KUNJUNGAN KOMITE II DPD: Hilirisasi Tujuh Komoditas di PBD Tak Hanya Perkebunan Nasional Tapi Koperasi dan UKM Harus Pelaku Utama

Tampak Wakil Ketua I Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si., saat menyampaikan pandangan /pendapat dalam pertemuan dengan jajaran pemprov PBD yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur.  (FOTO: Media OikoNews)

---

Sorong, (OikoNews)-Wakil Ketua I Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si., menegaskan pengembangan hilirisasi komoditas di Provinsi Papua Barat Daya tidak boleh terpaku hanya pada tujuh komoditas perkebunan nasional, melainkan harus disesuaikan dengan kekayaan dan karakteristik daerah, termasuk pangan lokal serta sektor kelautan dan perikanan. Pernyataan itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja Komite II DPD RI di Kota Sorong, Senin (28/9/2026).

“Ketika berbicara hilirisasi komoditas, tidak hanya berpatokan pada urusan Kementerian Pertanian. Kami mencoba melihat potensi apa yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Angelius.

Para anggota Komite II DPD RI memperkenalkan diri dalam pertemuan dengan jajaran pemrov PBD dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur. (FOTO: Media OikoNews)

Pemerintah pusat saat ini mendorong hilirisasi tujuh komoditas perkebunan, yaitu pala, lada, tebu, kelapa, kakao, kopi, dan jambu mete. Namun Angelius menekankan kebijakan itu perlu diperluas hingga mencakup komoditas unggulan daerah, termasuk sektor kelautan dan perikanan yang melimpah di wilayah ini.

“Kami sengaja mengundang teman-teman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan supaya tidak hanya tujuh komoditas yang dikembangkan, tetapi juga komoditas lokal lainnya,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pangan lokal seperti sagu, jagung, dan sorgum  sebagai pondasi swasembada pangan, bukan hanya beras.

“Ketika bicara swasembada pangan, pikiran kita langsung ke beras. Padahal masih banyak sumber pangan lain: jagung, sorgum, sagu, yang bisa dikembangkan sesuai karakteristik daerah,” tegasnya.

Infrastruktur Kunci Keberhasilan Hilirisasi

Angelius menyampaikan hilirisasi tidak dapat berjalan tanpa dukungan infrastruktur yang memadai: jalan, pelabuhan, dermaga, kapal penangkap ikan, jaringan listrik, hingga fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).

“Semua ini bisa berjalan jika didukung infrastruktur yang baik. Komoditas dari pedalaman butuh jalan; hasil laut butuh dermaga dan kapal penangkap. Tanpa itu, nilai tambah tidak akan tercipta di daerah,” katanya.

Hasil temuan kunjungan kerja ini akan dibawa sebagai masukan untuk memperkuat kebijakan pemerintah pusat, dengan penekanan: hilirisasi harus beragam, tidak seragam, dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daerah Tegaskan: Bahan Mentah Harus Diolah di Tempat

Asisten II Setda Provinsi PBD, Viktor Solossa,S.Pd.,ST.,MT (kedua dari kanan)

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Viktor Solossa, S.Pd., ST., M.T., menyampaikan daerah Papua Barat Daya kaya sumber daya alam meliputi perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, hingga pariwisata  namun selama ini banyak yang dikirim keluar sebagai bahan mentah.

“Kekayaan ini harus dikembangkan bukan sekadar diambil dan dijual mentah, melainkan diolah dan dihilirisasi di daerah. Hilirisasi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat pelaku usaha lokal, menambah penerimaan daerah, dan mendorong industri yang berkelanjutan,” ungkap Viktor.

Ia menekankan perlunya sinergi menyeluruh: pemerintah pusat, daerah, DPD RI, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan. Kunjungan ini diharapkan menjadi jembatan penyampaian kondisi riil daerah, mulai dari kebutuhan infrastruktur, regulasi, investasi, pengembangan SDM, hingga kendala lapangan.

Dr. Sellvyana Sangkek: Koperasi & UMKM OAP Harus Jadi Pelaku Utama

Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si.(tengah)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si., memaparkan data, praktik baik, kendala, serta rekomendasi lapangan dengan satu prinsip tegas:

“Hilirisasi tidak boleh hanya berpusat pada investasi besar. Koperasi dan UMKM, khususnya Orang Asli Papua, harus menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat langsung,” tegas Dr.Sellvyana dalam paparannya.

Lima peran strategis yang disampaikan:

1. Penyedia Data Lengkap — sebaran potensi komoditas, kapasitas koperasi dan UMKM di 6 kabupaten/kota, serta pemetaan rantai pasok dari hulu ke hilir.

2. Pemaparan Kondisi Rantai Nilai — sebagian besar komoditas masih dikirim keluar sebagai bahan mentah; diungkap peluang sekaligus kendala di setiap tahapan pengolahan.

3. Penyampaian Kendala Riil — keterbatasan teknologi, permodalan, standar mutu, kemasan, akses pasar, logistik, hingga kapasitas sumber daya manusia.

4. Strategi dan Program Daerah — penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, revitalisasi koperasi dan pendampingan UMKM OAP, fasilitasi permodalan & akses pasar, serta penyusunan regulasi pendukung.

5. Aspirasi & Rekomendasi — kebijakan pusat perlu membuka ruang kemitraan adil, skema pembiayaan khusus, pendampingan teknologi, dan jaminan akses pasar bagi produk olahan lokal.

Paparan ini diperkuat dengan data lintas sektor  Perikanan, Kehutanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Penanaman Modal  dengan fokus utama: bagaimana setiap komoditas dapat diolah dan diperdagangkan oleh koperasi serta UMKM di daerah.

Dr. Sellvyana menutup dengan pesan kunci:

“Hilirisasi di Papua Barat Daya harus bermakna ganda: meningkatkan nilai ekonomi nasional sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Bukan sekadar mengolah bahan mentah jadi barang jadi, tetapi memastikan nilai tambahnya berputar di daerah dan dinikmati oleh masyarakat kita sendiri," pungkasnya.(*)

Editor : Yosep Bifel