Pemkab Sorong Gelar Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Khusus bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua

“Nomor Induk Berusaha bukan hanya selembar kertas, tetapi merupakan gerbang yang membawa usaha Bapak dan Ibu dari sektor informal menuju sektor formal yang berdaya saing,” tegas Bupati.

Sorong, (OikoNews) — Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong, pada Rabu (28/10/2026).

Kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sorong, Dr. Wa Ode Likewati, S.E., M.M., mewakili Bupati Sorong, Dr. Jhony Kamuru, S.H., M.Si.

Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Sorong menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. (Foto : Yosep Bifel)

Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Sorong,dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis pelaku usaha mengenai implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sekaligus memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri dan gratis bagi para pelaku usaha Orang Asli Papua.

Dukungan Penuh bagi Usaha Masyarakat Asli Papua

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Sorong Dr. Jhony Kamuru menegaskan bahwa setiap potensi usaha yang dimiliki masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, harus memperoleh dukungan pemerintah agar dapat berkembang dan berdaya saing.

“Potensi sumber daya alam dan kekayaan budaya Kabupaten Sorong merupakan modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, potensi tersebut perlu didukung legalitas usaha yang kuat agar pelaku usaha dapat mengakses permodalan, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memperoleh berbagai fasilitas pembinaan,” ujar Bupati.

“Kehadiran saudara-saudara sekalian di sini merupakan bukti nyata komitmen kita bersama untuk memajukan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sorong. Pemerintah daerah berkomitmen penuh agar setiap potensi usaha, sekecil apa pun, yang dimiliki Orang Asli Papua mendapat dukungan,” tambahnya.

NIB: Pintu Masuk Menuju Usaha yang Lebih Berkembang

Penyematan tanda peserta oleh Asisten II Setda Kabupaten Sorong Dr. Wa OdeLikewati, S.E., M.M.

Bupati menjelaskan bahwa sistem perizinan berusaha berbasis risiko dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi, sehingga pelaku usaha tidak lagi terbebani birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu instrumen utamanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi identitas legal pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

“Nomor Induk Berusaha bukan hanya selembar kertas, tetapi merupakan gerbang yang membawa usaha Bapak dan Ibu dari sektor informal menuju sektor formal yang berdaya saing,” tegas Bupati.

Ia menegaskan bahwa dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat:

✅ Beralih dari sektor informal ke sektor formal

✅ Mengakses pembiayaan dari perbankan

✅ Menjalin kerja sama dengan investor

✅ Mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah

✅ Memperoleh fasilitas pembinaan dari pemerintah.

Pengawasan yang Mengedepankan Pembinaan

Pemerintah Kabupaten Sorong juga menegaskan bahwa pengawasan perizinan berbasis risiko tidak dimaksudkan untuk mempersulit pelaku usaha, melainkan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai standar dan ketentuan. Khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil Orang Asli Papua, pendekatan pengawasan lebih mengutamakan pembinaan dan pendampingan, bukan penindakan.

Pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan, memfasilitasi pengurusan perizinan, serta membuka peluang pasar bagi produk-produk unggulan masyarakat. Dengan demikian, pelaku usaha OAP tidak hanya memperoleh legalitas, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, dan mengembangkan usahanya secara profesional.

Tetap Berjalan Meski Dalam Efisiensi Anggaran

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Informasi, Husni, S.STP., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang tetap dilaksanakan meskipun pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran.

“Ini kegiatan rutin yang kami laksanakan setiap tahun. Walaupun dalam kondisi efisiensi, kami tetap berupaya melaksanakan kegiatan ini. Tujuan utamanya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, khususnya pelaku usaha Orang Asli Papua,” jelas Husni.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penanaman Modal dan Informasi, Husni, S.STP., saat diwawancarai wartawan. 

Husni menyampaikan bahwa kegiatan satu hari ini bukan akhir dari proses. Pemerintah akan melanjutkan asistensi di kantor bagi peserta yang masih menghadapi kendala. Salah satu contoh nyata pendampingan yang telah dilakukan adalah membantu pedagang pinang yang sebelumnya belum memiliki NIB agar dapat memperoleh legalitas usahanya.

“Legalitas usaha menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha. Melalui hubungan tersebut, pemerintah dapat memberikan pendampingan sesuai kebutuhan sekaligus membantu mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan usaha,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Sorong berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha OAP  tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat daya saing produk lokal. Melalui kemudahan perizinan, pengawasan yang berorientasi pembinaan, serta pendampingan berkelanjutan, pemerintah daerah memastikan Orang Asli Papua dapat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sorong.(*)

Editor : Yosep Bifel