Seputar PBD

Peringatan Harkopnas ke-79: Pemprov Papua Barat Daya Teguhkan Peran Koperasi Sebagai Sokoguru Ekonomi Kerakyatan

Oiko_News

13 Juli 2026, 14:01 WIB

3 min baca
Peringatan Harkopnas ke-79: Pemprov Papua Barat Daya Teguhkan Peran Koperasi Sebagai Sokoguru Ekonomi Kerakyatan
Artikel Multi-Halaman

Sorong, (OikoNews)– Pemerintah Provinsi (Pemprov)Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 secara khidmat di halaman Kantor Gubernur, Senin (13/7/2026). Upacara dihadiri jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai unsur terkait sebagai wujud penghormatan terhadap peran strategis koperasi dalam membangun ekonomi berbasis kekuatan masyarakat.

 

Peringatan tahun ini mengusung tema nasional “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, yang menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, kemandirian, serta pengembangan koperasi yang sehat, profesional, dan berdaya saing.

 

Keterangan: suasana Peringatan Harkopnas ke-79 di Halaman Kantor Gubernur, Senin 13 Juli 2026. (FOTO: OikoNews/Dadi Babusalam)

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos menegaskan Harkopnas bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momen untuk meneguhkan kembali posisi koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

 

“Di tengah berbagai tantangan global, koperasi diharapkan semakin berdaya dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif serta berkeadilan,” ujar Elisa.

 

Ia menambahkan pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, tetap sangat relevan hingga saat ini. Bung Hatta meletakkan fondasi bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan usaha bersama yang berlandaskan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan.

 

Semangat tersebut kini diwujudkan melalui kebijakan pemerintah pusat, salah satunya Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan, dan memperluas pemasaran produk lokal. 

Selain itu, pemerintah juga mendorong lahirnya koperasi sektor produksi yang mengelola sektor strategis mulai dari kebutuhan nelayan,hingga hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit agar bernilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani. Koperasi juga diarahkan memanfaatkan peluang ekonomi digital dan ekonomi kreatif bagi generasi muda serta pelaku usaha milenial.

 

Keterangan: Suasana Peringatan Harkopnas ke-79 di Halaman Kantor Gubernur, Senin 13 Juli 2026. (FOTO: OikoNews/Dadi Babusalam).

 

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si, menyampaikan saat ini terdapat 1.376 unit koperasi di wilayah Papua Barat Daya. Rinciannya, 1.013 unit adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sedang dibangun dan didampingi, serta 363 unit koperasi konvensional yang direvitalisasi, di mana 46 di antaranya merupakan Koperasi Mandiri Orang Asli Papua (OAP) yang tersebar di 6 kabupaten/kota.

 

Dr. Sellvyana menegaskan, Papua Barat Daya memiliki kekayaan alam melimpah: hasil perikanan mencapai 84.383 ton per tahun senilai Rp3,4 triliun, kelapa 14.354 ton, sagu 2.464 ton, serta kakao dan pala berpotensi ekspor dari wilayah Maybrat dan Raja Ampat. Pengolahan menjadi produk bernilai tambah mampu menaikkan harga jual hingga 4–10 kali lipat. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses modal, namun potensi besar di berbagai sektor membuat koperasi diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi lokal.

 

Untuk mengatasi tantangan tersebut,kata Sellvyana , pemerintah provinsi telah menyusun sejumlah program terarah: merevitalisasi 241 koperasi prioritas, membangun infrastruktur logistik, mencetak 1.500 manajer koperasi profesional OAP, menyiapkan 1.000 kader pengelola, melakukan digitalisasi kelembagaan, menyalurkan Kredit Usaha OAP senilai Rp100 miliar bagi 5.000 pelaku usaha, serta memperkuat payung hukum melalui peraturan daerah.

 

Hingga tahun 2029, ditargetkan volume usaha koperasi meningkat dari Rp535 miliar menjadi Rp2,66 triliun, menyerap 32.256 tenaga kerja, serta menurunkan angka kemiskinan dari 18,13% menjadi 15%. Langkah ini sepenuhnya selaras dengan tema Harkopnas ke-79, guna mewujudkan koperasi yang mandiri, modern, dan menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan di Tanah Papua.(*)

Editor: Yosep Bifel

Apa reaksi kamu?

Komentar (0)

Sign in untuk menulis komentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda. Dengan melanjutkan, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami.