HARMONISASI KEBIJAKAN: DPRP DAN PEMPROV PAPUA BARAT DAYA PERKUAT SINERGI PENGELOLAAN DANA OTSUS DEMI KESEJAHTERAAN OAP

Sorong (OikoNews.my.id)- Rapat Koordinasi Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) resmi digelar selama dua hari, pada 15–16 September 2026, di Kota Sorong. Mengusung tema “Harmonisasi Kebijakan dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 Demi Kesejahteraan Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya”, pertemuan ini menjadi bukti tekad kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk memastikan setiap rupiah dana Otsus dikelola secara tepat sasaran, transparan, serta penuh tanggung jawab demi kemanfaatan nyata masyarakat.

Pembukaan kegiatan berlangsung di Hotel Belagri, Kota Sorong, Selasa (15/9/2026), dan dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. beserta jajaran pimpinan daerah, anggota DPRP, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

Sinergi Kunci Utama Kemajuan Daerah

Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu mengajak seluruh unsur pemerintahan dan dewan perwakilan untuk mempererat kerja sama, menyamakan pandangan, serta mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok sempit. Menurutnya, tujuan pembentukan provinsi baru dan pemberian kewenangan dana Otsus adalah satu: mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang selama ini diharapkan seluruh masyarakat Tanah Papua.

“Pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena diperkenankan hadir bersama di sini, dalam suasana damai, kekeluargaan, dan penuh persahabatan. Saya bangga dan sangat mengapresiasi inisiatif forum ini yang diselenggarakan oleh Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya. Ruang ini  disiapkan bukan untuk berdebat mencari siapa benar siapa salah, melainkan tempat berdialog dan berpikir positif bersama,” ujar Elisa memulai sambutannya.

Ia mengingatkan bahwa Papua Barat Daya masih berusia muda, baru berjalan dua tahun sejak pembentukannya. Karena itu, kebersamaan dan kemitraan adalah modal paling berharga.

“Kita baru dua tahun. Mari kita rapatkan barisan, siap bersinergi untuk mewujudkan apa yang dirindukan masyarakat. Negara memberikan kewenangan melalui Otonomi Khusus  ini bukan sekadar mimpi Orang Asli Papua, melainkan juga cita-cita seluruh rakyat Indonesia: keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan yang merata bagi semua,” tegasnya.

Gubernur menegaskan bahwa fungsi lembaga legislatif dan eksekutif memang berbeda, namun saling melengkapi dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah menjalankan roda pelaksanaan pembangunan, sementara DPRP memiliki tugas pengawasan, pengawalan, dan penyempurnaan kebijakan agar berjalan sesuai harapan rakyat.

“Pemerintah melaksanakan, DPRP mengawasi dan mengawal. Peran berbeda, namun arahnya satu: kemajuan daerah dan kebahagiaan masyarakat. Jika sinergi ini kuat, segala persoalan yang muncul dalam pengelolaan dana dapat kita selesaikan bersama, dan manfaatnya akan benar-benar sampai ke yang berhak menerima,” tambah Elisa.

Ia juga berpesan agar hal-hal paling dasar pun dijaga dengan baik: sikap saling menghormati, saling menghargai, serta niat tulus membangun kebersamaan.

“Hal yang paling kecil pun bermakna besar: sikap saling menghargai adalah fondasi kebersamaan dan sinergitas kita. Kita satu tim, satu tujuan memajukan negeri  bersama-sama,”tegasnya.

Rapat dua hari ini dirancang menjadi ruang penyamaan pemahaman, pemecahan masalah, serta penyelarasan rencana kerja antara DPRP selaku wakil rakyat dan seluruh pengelola anggaran daerah. Fokus utama: memastikan arah kebijakan, mekanisme penyaluran, hingga pengawalan penggunaan Dana Otsus TA 2026 berjalan sejalan dengan mandat undang-undang  terutama untuk pemenuhan hak-hak dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua.

Dengan berakhirnya forum ini, diharapkan lahir kesepahaman yang makin kokoh antara dua pilar pemerintahan daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil dan setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada masyarakat Papua Barat Daya.(*)

Editor : Yosep Bifel