Pemprov Papua Barat Daya Resmi Luncurkan "Portal Cenderawasih": Simpul Data Terpadu dan Informasi Handal

Dapat diakses bebas oleh masyarakat luas melalui website: cenderawasih.papuabaratdayaprov.go.id

---

 

Sorong, (OikoNews) — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) resmi meluncurkan Portal Cenderawasih,  sebuah sistem data terpadu yang akan menjadi fondasi tata kelola pemerintahan berbasis bukti di provinsi termuda Indonesia. Peluncuran berlangsung di Ballroom Lantai 5 Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, pada Kamis (22/10/2026).

Peluncuran  dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mewakili Gubernur Papua  Barat Daya Elisa Kambu yang tengah berada di Jakarta mengikuti  Rapat Gubernur se-Indonesia dengan Presiden Prabowo Subianto. Turut hadir perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ketua MRP-PBD, Pj. Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Kepala BPS, anggota BP3OKP, serta Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat Daya, serta wakil dari lembaga/institusi maupun berbagai pemangku kepentingan.

 

Latar Belakang Portal Cenderawasih dihadirkan

Selama ini, ketidaktersediaan data yang akurat dan terintegrasi sering membuat alokasi program layanan dasar mulai dari pendidikan, penanganan stunting, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan dalam sekat-sekat sektoral yang tidak saling terhubung. Melalui Portal Cenderawasih, Pemprov Papua Barat Daya berupaya mengubah pola tersebut.

Langkah ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara regulasi, fondasi telah diperkuat melalui tiga Keputusan Gubernur:

• Keputusan Gubernur No. 270 Tahun 2024 — Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

• Keputusan Gubernur No. 131 Tahun 2026 — Satu Data Daerah

• Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/170/9/2026 — Penetapan Daftar Data.

Semua ini memastikan pengelolaan anggaran Otsus dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke depan benar-benar berpijak pada data yang valid, terpilah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua Barat Daya, Eltje Salomina Doo menyampaikan bahwa Portal Cenderawasih, yang dapat diakses di cenderawasih.papuabaratdayaprov.go.id  ,  lahir dari proses panjang konsolidasi lintas instansi. Dimulai dari pembentukan Forum Satu Data, penyusunan standar metadata, SOP, hingga bimbingan teknis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian. "Portal Cenderawasih memudahkan antar OPD saling terhubung dan bertukar data, sehingga program tidak tumpang tindih," ujar Eda Doo sapaan akrab Eltje Salomina Doo Kadis Kominfo PBD ini.

Hasilnya sungguh menggembirakan:

✅ Lebih dari 70% data OPD dari Daftar Data 2024–2025 telah diverifikasi

✅ Memenuhi 9 dari 9 indikator kepatuhan Satu Data Indonesia

✅ Masuk jajaran peringkat terbaik nasional dalam kepatuhan administrasi Satu Data Daerah

✅ Tersedia 476 dataset yang siap dimanfaatkan.

Capaian ini didukung kuat oleh Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), yang mendampingi sejak fase perencanaan, memperkuat kapasitas teknis, serta memastikan prinsip GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) terintegrasi ke dalam sistem data daerah  termasuk data spesifik Orang Asli Papua dan kelompok rentan.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Papua Barat Daya, H. Ahmad Nausrau menegaskan bahwa Portal Cenderawasih memudahkan antar OPD saling terhubung dan bertukar data, sehingga program tidak tumpang tindih.

"Data harus disajikan secara transparan dan akuntabel. Portal Cenderawasih memudahkan antar OPD saling terhubung dan bertukar data, sehingga program tidak tumpang tindih. Kita ingin memanfaatkan teknologi untuk mempercepat capaian kinerja pemerintah dan memaksimalkan layanan kepada masyarakat," kata Wagub Ahmad Nausrau.

Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menekankan bahwa Satu Data Indonesia bukan sekadar tentang menyatukan angka tetapi untuk menyatukan pemahaman, menyelaraskan kebijakan, dan memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan didukung oleh data yang dapat dipercaya. 

"Orkestrasi kebijakan data bukan berarti semua instansi harus pakai satu aplikasi. Satu Data Indonesia adalah tentang menyatukan pemahaman, menyelaraskan kebijakan, dan memastikan setiap keputusan didukung data yang dipercaya. Semoga Portal Cenderawasih menjadi fondasi kolaborasi yang semakin kuat di Papua Barat Daya," kata Maliki.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Program SKALA yang secara terus-menerus melakukan  pendampingan di Provinsi Papua Barat Daya.

 Sekda melaporkan bahwa secara umum progres pengembangan portal Cenderawasih Papua Barat Daya menunjukkan kemajuan yang signifikan pada setiap pembentukan platform penyediaan database dan integrasi awal dengan portal data Kementerian Dalam Negeri. 

"Saat ini terdapat 476 dataset yang tersedia, termasuk data program strategis bagi OAP. Portal juga sudah terintegrasi awal dengan portal data Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih kepada Program SKALA yang terus mendampingi kami,"ujar Yakob Kareth.

Sedangkan Team Leader Program SKALA, Petrarca Karetji menegaskan portal tersebut  tidak hanya menjadi tanggungjawab Diskominfo tetapi  merupakan tanggung jawab OPD lainnya juga.

"Portal ini bukan tanggung jawab Diskominfo semata. Setiap OPD tetap penanggung jawab data urusannya masing-masing. Tujuannya sederhana: keputusan lebih baik karena datanya lebih baik, dan layanan masyarakat lebih tepat sasaran,"ujar Petrarca Karetji .

Fitur Unggulan Portal Cenderawasih

• Terhubung langsung melalui API dengan Portal Satu Data Kementerian Dalam Negeri — pertukaran data berjalan otomatis dan terbuka

• Dashboard tematik interaktif — menampilkan peta kewilayahan, capaian SPM, data GEDSI, dan target pembangunan daerah dalam visualisasi yang mudah dipahami

• Data terbuka (open data) — dapat diakses bebas oleh masyarakat luas untuk mendukung transparansi dan partisipasi publik.

Peluncuran ini hanyalah permulaan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk:

• Mereplikasi praktik baik ini ke 6 kabupaten/kota se-Papua Barat Daya

• Melakukan pembinaan regulasi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan

• Melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan data

• Menjaga integrasi nasional dan kualitas data secara berkala.

Dengan adanya Portal Cenderawasih, Papua Barat Daya kini memiliki jendela data yang tidak hanya memajukan tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa di daerah paling ujung sekalipun, data yang baik adalah awal dari pembangunan yang adil dan merata.(*)

Editor : Yosep Bifel