DPRP‑PBD dan Pemprov Papua Barat Daya Setujui 8 Raperda Non‑APBD Tahun 2026, Masih Perlu Penyempurnaan Substansi

Intisari Berita : 

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP-PBD) bersama Pemerintah Provinsi menyetujui delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2026  dalam Rapat Paripurna Tingkat I. Delapan rancangan tersebut terdiri dari dua Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang berfokus pada perlindungan Orang Asli Papua dan masyarakat adat, serta enam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) yang mencakup sektor ekonomi, tata kelola penduduk, informasi publik, hingga energi. Meskipun mendapat dukungan politik, proses legislasi ini diwarnai dengan catatan kritis terkait perlunya harmonisasi aturan dan penyempurnaan substansi pasal untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Dalam rapat diusulkan pembentukan tim harmonisasi yang melibatkan Majelis Rakyat Papua, akademisi, dan perwakilan masyarakat adat guna memastikan produk hukum yang dihasilkan berkualitas, aspiratif, serta mampu mendukung program prioritas daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.

Sorong, (OikoNews) — Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP‑PBD) bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyetujui delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non‑APBD Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna Tingkat I Masa Sidang ke‑III yang digelar di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Jumat (23/10/2026).

Delapan rancangan tersebut terdiri dari dua Raperda Khusus (Raperdasus) dan enam Raperda Provinsi (Raperdasi). Dua Raperdasus mengatur tentang Orang Asli Papua serta Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat. Sementara enam Raperdasi meliputi kemudahan usaha Orang Asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan penduduk, keterbukaan informasi publik, tanggung jawab sosial‑lingkungan badan usaha, lambang daerah, serta Rencana Umum Energi Daerah 2026‑2035.

Plt Sekwan DPRP PBD, Eda Doo membacakan daftar hadir dan pokok agenda rapat paripurna.

Gabungan Fraksi DPRP‑PBD melalui Willem Assem menyatakan dukungan untuk kelanjutan pembahasan seluruh rancangan, namun menegaskan persetujuan ini bukan berarti dokumen sudah sempurna. Dukungan politik ini perlu diikuti penyempurnaan substansi, harmonisasi peraturan, dan penyerapan aspirasi masyarakat luas.

“Yang sedang kita perjuangkan bukan kepentingan satu fraksi, satu golongan, atau satu kelompok, melainkan masa depan Papua Barat Daya dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya,” ujar Willem.

Sementara itu, Kelompok Khusus DPRP‑PBD melalui Yermias Sedik menyampaikan sejumlah catatan kritis. Salah satunya adalah Raperdasus tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat yang dinilai perlu penataan ulang pasal‑pasal utamanya sebelum dilanjutkan. Beberapa rancangan lain memerlukan harmonisasi batas kewenangan, penambahan dasar hukum, maupun pembenahan pasal tertentu agar tidak menimbulkan tumpang tindih aturan saat diterapkan.

Kelompok Khusus mengusulkan pembentukan tim harmonisasi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang melibatkan Majelis Rakyat Papua, akademisi, dan perwakilan masyarakat adat untuk menyempurnakan seluruh draf.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu ,S.Sos

Gubernur Elisa menyatakan persetujuan Pemerintah Provinsi terhadap kedelapan rancangan tersebut, serta menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap peraturan yang nantinya ditetapkan dapat mendukung program prioritas daerah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya kedelapan Raperda akan melalui tahap penyempurnaan dan pembahasan lanjutan sesuai ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.(*)

Editor : Yosep Bifel