KPK Lakukan Monev Tata Kelola Dana Otsus Papua Barat Daya, Progres 18 Rencana Aksi Capai 70 Persen

“Kalau kita lihat, progresnya sudah hampir 70 persen. Sisanya akan kita kejar agar bisa diselesaikan pada 2027,” ujar Elisa Kambu.

---

Gubernur Elisa Kambu memberi keterangan pers.

Sorong (OikoNews)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) perbaikan tata kelola Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan empat hari berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya mulai Selasa (10/11/2026), sebagai tindak lanjut pertemuan kepala‑daerah se‑Tanah Papua di Jayapura pada 16 Juli 2026.

Monev ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta BP3OKP. Fokus pengawasan mencakup 18 rencana aksi perbaikan tata kelola Dana Otsus, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, hingga penyaluran manfaat agar anggaran tepat sasaran dan benar‑benar dirasakan oleh masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

Gubernur, Wakil Gubernur dan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan dalam konferensi pers Selasa (10/11/2026) bahwa pihaknya telah memaparkan perkembangan pelaksanaan 18 rencana aksi kepada tim KPK dan lembaga pusat.

“Kalau kita lihat, progresnya sudah hampir 70 persen. Sisanya akan kita kejar agar bisa diselesaikan pada 2027,” ujar Elisa.

Gubernur menegaskan pengelolaan Dana Otsus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dengan pendampingan berkelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, LKPP, KPK, BPKP, dan BP3OKP. Ia berharap dialog evaluasi ini melahirkan langkah‑langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola Otsus di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut komitmen bersama seluruh kepala daerah se‑Tanah Papua yang disaksikan Ketua KPK dan Wakil Menteri Dalam Negeri pada Juli lalu. Komitmen tersebut berisi 18 rencana aksi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan Otsus sesuai Undang‑Undang.

Maruli menyebut secara umum pelaksanaan rencana aksi di daerah sudah menunjukkan kemajuan, namun masih banyak pekerjaan yang harus dipercepat dan terus dipantau bersama lembaga terkait.

Salah satu titik perhatian utama KPK adalah pembenahan basis data Orang Asli Papua. Data OAP harus dibangun secara sistemik mulai dari regulasi, aturan turunan, hingga sistem informasi terpadu yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang valid menjadi dasar perencanaan program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi produktif, dan perlindungan sosial.

“Data Orang Asli Papua harus dibangun secara sistemik, mulai dari regulasi, aturan turunan hingga sistem informasinya. Dengan begitu, perencanaan pembangunan benar‑benar didasarkan pada data yang akurat,” jelas Maruli.

Selain data OAP, KPK juga menekankan pentingnya transparansi Dana Otsus melalui mekanisme pelabelan (tagging) setiap program dan keluaran anggaran. Masyarakat berhak mengetahui sumber dana, hasil pekerjaan, serta manfaat program yang dibiayai Dana Otsus maupun APBD reguler.

KPK juga mewaspadai potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang/jasa, termasuk praktik mark‑up atau penggelembungan harga yang dapat menurunkan kualitas hasil pembangunan.

“Yang kita pastikan bukan hanya output atau hasil pekerjaan, tetapi juga kualitas dan kemanfaatannya. Baik yang bersumber dari Dana Otsus maupun APBD reguler, semuanya harus benar‑benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegas Maruli.

Pengawasan terhadap 18 rencana aksi tidak berhenti pada evaluasi hari pertama. Tim KPK akan melanjutkan pendalaman melalui pertemuan dengan Pemerintah Kota Sorong serta kabupaten‑kabupaten lain di Papua Barat Daya, disertai verifikasi dokumen dan bukti lapangan.

Seluruh rangkaian Monev ditargetkan memperkuat akuntabilitas Dana Otsus sehingga setiap rupiah anggaran benar‑benar menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.(*)

Editor : Yosep Bifel