Dinkoperindag dan UKM Rapat Persiapan Validasi Data Program Strategis dan Kebijakan Khusus: Untuk Fasilitasi dan Penguatan bagi UMKM OAP Papua Barat Daya

Ringkasan Berita: 

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan rapat teknis persiapan validasi data untuk program strategis pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP) Tahun Anggaran 2026 pada 1 Oktober 2026. Dipimpin oleh Kepala Dinas, Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si., rapat ini menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama penyaluran bantuan permodalan Dana Otonomi Khusus agar tepat sasaran dan tepat manfaat. Fokus utama kegiatan mencakup pembahasan mekanisme verifikasi, penyelarasan data antarwilayah, serta jadwal pendataan lapangan. Inisiatif ini bertujuan memperbarui basis data UMKM OAP guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Papua Barat Daya yang berbasis pada prinsip transparansi dan integritas.

Sorong, (OikoNews)- Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah (Dinkoperindag dan UKM) Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat teknis Persiapan Validasi Data Program Strategis dan Kebijakan Khusus Fasilitasi serta Penguatan UMKM Orang Asli Papua (OAP) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung pada Kamis 1 Oktober 2026 dipimpin Kepala Dinas Koperindag dan UKM Papua Barat Daya, Dr.Sellvyana Sangkek, SE., M.Si .

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat struktural, staf teknis Dinas Koperindag dan UKM, serta para pendamping yang akan mendampingi para pelaku usaha di wilayah Papua Barat Daya.

Dalam arahannya, Dr.Sellvyana menegaskan pentingnya akurasi dan validitas data sebagai dasar utama penyusunan kebijakan dan penyaluran bantuan permodalan kepada UMKM OAP. "Data yang akurat dan terverifikasi adalah fondasi agar setiap rupiah Dana Otonomi Khusus yang kita kelola benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaatnya bagi saudara-saudara kita OAP di seluruh pelosok Papua Barat Daya," ujarnya.

Rapat ini membahas mekanisme verifikasi dan validasi data penerima manfaat, penyelarasan data antar kabupaten/kota, serta jadwal pelaksanaan pendataan di lapangan. Diharapkan, melalui kegiatan ini, data base UMKM OAP di Papua Barat Daya akan semakin mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Semangat kerja keras, transparansi, dan integritas diharapkan menjadi landasan seluruh tim dalam menjalankan tugas mulia ini , membangun kemandirian ekonomi masyarakat Papua Barat Daya, dari akar rumput.(*)

Editor : Yosep Bifel