KPK Gelar Rakor Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Kota Sorong; Nilai Integritas Masih Rentan Korupsi

Sorong, (OikoNews) -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Sorong dalam rangka monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Rakor berlangsung Rabu (11/11/2026) di Aula Pertemuan Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan diikuti pejabat lingkungan Pemerintah Kota Sorong, perwakilan Kemendagri, BPKP Perwakilan Papua Barat Daya, BP3OKP, serta unsur eksekutif dan legislatif Kota Sorong.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menyatakan rapat ini merupakan wujud komitmen bersama KPK dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di daerah.

“Konsen KPK tetap bagaimana bersama‑sama mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dari hasil MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) tahun 2025, skor Pemerintah Kota Sorong masih di bawah 20 dari skala 0‑100. Kami minta agar lebih serius dan fokus melakukan upaya pencegahan korupsi,” ujar Maruli.

Ia menambahkan hasil Survei Indeks Integritas Nasional Kota Sorong tahun 2025 masih di bawah angka 73, yang masuk kategori rentan korupsi. Dari tujuh area MCSP, KPK memfokuskan perbaikan pada tiga bidang utama: perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

Fokus Perbaikan Tiga Bidang Rentan Korupsi

Dalam bidang perencanaan pembangunan, KPK meminta Pemerintah Kota Sorong memastikan seluruh mekanisme perencanaan berjalan secara formal maupun materiil sesuai peraturan perundang‑undangan.

Pada bidang penganggaran, perhatian utama diarahkan pada pengelolaan hibah. Seluruh tahapan mulai perencanaan, penganggaran, pengajuan, pencairan, hingga pertanggungjawaban harus dijalankan secara lengkap mengikuti Permendagri dan Peraturan Wali Kota.

Sedangkan pengadaan barang dan jasa dinilai masih memerlukan banyak perbaikan. Hasil pembahasan telah dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pemantauan bersama KPK, BPKP, dan Kemendagri. Pemerintah Kota Sorong berkomitmen mewujudkan perbaikan signifikan paling lambat Desember 2026 dan melaporkan progresnya kepada KPK.

“Kami akan pantau komitmen tersebut. Kami juga mengharapkan dukungan media untuk memantau perbaikan yang dilakukan Pemerintah Kota Sorong,” harap Maruli.

KPK berencana melakukan survei indeks integritas kembali pada tahun 2027. Targetnya, Kota Sorong yang saat ini berada di zona merah rentan korupsi dapat mengalami peningkatan indeks sehingga anggaran publik benar‑benar bermanfaat langsung bagi masyarakat.

DPR Kota Sorong: Mendapat Pencerahan Mekanisme Pokir

Ketua DPR Kota Sorong, John Lewerissa, mengapresiasi rapat koordinasi yang memberikan pencerahan kepada anggota dewan terkait fungsi dan kewenangan DPR sesuai undang‑undang, khususnya terkait pokok pikiran (pokir).

“Kami mengerti pokir adalah aspirasi masyarakat melalui reses. Ada tahapan verifikasi Sekwan ke Bappeda lalu diteruskan ke OPD. Kami tidak mengerjakan pokir secara langsung, tugas kami mengawasi dan menyampaikan aspirasi konstituen,” jelas John.

Wali Kota Sorong: Komitmen Lakukan Perbaikan Tata Kelola

Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan terima kasih atas pendampingan KPK. Pemerintah Kota Sorong menyampaikan permasalahan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah agar seluruh program pembangunan sesuai visi‑misi dan benar‑benar menyentuh masyarakat.

“Kegiatan supervisi KPK menjadi motivasi agar kami bekerja sesuai aturan dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang berkonsekuensi hukum. Kami transparan, terbuka menyampaikan permasalahan dan siap melakukan perbaikan sesuai arahan KPK,” tegas Septinus.

Pemerintah Kota Sorong berkomitmen memperbaiki seluruh mekanisme administrasi, penganggaran, pengadaan, dan pertanggungjawaban agar tata kelola pemerintahan semakin bersih, akuntabel, dan bebas dari potensi KKN.(*)

Editor : Yosep Bifel