Gubernur Elisa Kambu Serahkan KUA‑PPAS Perubahan APBD 2026 ke DPR Papua Barat Daya: Anggaran Naik Menjadi Rp1,287 Triliun

“Fokus Layanan Dasar & Pemberdayaan Masyarakat”

SORONG (OikoNews) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi menyerahkan Dokumen Penjelasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Penyerahan ini berlangsung di Kantor DPRP Papua Barat Daya, Rabu, 26 Agustus 2026, dihadiri jajaran pimpinan serta anggota DPRP, Penjabat Sekretaris Daerah, Tim Anggaran, dan kepala‑kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Dokumen diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., kepada Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis Fernando Sagrim, S.T., M.Ak., didampingi para Wakil Ketua Dewan dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menjelaskan penyusunan dokumen ini mengacu pada Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mengatur bahwa APBD dapat diubah apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran, kebutuhan pergeseran anggaran, serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Selanjutnya diatur pula melalui Pasal 162 ayat (2), (3), dan (4) agar perubahan tersebut dituangkan secara terperinci berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

“Dokumen ini menjelaskan perbedaan antara rencana awal dan kondisi nyata saat ini mencakup program dan kegiatan yang perlu ditambah, dikurangi, disesuaikan, maupun diprioritaskan kembali,” ujar Elisa.

Ket Foto : Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen KUA-PPAS oleh Gubernur dan Ketua DPRP. (FOTO : OikoNews/Dadi Babusalam)

Penyusunan dokumen ini bertujuan menyajikan gambaran lengkap mengenai perkembangan ekonomi daerah, perubahan fiskal, penyesuaian sasaran pendapatan, arah kebijakan belanja, penggunaan pembiayaan, serta prioritas pembangunan hingga akhir tahun 2026. Tujuannya agar Perubahan APBD kelak disusun secara realistis, terukur, efisien, transparan, dan benar‑benar dapat dilaksanakan dalam sisa waktu yang tersedia.

Perubahan ini juga diarahkan guna menjaga kelanjutan pelayanan dasar, melindungi alokasi yang langsung dirasakan masyarakat, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat terbesar terutama bagi Orang Asli Papua.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran & Perubahan Jumlah Besar APBD

Gubernur menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan anggaran: hingga akhir Semester I 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai 40,24 persen dari sasaran tahunan, sedangkan realisasi belanja baru mencapai 34,79 persen. Angka ini menjadi dasar evaluasi menyeluruh: perubahan anggaran bukan sekadar soal angka naik atau turun, melainkan memastikan apa yang direncanakan benar‑benar siap dikerjakan dan selesai tepat waktu.

Kegiatan yang sudah berjalan, berkontrak, dalam tahap pengadaan, memiliki kemajuan fisik, serta menyangkut pelayanan masyarakat wajib dipercepat pelaksanaannya. Sebaliknya, yang belum siap, kehilangan relevansi, atau kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tahun ini akan disesuaikan, ditinjau ulang, dan dialihkan ke hal‑hal yang lebih mendesak dan bermanfaat.

Secara keseluruhan, anggaran pendapatan yang semula ditetapkan sebesar Rp1.085 triliun kini naik menjadi Rp1.287 triliun bertambah sekitar Rp202,13 miliar. Rinciannya:

✅ Pendapatan Asli Daerah naik dari Rp249,07 miliar menjadi Rp275,17 miliar (+Rp26,10 miliar), didukung pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak rokok & alat berat, opsen mineral, retribusi daerah serta pendapatan BLUD;

✅ Pendapatan Transfer naik dari Rp836,18 miliar menjadi Rp1.010 triliun (+Rp173,53 miliar), sebagian besar  sekitar Rp150,01 miliar berasal dari penyesuaian Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, sehingga alokasinya naik dari Rp398 miliar menjadi Rp548,02 miliar. Penambahan juga mencakup penyesuaian Dana Bagi Hasil (+Rp8,45 miliar) dan DAU (+Rp15,07 miliar), serta pendapatan hibah lain‑lain sebesar Rp2,50 miliar.

“Kenaikan sasaran‑sasaran ini membutuhkan kerja keras, ketelitian, dan tentu saja dukungan penuh dari Dewan yang terhormat,” tegas Gubernur Elisa.

Foto : OikoNews/Dadi Babusalam

Tambahan dana ini ditekankan tidak boleh terpecah menjadi hal‑hal yang kurang mendesak, melainkan harus langsung menuju program‑program yang siap dilaksanakan dan nyata manfaatnya bagi masyarakat.

Gubernur juga  mengakui penyerahan dokumen ini sedikit melampaui jadwal yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yaitu paling lambat minggu pertama bulan Agustus. “Karena itu atas nama Pemerintah Provinsi, saya menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan,” ujarnya.

Keterlambatan ini bukan bermaksud mengabaikan proses maupun membatasi ruang pembahasan, melainkan karena Pemerintah wajib menunggu kepastian pencairan Dana Otonomi Khusus Tahap II yang sesuai aturan Menteri Keuangan baru dapat dipastikan setelah menyampaikan laporan kinerja dan realisasi anggaran yang sesuai Rencana Aksi Daerah Otonomi Khusus. Hal ini dilakukan agar angka‑angka yang disampaikan benar‑benar konsisten, akurat, dan dapat dipertanggung‑jawabkan.

Arah Utama Kebijakan Belanja

Dana yang tersedia akan difokuskan untuk:

🔹 Peningkatan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial serta infrastruktur dasar masyarakat;

🔹 Memperkuat potensi ekonomi lokal  meliputi perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, UMKM, industri kecil‑menengah berbasis potensi daerah serta kearifan lokal;

🔹 Mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan lewat pemberdayaan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ekonomi pedesaan serta pelayanan bagi kelompok rentan dan wilayah terpencil;

🔹 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia lewat pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan vokasi serta keterampilan kerja;

🔹 Melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan, serta mendukung sarana prasarana digitalisasi pelayanan publik;

🔹 Tetap memperhatikan ketahanan iklim, perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;

🔹 Melakukan efisiensi ketat: kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, program yang belum siap maupun tidak berdampak langsung akan disesuaikan kembali  dan dananya dialihkan ke hal‑hal prioritas yang lebih produktif.

Komitmen Bersama Menuju Anggaran yang Berkeadilan

“Kita memiliki waktu pembahasan yang makin terbatas,” kata Elisa seraya menegaskan telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melengkapi data, membuka diri terhadap penjelasan, serta merespons usulan, koreksi maupun masukan Dewan secara cepat dan bertanggung jawab. Pemerintah juga berjanji akan segera menyusun rancangan Peraturan Daerah lengkap agar dapat disepakati bersama paling lambat tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 179 PP 12/2019.

“KUA dan PPAS ini bukan sekadar lembar dokumen teknis melainkan perjanjian bersama, kesepakatan politik tentang prioritas dan pilihan kebijakan yang kita ambil untuk menjawab tantangan fiskal, perubahan ekonomi serta kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya yang terus tumbuh,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Elisa  menyampaikan harapan agar semangat menjaga anggaran tetap tertib, transparan, akuntabel, dan sebesar‑besarnya untuk kemaslahatan rakyat terus dijunjung tinggi bersama seluruh anggota Dewan.

 “Kami mengharapkan dukungan, koreksi, serta penyempurnaan dari Pimpinan dan seluruh Anggota DPR Papua Barat Daya. Semoga proses pembahasan berjalan lancar, konstruktif, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang sungguh‑sungguh menjawab kebutuhan masyarakat kita,” tutupnya.(*)

Editor : Yosep Bifel