Pengamat Politik Minta Gubernur Teliti Pilih Sekda, Wanti‑Wanti Risiko “Brutus” Pengkhianatan di Tengah Tahun Politik

Sorong, (OikoNews) — Menjelang pengumuman tiga besar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Pengamat Politik dan Pembangunan Papua Barat Daya Ortizan Kambu mengingatkan Gubernur Elisa Kambu untuk tidak hanya menilai kemampuan teknis kandidat, tetapi juga rekam jejak, kesetiaan, serta kemampuan menjaga keberlanjutan program pemerintahan hingga masa transisi politik 2031.

Hal itu disampaikan Ortizan Kambu dalam wawancara dengan OikoNews di Sorong, Rabu (11/11/2026), menanggapi pernyataan Kepala BKPSDM Papua Barat Daya Efraim Kambu yang menyebut proses seleksi 10 kandidat sedang tahap akhir menuju tiga nama terbaik sebelum diserahkan ke Gubernur.

Ortizan menjelaskan, tahapan seleksi memang sudah berjalan secara prosedural mulai dari penulisan makalah, penyelesaian soal kasus, hingga penilaian BKN untuk menyaring tiga nama terbaik. Namun menurutnya, titik krusial justru ada pada tahap verifikasi mendalam yang dilakukan Gubernur terhadap ketiga kandidat tersebut.

“Dari tiga nama itu Gubernur harus teliti melihat rekam jejaknya: prestasi apa yang sudah dihasilkan, di mana hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai hanya menilai kecakapan di atas kertas saja,” ujar Ortizan.

Ia menekankan bahwa latar belakang tahun politik yang akan memasuki tahap persiapan pemilu serta kemungkinan penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur pasca‑2030 menjadi alasan mengapa sosok Sekda tidak boleh hanya kompeten secara administratif. Sekda adalah pusat koordinasi seluruh SKPD, pengelola anggaran Otsus, penyelesaian konflik sosial, hingga pengawal program strategis seperti pembangunan rumah sakit rujukan provinsi, beasiswa pendidikan, dan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Dalam pernyataannya, Ortizan menyitir kisah Marcus Junius Brutus dalam sejarah Kerajaan Romawi, figur yang awalnya dekat dan dipercaya Julius Caesar namun kemudian menjadi konspirator utama pengkhianatan demi kepentingan kekuasaan. Ia menyebut kisah itu sebagai peringatan agar Gubernur tidak terlalu berlebihan percaya kepada figur pejabat yang berpotensi bermain di “dua kaki” di tengah dinamika politik daerah yang akan datang.

“Jangan sampai ada pejabat yang tampak setia saat pemerintahan berjalan, namun berbalik arah ketika memasuki masa transisi kekuasaan. Jabatan, uang, dan godaan lainnya sering menjadi pemicu orang berubah haluan,” tegasnya.

Namun Ortizan menegaskan peringatan itu bukan bermaksud menuduh para kandidat Sekda, melainkan mengajak Gubernur melakukan verifikasi menyeluruh: siapa kandidat yang benar‑benar bisa menjaga konsistensi program Otsus, menyerap anggaran tepat sasaran, menyelesaikan demo‑demo sosial, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tekanan efisiensi anggaran yang berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya Papua Barat Daya. Oleh karena itu Sekda terpilih harus memiliki kemampuan ekstra untuk meyakinkan pemerintah pusat agar alokasi dana untuk daerah tetap memadai, sekaligus mengelola APBD dan Dana Otsus secara adil, transparan, dan tepat sasaran ke masyarakat lapisan terbawah.

“Kita butuh Sekda yang bukan hanya pintar administrasi, tapi juga berani tegas, bisa mengontrol SKPD, mengevaluasi program, dan memastikan semua program Gubernur berjalan sampai masyarakat benar‑benar merasakan manfaatnya,” jelas Ortizan.

Di akhir pernyataannya, Ortizan berharap keputusan Gubernur nanti benar‑benar menjadi pilihan terbaik. Kesalahan memilih Sekda di momen kritis transisi pemerintahan dinilai berisiko menghambat seluruh capaian pembangunan Papua Barat Daya beberapa tahun ke depan.(*)

Editor : Yosep Bifel