Klarifikasi Gubernur Elisa Kambu: “Saya Tidak Pernah Menolak TNI Maupun Kehadiran Negara"

Sorong, (OikoNews)-Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang belakangan beredar dan menjadi perbincangan di media sosial.

Elisa menegaskan, dirinya tidak pernah menolak kehadiran TNI maupun negara di Tanah Papua.

Menurutnya, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya tidak pernah menolak TNI, tidak juga pernah menolak kehadiran negara di sini. Karena kita semua punya tanggung jawab bersama untuk membangun negeri ini bersama-sama,” tegas Gubernur Elisa di Sorong, Jumat, 26 September 2026.

Sebagai pejabat negara yang dipilih rakyat, Elisa mengatakan dirinya memiliki tanggung jawab untuk mendedikasikan diri bagi pembangunan Indonesia, khususnya mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Ia juga menilai pemekaran wilayah, termasuk terbentuknya Papua Barat Daya sebagai salah satu provinsi di Tanah Papua, merupakan instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Elisa menegaskan, pembangunan Papua tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan karena kemampuan fiskal daerah saat ini belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.

Elisa juga menjelaskan bahwa kehadiran negara di Papua tidak hanya berbicara soal keamanan.

Menurutnya, Otonomi Khusus, pemekaran daerah, keterwakilan Orang Asli Papua melalui jalur pengangkatan, keberadaan MRP, hingga kebijakan afirmasi dalam pengisian jabatan ASN merupakan bagian dari kebijakan negara untuk memberikan perlindungan dan mempercepat pembangunan Papua.

Dalam hal promosi jabatan, Elisa menegaskan anak-anak Papua yang memenuhi persyaratan perlu mendapatkan prioritas sesuai ketentuan afirmasi.

Namun, ia juga menekankan bahwa pembangunan Papua membutuhkan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.

Gubernur PBD itu turut membantah anggapan bahwa dukungan anggaran pemerintah ke Papua selalu datang bersamaan dengan pendekatan keamanan.

Ia menyebut informasi tersebut sebagai informasi yang menyesatkan.

Menurut Elisa, pembangunan dan keamanan justru perlu berjalan beriringan. Kondisi keamanan yang kondusif dibutuhkan agar masyarakat dapat beraktivitas dan pembangunan dapat berjalan.

Di akhir pernyataannya, Elisa mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan tidak mempertentangkan kelompok masyarakat satu dengan lainnya.

Ia menegaskan, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan Tanah Papua dalam bingkai NKRI.(*)

Editor : Yosep Bifel