Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dinas Kesehatan Papua Barat Daya Gelar Advokasi Penanggulangan Kusta dan Frambusia

Sorong, (OikoNews) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan Koordinasi Program Kusta dan Frambusia se-Kabupaten/Kota Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 16 hingga 18 Juli 2026.

 

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan utama memperkuat sinergi lintas sektor, mempercepat upaya penemuan kasus, serta meningkatkan kualitas penanganan penyakit kusta dan frambusia di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

 

Sambutan Plt. Kadis Kesehatan Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter Kambu

Pertemuan strategis ini menghadirkan narasumber ahli dari Direktorat Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta tenaga ahli dari Dinas Kesehatan Papua Barat Daya. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan tingkat kabupaten dan kota, tenaga pengelola program di tingkat Puskesmas, Pengawas Operasional Program (Wasor), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tim Penggerak PKK, hingga perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Moi.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, dr. Jan Piet Kambu, menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada tiga hal utama: memperkuat jaringan koordinasi antar berbagai pihak, meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan di lapangan, serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan kasus terpadu. Langkah ini diharapkan dapat membuat penanganan kedua penyakit tersebut menjadi lebih cepat, tepat, dan akuntabel.

 

dr. Jan Piet Kambu menegaskan bahwa Papua Barat Daya saat ini masih menghadapi tantangan kesehatan yang cukup berat, mengingat provinsi ini menempati urutan ketiga tertinggi dalam angka prevalensi kusta di seluruh Indonesia.

 

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 719 kasus kusta di wilayah ini. Sementara itu, hingga Triwulan II tahun 2026 saja, sudah tercatat tambahan 173 kasus baru yang berhasil ditemukan.

 

“Kusta sering disebut sebagai penyakit menular yang terabaikan, padahal penyakit ini sebenarnya dapat disembuhkan sepenuhnya karena obatnya sudah tersedia secara cuma-cuma. Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menemukan kasus sejak dini, memberikan pengobatan tepat waktu, serta berupaya keras menghapus stigma negatif dan kesalahpahaman yang masih melekat kuat di tengah masyarakat,” ujar dr. Jan Piet Kambu.

Sesi foto bersama sebagai penutup acara pembukàan kegiatan

Ia menjelaskan secara medis bahwa penyakit kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang jaringan kulit dan saraf tepi. Jika penanganan terlambat diberikan, infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan saraf yang bersifat permanen hingga menimbulkan kecacatan fisik seumur hidup bagi penderitanya.

 

“Kita harus memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang berpusat di Puskesmas. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digalakkan pemerintah bisa menjadi pintu masuk utama untuk mendeteksi berbagai penyakit, termasuk kusta. Semakin cepat penyakit ini diketahui dan ditangani, semakin besar peluang pasien untuk sembuh total tanpa mengalami gangguan fungsi tubuh,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, dr. Jan Piet juga menyoroti kondisi pelayanan kesehatan dasar di Papua Barat Daya yang masih perlu banyak pembenahan. Dari total 129 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah provinsi, baru sebanyak 16 unit yang berstatus paripurna atau memenuhi standar pelayanan lengkap.

 

“Kondisi angka ini menunjukkan bahwa fondasi pelayanan kesehatan di tingkat pertama masih sangat lemah. Memperkuatnya bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab semata-mata dari Dinas Kesehatan, melainkan menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga masyarakat itu sendiri,” tegasnya.

 

Melalui kegiatan advokasi dan koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat menyatukan langkah, memperbaiki sistem pelaporan, serta memperluas jangkauan deteksi dini sehingga angka penularan dan penderitaan akibat kusta serta frambusia di Papua Barat Daya dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat.(*)

Editor : Yosep Bifel