MENJAWAB ASTA CITA PRESIDEN DARI KAMPUNG: Strategi Akselerasi Swasembada Pangan & Keadilan Agraria Adat Berbasis Ekonomi Hijau-Biru di Kabupaten Sorong Selatan"

Sorong Selatan, (Oikonews) - Menjawab arahan strategis Presiden Republik Indonesia terkait pencapaian Swasembada Pangan Nasional dan penguatan ekonomi berbasis akar rumput, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengambil langkah proaktif. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Kabupaten Sorong Selatan menyiapkan kerangka kebijakan terintegrasi yang memadukan kepastian hukum agraria adat dengan ketahanan pangan kawasan pesisir dan pedalaman.

Momentum ini disinergikan dengan pelantikan Dr. Bernhard Rondonuwu, M.Si. sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI. Pemkab Sorong Selatan memproyeksikan daerahnya sebagai Primary Flagship Pilot Project (Pusat Percontohan Utama) sekaligus Policy Lab (Laboratorium Kebijakan) Kemendagri dalam pengelolaan tata kelola kampung berkelanjutan di kawasan Papua Barat Daya.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Rakyat DPMK Kabupaten Sorong Selatan, Persila Msiren, S.IP., mengemukakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan kunci utama dalam menerjemahkan visi besar Presiden ke dalam aksi nyata di lapangan.

"Instruksi Presiden sangat jelas: desa dan kampung harus menjadi benteng utama swasembada pangan serta pemerataan ekonomi berkeadilan. Selamat atas amanah baru Bapak Dr. Bernhard Rondonuwu, M.Si. sebagai Dirjen Bina Pemdes Kemendagri. 
Kami di Sorong Selatan siap menjadi garda terdepan dalam mengeksekusi model tata kelola kampung berbasis ekonomi hijau dan biru di Tanah Papua.

Arsitektur Kebijakan Strategis: 3 Pilar Utama

Usulan kebijakan strategis yang digagas Pemkab Sorong Selatan bertajuk:

"TRANSFORMASI TATA KELOLA AGRARIA ADAT & ARSITEKTUR RANTAI PASOK PANGAN TERINTEGRASI: Akselerasi Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pusat Percontohan Utama (Primary Flagship Pilot Project) Ekonomi Hijau & Biru Lintas Kawasan Papua Barat Daya."

Persila memaparkan bahwa kerangka kerja ini secara khusus menjawab tantangan struktural melalui tiga pilar aksi utama yang selaras dengan kewenangan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri:

1    Kepastian Agraria & Legalitas Kampung Adat (Reformasi Agraria & Keadilan Hukum):
Fasilitasi dan pendampingan teknis Kemendagri dalam percepatan pemetaan partisipatif batas marga serta penetapan status Kampung Adat di wilayah pesisir dan pedalaman (Distrik Inanwatan, Kokoda, Metemani, Kais, dan Konda) guna memberikan kepastian hukum atas wilayah kelola rakyat.

2   Arsitektur Rantai Pasok Pangan Terintegrasi (Swasembada Pangan Lokal):
Penguatan BUMKam dan Koperasi Kampung (termasuk Koperasi Merah Putih) sebagai hub logistik rantai dingin (cold-chain) perikanan pesisir serta sentra pengolahan sagu berkelanjutan berbasis konservasi ekosistem mangrove dan hutan adat.

3   Peningkatan Kapasitas & Governance Aparatur Kampung (Efisiensi Tata Kelola):
Penyusunan modul pelatihan dan tata kelola keuangan serta aset kampung yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di wilayah Otonomi Khusus.

Peta Jalan 100 Hari Kinerja: Garansi Eksekusi Konkrit

Guna memastikan efektivitas implementasi, DPMK Sorong Selatan telah merumuskan Roadmap 100 Hari Akselerasi Kinerja yang mencakup tahap konsolidasi kelembagaan, asistensi teknis pemetaan batas wilayah, uji coba rantai dingin (cold-chain logistics), hingga peresmian (official launching) skala nasional oleh Kemendagri RI.

"Sagu dan mangrove Sorong Selatan bukan sekadar bentang alam, melainkan fondasi ketahanan pangan dan ekonomi masa depan. Dengan supervisi teknis Ditjen Bina Pemdes Kemendagri di bawah pimpinan Bapak Dr. Bernhard Rondonuwu, kami yakin Sorong Selatan mampu menyumbangkan model pembangunan kampung yang replikatif bagi seluruh daerah di Wilayah Timur Indonesia.

Pemkab Sorong Selatan dijadwalkan segera menjadwalkan penyerahan Executive Brief serta permohonan audiensi resmi bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta.

HAK CIPTA & ORISINALITAS INOVASI ---
Konsep, Arsitektur Kebijakan, dan Inovasi Strategis ini dirancang oleh:
Persila Msiren, S.IP. (Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Rakyat DPMK Kabupaten Sorong Selatan).
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip, mereplikasi, atau menyalin kerangka kebijakan ini tanpa izin tertulis dari Penulis/DPMK Kabupaten Sorong Selatan.