KPK Lakukan Rakor Tata Kelola Dana Otsus Papua Barat Daya; Sejumlah Bidang Rentan Korupsi

Direktur Korsup Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung menyampaikan keterangan pers usai Rakor.

---

Sorong, (OikoNews) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menaruh perhatian serius terhadap monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pekan ini, Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota se‑Papua Barat Daya di Kota Sorong.

Rakor tingkat provinsi digelar di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (12/11/2026), dan diikuti pimpinan serta anggota DPRP Papua Barat Daya. Dalam pertemuan tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah bidang tata kelola pemerintahan yang masih berpotensi rentan terhadap tindak pidana korupsi, meliputi pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), hibah, hingga manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Direktur Korsup Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menyampaikan temuan tersebut merujuk pada hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Berdasarkan Indeks Integritas Nasional, Provinsi Papua Barat Daya masih masuk kategori rentan korupsi.

“Kalau diuraikan dari hasil survei, mulai dari pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, manajemen ASN dan aspek lainnya, rata‑rata masih berada di area rentan korupsi,” ujar Maruli kepada wartawan.

Maruli menegaskan status Papua Barat Daya sebagai provinsi baru merupakan momentum emas untuk membangun fondasi pemerintahan yang kuat, bersih, transparan, dan berintegritas sejak awal. KPK mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar APBD dapat direncanakan dan dikelola secara optimal sesuai peraturan perundang‑undangan.

Empat Fokus Utama Pembenahan

1. Pengelolaan Pokok‑pokok Pikiran (Pokir) DPRD: Memastikan instrumen perencanaan pembangunan tersebut dipahami dan dilaksanakan secara benar, baik dari sisi formal maupun material.

2. Tata Kelola Hibah: Perbaikan menyeluruh mulai tahap perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban agar dana tepat sasaran dan bermanfaat untuk pelayanan publik.

3. Pengadaan Barang dan Jasa: Mengantisipasi risiko suap, gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

4. Pengelolaan Dana Otsus dan sumber dana Transfer ke Daerah (TKD) lainnya: Menjaga akuntabilitas setiap alokasi dana pembangunan daerah.

Seluruh hasil kesepakatan rakor dituangkan ke dalam berita acara yang menjadi dasar pemantauan tindak lanjut oleh KPK terhadap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

“Kami berharap kolaborasi ini benar‑benar memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan signifikan,” harap Maruli.

Tanggapan Pemerintah Provinsi dan DPRP

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan rakor bersama KPK membantu pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan, khususnya pengelolaan seluruh sumber dana TKD serta dana Otsus Papua.

“Terutama kita fokus pada pengelolaan semua sumber dana TKD atau pendapatan pembangunan di Papua Barat Daya, lebih khusus pengelolaan dana Otsus itu sendiri,” tegas Elisa.

Sementara Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortiz Fernando Sagrim, mengapresiasi KPK yang menindaklanjuti 18 poin rencana aksi tata kelola pemerintahan, terutama yang berkaitan tugas dan fungsi lembaga legislatif.

“Dengan posisi seperti begini kami juga mengerti suatu proses perencanaan yang baik. Catatan Direktorat Korsup Wilayah V KPK RI menjadi atensi bersama, baik eksekutif maupun legislatif agar proses perencanaan sampai pelaksanaan tepat sasaran,” jelas Sagrim.

KPK dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mewujudkan Papua Barat Daya sebagai provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bebas korupsi, dan seluruh program pembangunan benar‑benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(*)

Editor : Yosep Bifel