebih banyak, maka suara perempuan akan lebih kuat,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang P3A selaku ketua panitia, Karolina Susim, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Ia menjelaskan, forum ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari organisasi perempuan, lembaga masyarakat, OPD, serta pelaku UMKM perempuan.

"Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendorong peran strategis perempuan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang,” katanya.

Asisten I Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal dan Kadis Sosial , P3A Papua Barat Daya, Anace Nauw saat diwawancarai awak media. Foto: OikoNews

Forum advokasi ini dikemas dalam bentuk diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) yang terbagi dalam dua kelas utama, yakni kelas ekonomi dan kelas politik.

Pada kelas ekonomi, peserta mendapatkan materi terkait penguatan ekonomi perempuan, akses permodalan, serta strategi pengembangan UMKM. Sementara di kelas politik, pembahasan difokuskan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan isu-isu strategis.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen, serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Meski demikian, panitia mengakui masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta keterbatasan kapasitas ekonomi.

Melalui forum ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan solusi konkret sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Momentum ini harus menjadi titik awal untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam memberdayakan perempuan demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif,” ujar Karolina.

Dia menyampaikan bahwa narasumber  pada kegiatan tersebut  yakni Johana  Kamesrar dari akademisi dan Sellvyana Sangkek dari Pemerintahan.

Dikatakan, autput dari kegiatan tersebut adalah menyusun indeks perkembangan  gender,  menyusun data perempuan yang masih aktif menjadi fungsionaris pada 18 partai politik pemilu 2024. Membentuk Kaulkus perempuan politik Papua Barat Daya, rencana aksi daerah dan pakta integritas aspirasi perempuan melalui jalur politik.

Hadir dalam kegiatan Forum Advokasi Pemberdayaan Perempuan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili  Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Thamal, MM, dan  Kadis Sosial, P3A Papua Barat Daya, Dr. Anace Nauw, SH., MH dan tamu undangan lainnya.(*)

Editor : Yosep Bifel