Dinas Koperasi UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota Rakor Bahas Percepatan Operasionalisasi KDKMP di Papua Barat Daya

Intisari Berita :

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan UKM telah menetapkan langkah strategis untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini bertujuan mentransformasi koperasi dari sekadar entitas administratif menjadi lembaga ekonomi produktif yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Dr. Sellvyana Sangkek, menekankan bahwa keberhasilan program tidak diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan dari kinerja operasional dan dampak ekonominya. Untuk mencapai hal tersebut, rapat koordinasi telah menyepakati lima poin utama yang mencakup percepatan verifikasi data, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas pelaporan, operasionalisasi berbasis kesiapan lapangan, serta evaluasi masalah yang berkelanjutan.

Sorong, (OikoNews) — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Ruang Media Center Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (19/10/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si. Hadir para Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi koperasi se-Kabupaten/Kota, jajaran Kodim, Project Management Officer (PMO), Tim Verifikasi dan Validasi, Tim Pembangunan Fisik Gerai dan Pergudangan, serta Manajer KDKMP se-Provinsi Papua Barat Daya. Secara daring hadir perwakilan dari Kementerian Koperasi RI, PT Agrinas Pangan Nusantara, serta jajaran Korem Papua Barat Daya.

Koperasi Harus Produktif, Bukan Sekadar Dokumen

Dalam arahannya, Dr. Sellvyana Sangkek menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja mendukung program ini. Namun ia menegaskan, program ini tidak boleh berhenti pada pembentukan kelembagaan dan kelengkapan dokumen semata.

"Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. Program ini tidak boleh berhenti pada pembentukan kelembagaan, penerbitan dokumen, atau pemenuhan persyaratan administratif semata. Lebih dari itu, koperasi harus benar-benar hadir sebagai lembaga ekonomi yang produktif, profesional, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dr. Sellvyana.

Rakor ini bertujuan memastikan operasionalisasi KDKMP berjalan secara terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dr. Sellvyana menekankan bahwa koperasi yang terbentuk harus memiliki tata kelola yang baik, pengurus yang memahami tugas, data yang akurat, sarana prasarana yang memadai, serta rencana usaha yang realistis.

Lima Poin Kesepakatan Utama

Mengingat kondisi geografis yang menantang dan perbedaan tingkat kesiapan antarkabupaten/kota di Papua Barat Daya, rapat menetapkan lima hal strategis sebagai arahan bersama:

1. Percepatan Verifikasi dan Validasi

Seluruh proses Verval harus dilakukan secara objektif, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan dokumen wajib sesuai kondisi faktual di lapangan. Dilarang keras ada manipulasi data, pelaporan tidak sesuai fakta, maupun klaim kemajuan tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Data yang belum lengkap segera ditindaklanjuti; kendala yang ditemukan dicatat jelas beserta solusi dan penanggung jawabnya.

2. Penguatan Koordinasi dan Pembagian Tanggung Jawab

Dinas Koperasi provinsi, dinas kabupaten/kota, PMO, Tim Verval, hingga pemerintah distrik dan kampung harus bekerja dalam satu kerangka yang jelas. Setiap pihak memahami tugas, kewenangan, target, dan tanggung jawabnya masing-masing. Koordinasi tidak cukup hanya melalui grup percakapan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan penyelesaian masalah.

3. Penguatan Kualitas Data dan Pelaporan

Data KDKMP harus diperbarui secara berkala, konsisten, dan sesuai kondisi terkini. Berita acara, kelengkapan dokumen, serta pembaruan data pada SIMKOPDES menjadi perhatian bersama. Satu basis data yang dapat dipercaya adalah dasar pengambilan keputusan yang tepat. Data yang tidak akurat hanya akan menghasilkan kebijakan yang keliru.

4. Operasionalisasi Berdasarkan Tingkat Kesiapan.

Pemetaan koperasi dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Koperasi yang sudah siap segera didorong beroperasi; yang masih menghadapi kendala mendapat pendampingan tepat.

"Jangan sampai seluruh energi kita habis untuk menyelesaikan administrasi, sementara kesiapan usaha, kapasitas pengurus, kemitraan, akses pasar, dan keberlanjutan koperasi tidak memperoleh perhatian yang memadai," tegasnya.

Keberhasilan program diukur dari berfungsinya koperasi dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan dari jumlah koperasi yang telah dibentuk.

 5. Penyelesaian Masalah dan Evaluasi Berkala

Setiap kabupaten/kota diminta menyampaikan perkembangan secara jujur, mengidentifikasi hambatan secara terbuka, dan mengusulkan solusi konkret. Setiap masalah harus memiliki tindak lanjut, tenggat waktu, dan penanggung jawab yang jelas. Laporkan masalah, tetapi sertakan pula usulan penyelesaiannya.

Sinergi Tanpa Ego Sektoral

Dr. Sellvyana menegaskan bahwa keberhasilan KDKMP adalah tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada ego sektoral, saling menunggu, atau melempar tanggung jawab. Rapat ini harus menghasilkan keputusan yang jelas, target terukur, pembagian tugas tegas, serta rencana tindak lanjut yang realistis.

“Setiap kabupaten/kota harus memiliki peta jalan percepatan yang sesuai dengan kondisi daerahnya, disertai target waktu, indikator capaian, dan mekanisme pelaporan yang teratur. Kita ingin memastikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Papua Barat Daya tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan,”tegas Sangkek.

Ia mengajak seluruh pihak bekerja dengan integritas, disiplin, dan semangat kolaborasi. Keberhasilan KDKMP bukan keberhasilan satu instansi, melainkan keberhasilan bersama dalam membangun fondasi ekonomi masyarakat Papua Barat Daya yang lebih kuat dan mandiri.(*)

Editor : Yosep Bifel