Ketua FKPT Papua Barat Daya Hadiri Monev Nasional BNPT: Pencengahan Radikalisme Harus Dibarengi Pendekatan Kesejahteraan

Ringkasan Berita: 

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh BNPT RI bersama seluruh Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) se-Indonesia di Bogor. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program kerja, mengidentifikasi kendala lapangan, serta merumuskan strategi penguatan pencegahan radikalisme dan terorisme, dengan fokus prioritas pada wilayah Maluku dan Papua. Melalui partisipasi aktif Ketua FKPT Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek keamanan dengan pemberdayaan budaya, kearifan lokal, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi lintas sektor yang terbangun diharapkan mampu memperkokoh ketahanan nasional serta menjaga stabilitas wilayah dari pengaruh paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Keterangan Foto: Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si. (tampak depan) bersama para Ketua FKPT se-Indonesia dalam pertemuan Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Grand Mercure Jakarta Harmoni, 6 Oktober 2026.

Jakarta,(OikoNews)-Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) seluruh Indonesia berkumpul dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI di Grand Mercure Jakarta Harmoni, pada Selasa (6/10/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si., selaku Ketua FKPT Provinsi Papua Barat Daya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal menjelang agenda puncak berupa Monev serta audiensi langsung dengan Kepala BNPT RI yang diagendakan pada hari berikutnya. Dalam sesi koordinasi, para Ketua FKPT berdiskusi langsung dengan Deputi Bidang Pencegahan Terorisme dan Penanganan Dini Terorisme serta Segala Bentuk Radikalisme BNPT RI. Berbagai hal dibahas, meliputi capaian program kerja, kendala di lapangan, serta strategi penguatan pencegahan paham radikal dan terorisme di masing-masing daerah.

Fokus utama pembahasan mencakup penguatan stabilitas wilayah melalui koordinasi lintas sektor, moderasi beragama, wawasan kebangsaan, serta edukasi masyarakat dengan penekanan khusus pada wilayah Maluku dan Papua yang menjadi prioritas utama program BNPT periode Januari–Juli 2026.

Dr. Sellvyana Sangkek menegaskan bahwa FKPT Papua Barat Daya terus berperan aktif menjaga kerukunan sosial dan stabilitas wilayah melalui pendekatan budaya, kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

“Pencegahan terorisme tidak cukup dilakukan dengan pendekatan keamanan semata, melainkan harus dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Hasil pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus memperkokoh ketahanan masyarakat Papua Barat Daya dari pengaruh paham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.(*)

Editor : Yosep Bifel