Pemprov PBD Ajukan Perubahan APBD 2026 ke DPRP: Target Pendapatan Naik  Rp202 Miliar, Realisasi Belanja Modal Baru 12 Persen

Sorong (OikoNews)- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) resmi mengajukan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang menaikkan total anggaran menjadi Rp1.287 triliun, naik sekitar Rp202,12 miliar dari rencana awal Rp1.085 triliun. Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD berlangsung dalam Rapat Paripurna ke‑III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya di Rilych Panorama Hotel Kota Sorong, Senin (21/9/2026).

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan penyesuaian ini bukan sekadar mengubah angka di kertas.

“Perubahan APBD 2026 harus menjadi momentum koreksi, penajaman program sekaligus efisiensi agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar‑benar memberi dampak dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,"tegasnya.

PENDAPATAN DITAMBAH Rp202 MILIAR

Berdasarkan dokumen yang disampaikan, rincian perubahan target pendapatan:

• Total anggaran semula Rp1.085 triliun → menjadi Rp1.287.383.367.515,67

• Kenaikan bersih: sekitar Rp202,12 miliar

•Pendapatan Asli Daerah (PAD): dari sekitar Rp249,07 miliar naik direncanakan menjadi Rp275 miliar

Sumber utama perkiraan penerimaan daerah yakni:

✅ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Rp6,22 miliar

✅ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Rp3,35 miliar

✅ Pajak Rokok: Rp14,94 miliar

✅ Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan: sekitar Rp117 miliar

✅ Retribusi Daerah: ditetapkan Rp1,38 miliar — berasal dari optimalisasi pemanfaatan aset, sewa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah.

 

CAPAIAN SAMPAI AKHIR AGUSTUS: PENDAPATAN 57,6 % – BELANJA MODAL BARU 12 %

Hingga 31 Agustus 2026, perkembangan realisasi meliputi:

• Pendapatan daerah secara keseluruhan: 57,6 % dari target

• Pendapatan Asli Daerah: lebih baik lagi — mencapai 62,6 %

• Beberapa jenis penerimaan bahkan sudah melampaui sasaran: Pajak Air Permukaan 100,16 %, Pajak Alat Berat 100,15 %, Retribusi Daerah bahkan mencapai 159 %

Namun hal ini belum diimbangi dengan kecepatan penyaluran anggaran yakni:

• Total belanja daerah baru terserap 52,9 %

• Belanja operasional: 59,2 %

• Belanja bantuan/transfer ke kabupaten/kota: baru 36 %

• Belanja modal: paling rendah — hanya 12 %

Gubernur menjelaskan keterlambatan itu wajar karena banyak persiapan administrasi dan lelang yang baru selesai sekitar bulan Juni lalu. Karena itu ia meminta seluruh pimpinan dinas dan badan segera mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik:

“Jangan biarkan semua pekerjaan dan pembayaran menumpuk di bulan November–Desember. Segera kerjakan apa yang sudah siap sekarang agar hasilnya bisa dirasakan lebih cepat oleh warga,"tegas Gubernur.

 KONDISI EKONOMI: TUMBUH 2,82 % – INFLASI MENURUN KE 3,50 %

Laporan keuangan juga memuat gambaran perkembangan ekonomi wilayah:

• Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026: 2,82 % dibandingkan tahun lalu — didorong sektor konstruksi naik 7,78 %

• Sedikit melambat dibanding Triwulan I yang mencapai 4,16 %, namun masih tumbuh positif secara berurutan sebesar 0,03 %

• Penopang utama ekonomi: industri pengolahan, bangunan/konstruksi, perdagangan, jasa keuangan serta pariwisata dan penyediaan makanan/minuman

• Kabar baik dari harga barang: inflasi turun berarti dari 4,29 % pada Juli menjadi 3,50 % di bulan Agustus 2026 — tekanan harga mulai mereda, namun daya beli warga tetap dijaga dan dipantau.

Rancangan perubahan anggaran ini sudah disepakati bersama pada tanggal 8 September 2026 lewat dokumen Kesepakatan Nomor 900/033/BA/GUB.PBD/9/2026 dan Nomor 172.174.2.3/03/BA/DPR‑PBD/9/2026.

Gubernur Elisa juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, lembaga, TNI dan Polri yang turut menjaga keamanan serta ketertiban:

“Keamanan dan suasana yang damai adalah syarat mutlak  tanpanya pemerintahan, pelayanan publik serta pembangunan tidak akan berjalan lancar. Mari kita jaga bersama,"ajak Elisa.

Gubernur memberikan penegasan kembali:

“Mari kita manfaatkan perubahan anggaran ini untuk menyusun ulang prioritas dan memperbaiki pelaksanaan  agar setiap rupiah yang kita kelola benar‑benar bekerja dan membawa kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya," pungkasnya.(*)

Editor : Yosep Bifel