Ketua LMA NASAWAT Sorong Selatan: Lembaga Adat Mitra Strategis Pemerintah, Minta Dukungan Sekretariat dan Kendaraan Operasional

Yonadap menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan mendukung program pembangunan di wilayah adat.

---

Pj.Sekda Papua Barat Daya Dr.Drs. Yakob Kareth,M.Si didampingi Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya Drs.George Japsenang,M.Si hadir dan membuka serta memimpin jalannya rakor.

Teminabuan, (OikoNews) — Lembaga Masyarakat Adat (LMA) NASAWAT (Sawiat Raya) Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya atas terselenggaranya Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi bersama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Masyarakat Adat, serta Dewan Adat di Kabupaten Sorong Selatan pada Selasa (3/11/2026).

Ketua LMA NASAWAT Kabupaten Sorong Selatan periode 2023–2027, Yonadap Trogea, S.E., menyebut kegiatan ini sebagai langkah positif sekaligus terobosan baru.

"Kegiatan seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Sorong Selatan. Bagi kami, ini sangat penting karena menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi masyarakat maupun lembaga adat di daerah," ujar Yonadap, Kamis (5/11/2026).

Yonadap menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan mendukung program pembangunan di wilayah adat.

"Kami sebagai lembaga masyarakat adat tentu siap mendukung program pemerintah. Namun, pemerintah juga harus terbuka dan memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga adat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Harus ada kesepahaman dan kerja sama yang dibangun bersama," jelasnya.

Selama ini, sebagian besar lembaga adat menjalankan fungsi hanya bermodalkan semangat pengurus, dengan fasilitas yang sangat terbatas. Banyak yang masih menggunakan rumah pengurus sebagai kantor. Oleh karena itu, LMA NASAWAT menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk:

✅ Membangun sekretariat/kantor permanen bagi lembaga adat

✅ Menyediakan kendaraan operasional bagi pengurus lembaga adat.

"Misalnya terjadi aksi demonstrasi, pemalangan jalan, atau persoalan sosial lainnya, lembaga adat sering kali menjadi pihak yang lebih dahulu turun membantu menyelesaikan persoalan di lapangan. Namun, kami juga membutuhkan kendaraan operasional agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang jauh," ungkapnya.

Lembaga adat juga berperan penting sebagai mediator dalam persoalan tanah adat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pemerintah.

"Kalau ada pembangunan yang berkaitan dengan tanah adat, pemerintah tentu harus berkomunikasi dengan marga-marga pemilik hak ulayat. Di situlah lembaga adat hadir untuk membantu memediasi dan memperlancar proses pembangunan. Namun tentu harus ada perhatian dan dukungan pemerintah agar tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik," katanya.

 

Dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas persiapan regulasi daerah, termasuk Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang mekanisme rekrutmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan, serta persiapan regulasi rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).

Yonadap menegaskan pentingnya perbaikan proses seleksi pada periode mendatang.

"Kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada proses seleksi periode lalu jangan sampai terulang kembali. Kita berharap ke depan proses rekrutmen dapat berjalan lebih baik, transparan, dan benar-benar memperhatikan kepentingan serta aspirasi masyarakat adat," tegasnya.

Ia menyatakan, dalam rekrutmen nanti, jika dewan adat atau lembaga adat mengajukan sejumlah nama misalnya 5 bahkan 10 orang itu harus diterima oleh panitia untuk mengikuti seleksi yang kemudian gugur sendiri melalui persyaratan yang ada . “Misalnya lembaga adat mengajukan 10 orang panitia terima saja jangan dibatasi, nanti kan akan gugur sendiri melalui persyaratan-persyaratan yang ada seperti contoknya tidak lolos karena syarat kesehatan atau tidak bisa menyusun makalah dan lainnya,” ujar Trogea mencontohkan.

 

Yonadap berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin, minimal dua kali dalam setahun, sehingga hubungan kemitraan antara pemerintah, ormas, dewan adat, dan lembaga masyarakat adat semakin kuat dan seluruh elemen dapat berperan aktif dalam pembangunan serta menjaga kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan.(*)

Editor : Yosep Bifel