BWS Papua Barat Gelar Konsultasi Masyarakat, Susun Masterplan Penanganan Banjir Terpadu Kota Sorong

Plt. Kepala BWS Papua Barat, Davianto Frangky Bernpietson Welkis, S.T., M.T.

---

Sorong, (OikoNews) — Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) I penyusunan Masterplan Pengendalian Banjir Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Barat Daya dan Kota Sorong. Kegiatan berlangsung di Vega Prime Hotel Sorong, Jumat (13/11/2026).

Konsultasi publik ini digelar untuk menghimpun aspirasi dan masukan seluruh pemangku kepentingan guna melengkapi studi yang sedang dikerjakan tim konsultan, sekaligus mendapatkan gambaran utuh persoalan banjir yang terjadi di Kota Sorong.

Hadir mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya: Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, BPBD, serta Bapperida Provinsi. Sementara dari Pemerintah Kota Sorong hadir Staf Ahli Wali Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Kota, Bappeda Kota, Kepala Distrik, dan Kepala Lurah.

Plt. Kepala BWS Papua Barat, Davianto Frangky Bernpietson Welkis, S.T., M.T., menjelaskan bahwa masterplan yang sedang disusun bertujuan memetakan kondisi sungai, zona rawan banjir, serta menyusun langkah‑langkah penanganan banjir secara terpadu.

“Melalui pertemuan konsultasi masyarakat ini, kami ingin memperoleh masukan untuk melengkapi studi yang sementara dikerjakan oleh tim balai bersama konsultan. Dari masukan tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan penanganan apa yang perlu dilakukan di Kota Sorong,” jelas Frangky Welkis.

Persoalan Banjir Kota Sorong Lebih Kompleks

Hasil diskusi mengungkapkan bahwa persoalan banjir di Kota Sorong tidak hanya berasal dari curah hujan dan hidrologi daratan, tetapi juga banjir rob akibat pasang laut di kawasan pesisir. Artinya penanganan harus mengintegrasikan faktor daratan dan pesisir.

Beberapa persoalan utama yang teridentifikasi:

‑ Penumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai

‑ Permukiman liar di sepanjang bantaran sungai

‑ Penambangan galian C tidak terkendali di wilayah hulu yang menyebabkan pendangkalan sungai dan menurunkan kapasitas tampung air

Frangky menegaskan pengawasan perizinan dan kajian dampak lingkungan terhadap aktivitas galian C harus diperketat oleh instansi terkait.

Penanganan Banjir: Gabungan Pendekatan Struktural dan Non‑Struktural

Penanganan banjir tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik. Diperlukan pendekatan non‑struktural meliputi penataan kawasan, pengendalian aktivitas di bantaran sungai, pengelolaan sampah, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Penanganan juga harus berjalan menyeluruh dari hulu‑tengah‑hilir sungai agar perbaikan di satu wilayah tidak menimbulkan dampak banjir di wilayah lain.

“Diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan masyarakat. Regulasi yang sudah ada harus diikuti pelaksanaan serta pengawasan yang konsisten,” tegas Frangky.

Diharapkan masterplan yang selesai nanti menghasilkan konsep penanganan banjir yang komprehensif, terarah, dan berkelanjutan sebagai acuan resmi pemerintah untuk mengatasi banjir di Kota Sorong dan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.(*)

Editor : Yosep Bifel