Terkait Kunjungan Menko Polkam, Ini 10 Tuntutan Masyarakat Aifat Timur Raya dan Selatan kepada Pemeritah Pusat

 “Jangan Bicarakan Kami Tanpa Melibatkan Kami”

---

Sorong, (OikoNews) — Tokoh intelektual Papua Barat Daya, Bernadus Aikingging, S.Ag., M.IP, menyampaikan aspirasi resmi masyarakat Wilayah Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, menyusul adanya  kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, ke Provinsi Papua Barat Daya pada Rabu (28/10/2026).

Masyarakat meminta pemerintah pusat tidak hanya membahas persoalan dari ibu kota provinsi, tetapi membuka ruang dialog langsung untuk mendengarkan suara warga yang menghadapi persoalan keamanan, kemanusiaan, pelayanan pemerintahan, dan pembangunan di wilayah Maybrat.

Jangan Bicarakan Masyarakat Tanpa Melibatkan Mereka

Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat menegaskan bahwa kehadiran negara harus diwujudkan melalui:

✅ Perlindungan warga sipil

✅ Berlangsungnya pelayanan pendidikan dan kesehatan

✅ Pembangunan infrastruktur yang merata

✅ Pemulihan kehidupan warga terdampak konflik

Masyarakat juga meminta perhatian serius bagi warga yang kesulitan mengakses tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber penghidupan akibat situasi keamanan.

DOB Maisomara Harap Didengar dan Dikaji Secara Serius

Selain persoalan keamanan dan pembangunan, masyarakat turut menegaskan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Maisomara. Usulan ini diharapkan menjadi bagian resmi dalam pembahasan pemerintah pusat, dikaji secara serius, objektif, dan transparan, serta melibatkan masyarakat secara bermakna bukan dimonopoli kepentingan kelompok tertentu.

 Pemerintah Diminta Bersikap Netral

Masyarakat meminta pemerintah pusat, Pemprov Papua Barat Daya, dan Pemkab Maybrat bersikap netral, adil, dan terbuka. Tidak boleh ada pihak yang mengaku mewakili masyarakat tanpa mandat yang jelas. Setiap pertemuan atas nama masyarakat harus transparan: siapa yang terlibat, apa aspirasinya, dan apa tindak lanjutnya.

 

Berikut 10 Pokok Tuntutan Masyarakat Aifat Timur Raya dan  Aifat Selatan: 

1. Pemerintah pusat membuka ruang dialog khusus bersama masyarakat Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan.

2. Menko Polkam membuka kesempatan berbicara langsung dengan perwakilan masyarakat Maybrat.

3. Seluruh pihak pemerintah bersikap netral dan tidak memihak kelompok tertentu.

4. Setiap pertemuan atas nama masyarakat melibatkan perwakilan bermandat jelas.

5. Mengutamakan perlindungan warga sipil dan penyelesaian konflik secara damai.

6. Memberikan perhatian nyata kepada warga terdampak konflik;  tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pemulihan ekonomi.

7. Mempercepat pembangunan yang menyesuaikan kondisi geografis dan keterbatasan akses wilayah.

8. Mendengar, mengkaji, dan menindaklanjuti usulan DOB Maisomara sesuai hukum yang berlaku.

9. Mencegah klaim sepihak yang mengatasnamakan masyarakat tanpa pelibatan memadai.

10. Menyampaikan hasil dialog dan tindak lanjut pemerintah secara terbuka kepada masyarakat.

 

"Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan membutuhkan perubahan nyata, bukan sekadar janji," tegas pernyataan sikap tersebut. Kunjungan Menko Polkam diharapkan menjadi awal komunikasi yang jujur dan terbuka antara negara dan masyarakat di wilayah yang selama ini jarang didengar suaranya.(*)

Editor : Yosep Bifel