Pemkot Sorong Gelar Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting 2026 : Komitmen Bersama Bangun Generasi Sehat dan Cerdas

Sorong, (OikoNews) – Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong secara resmi menggelar kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kota Sorong Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kompleks Kantor Walikota Sorong, pada Kamis (30/7/2026). Kegiatan  ini menjadi wadah penyatuan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menangani masalah gizi yang menjadi tantangan utama pembangunan sumber daya manusia. Kegiatan diselenggarakan oleh Bappeda Kota Sorong bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Sorong serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabet Lobat, S.K.M., M.AP., perwakilan Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, serta para Kepala Distrik se-Kota Sorong.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Efone Tenau, SH., MH, dijelaskan bahwa kegiatan ini dilandasi oleh seperangkat aturan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting, hingga Peraturan Walikota Sorong Nomor 18 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Sorong.

Ia menyatakan, tujuan utama penyelenggaraan kegiatan ini adalah meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan di tingkat distrik dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Hal ini ditempuh melalui penguatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi intervensi spesifik maupun sensitif secara terpadu di seluruh wilayah Kota Sorong.

Adapun sasaran yang ingin dicapai meliputi: meningkatkan kapasitas OPD dan distrik dalam menyusun perencanaan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting; memperkuat sinergi antara Puskesmas, Kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya; memastikan konvergensi percepatan penurunan stunting terlaksana dengan baik; meningkatkan kualitas data keluarga berisiko stunting sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program; mengidentifikasi kendala pelaksanaan program di tingkat distrik serta menyusun langkah penyelesaiannya; serta memastikan program dan kegiatan yang dibiayai APBD maupun sumber pendanaan lain dapat mendukung target penurunan stunting secara efektif guna mencapai sasaran sesuai ketetapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sambutan Pjs Sekda Amos Kareth mewakili Walikota Sorong.

Sementara itu, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Pjs Sekretaris Daerah Kota Sorong, Amos Kareth, SH mewakili Walikota Sorong Septinus Lobat, SH., M.PA, ditegaskan bahwa stunting adalah persoalan bersama yang menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

“Stunting bukan sekadar berbicara soal tinggi badan anak, melainkan jauh lebih luas dari itu, yaitu menyangkut masa depan sumber daya manusia kita. Anak yang mengalami stunting berisiko memiliki kemampuan belajar yang rendah, aktivitas yang tidak optimal saat dewasa, serta lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Jika dibiarkan, stunting akan menjadi penghambat besar bagi cita-cita kita mewujudkan Indonesia Emas,” tegasnya.

Oleh karena itu, upaya percepatan penurunan stunting harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Sorong memandang serius persoalan ini dan berkomitmen terus memperkuat koordinasi lintas sektor. “Kita pastikan setiap program mulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, pelayanan kesehatan dasar, penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga bantuan sosial dapat berjalan secara terpadu dan tepat sasaran,” ujarnya.

Peran Kepala Distrik dan Lurah dinilai sangat strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, Puskesmas harus menjadi pusat pelayanan kesehatan pertama dan terpercaya, sementara kader Posyandu adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. “Saya berharap seluruh jajaran bekerja dengan data yang valid, perencanaan yang matang, serta pelaksanaan yang konsisten,” tambahnya.

Kepada seluruh orang tua, ia mengajak memberikan perhatian penuh pada masa 1.000 hari pertama kehidupan anak. “Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, bayi mendapatkan ASI eksklusif serta makanan pendamping ASI yang bergizi, dan pertumbuhannya dipantau secara rutin di Posyandu. Mari kita biasakan pula perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga masing-masing,” pesannya.

Di akhir arahannya, Amos Kareth kembali mengingatkan bahwa keberhasilan program ini adalah investasi besar bagi terwujudnya generasi Kota Sorong yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bappeda Kota Sorong beserta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini.

“Kepala Distrik dan Lurah harus turun langsung memantau kondisi di lingkungan masing-masing, hingga ke tingkat RT/RW dan Posyandu yang ada di tengah masyarakat. Ingatlah, program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah atau Walikota semata, melainkan tanggung jawab kita semua. Mari kita kampanyekan bersama, mulai dari masa bayi, untuk meletakkan dasar generasi Orang Asli Papua yang lebih baik melalui penanganan stunting yang terencana, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Editor : Yosep Bifel