Disperindag PBD Gelar Sosialisasi Jaminan Produk Halal, Persiapkan Kepatuhan Menuju 18 Oktober 2026

SORONG (OikoNews) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) resmi menggelar kegiatan sosialisasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Hotel M. Kriyad Sorong, Selasa (11/8/2026). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Thamal, M.M.

Kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua ini diikuti sebanyak 50 perwakilan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat Daya, serta dihadiri pengurus koperasi dan tokoh masyarakat. Narasumber hadir dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam momentum ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Disperindag Papua Barat Daya dengan LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait pembinaan dan pendampingan jaminan produk halal bagi pelaku usaha di daerah.

Ket foto: Penyerahan atribut peserta berupa baju kaos kepada perwakilan peserta sosialisasi oleh Asisten I Setda , Dr. Suardi dan Plt Kadis Perindag,Dr.Sellvyana Sangkek. (OikoNews/Yosep Bifel)

👉Sertifikasi Halal sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi

Dalam sambutannya, Dr. Suardi Thamal menegaskan bahwa jaminan produk halal memberikan kepastian mutlak kepada konsumen, sekaligus mendorong terbentuknya proses produksi yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk yang beredar.

“Bagi pelaku UMKM, sertifikat halal bukan sekadar aturan, melainkan nilai tambah ekonomi yang nyata. Produk yang telah lulus standar halal memiliki peluang pasar yang jauh lebih luas. Oleh karena itu, sertifikasi halal harus kita pandang sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu dan daya saing produk daerah,” ujar Suardi.

Ia menambahkan bahwa Papua Barat Daya memiliki kekayaan pangan lokal dan hasil olahan khas yang sangat potensial, mulai dari hasil laut hingga aneka produk turunan tanaman pangan. Potensi tersebut harus dikembangkan menjadi produk yang berkualitas, memiliki legalitas usaha, dikemas dengan standar baik, beridentitas merek yang kuat, dan memenuhi persyaratan pasar.

“Dana Otonomi Khusus tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan hasilnya harus terlihat nyata melalui meningkatnya pemahaman dan kemampuan pelaku usaha, khususnya Orang Asli Papua, agar tercapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suardi mengingatkan bahwa sosialisasi ini sangat mendesak mengingat mulai tanggal 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal berlaku penuh secara nasional. “Selain aspek kepatuhan hukum, produk halal khas Papua Barat Daya memiliki potensi strategis yang sangat besar untuk menembus pasar nasional maupun global. Masyarakat perlu memahami bahwa ini bukan sekadar aturan, melainkan jaminan keamanan, kebersihan, dan kehalalan yang merupakan hak mutlak setiap warga,” imbuhnya.

Arahan Plt.Kadis Perindag, Dr.Sellvyana Sangkek,SE.,M.Si

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si, menyampaikan bahwa pertemuan ini bukan sekadar mendengarkan penjelasan peraturan, melainkan momen krusial untuk mempersiapkan diri menghadapi titik balik strategis dalam dunia usaha di Indonesia, khususnya di Bumi Kasuari.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, bahan baku, hingga bahan penolong yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

“Ini bukan lagi pilihan atau sekadar label pemasaran, melainkan kewajiban hukum. Bagi kita di Papua Barat Daya, batas waktu tersebut sudah sangat dekat. Jika kita tidak bergerak sekarang, produk unggulan kita, seperti olahan sagu, kakao, ikan asap, keripik buah merah, hingga kue-kue tradisional berisiko kehilangan akses ke pasar modern, pusat perbelanjaan, bahkan platform perdagangan daring nasional yang kini mensyaratkan sertifikat halal sebagai syarat mutlak penjualan,” tegas Sellvyana.

👉Tiga Alasan Utama Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Papua Barat Daya

Dr. Sellvyana menjabarkan urgensi penerapan sertifikasi halal bagi kemajuan ekonomi daerah:

1. Membuka Pasar Nasional dan Global: Konsumen muslim di seluruh Indonesia maupun luar negeri sangat memperhatikan aspek kehalalan. Dengan sertifikat halal, produk olahan sagu, mutiara, dan hasil bumi lainnya tidak hanya menjadi oleh-oleh lokal, melainkan produk premium yang dipercaya jutaan konsumen hingga ke kawasan Timur Tengah.

2. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi: Produk bersertifikat halal memiliki nilai jual lebih tinggi dan ketahanan pasar yang lebih kuat, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mama-mama pengrajin, nelayan, petani, dan seluruh pelaku ekonomi kerakyatan.

3. Melindungi Identitas dan Kepercayaan: Sertifikasi halal adalah wujud perlindungan negara kepada konsumen, menjamin segala sesuatu yang dikonsumsi benar-benar suci, sehat, dan berkualitas sesuai prinsip Halalan Thayyiban.

Ket foto : Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Disperindag Papua Barat Daya dengan LP3H UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (OikoNews/Yosep Bifel)

Disperindag menegaskan tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian. Tiga langkah konkret disiapkan:

1. Pendampingan Teknis Berkelanjutan: Bekerja sama dengan Kanwil Kemenag dan LPH setempat serta LP3H UIN Sunan Kalijaga untuk mendampingi mulai pendaftaran lewat sistem SIHALAL, penyusunan dokumen, hingga pemeriksaan lapangan.

2. Integrasi Program Koperasi Merah Putih: Koperasi yang telah bersertifikat halal diprioritaskan mendapat bantuan peralatan, kemasan standar, dan kesempatan tampil di pameran nasional.

3. Jangkauan Merata ke Seluruh Wilayah: Sosialisasi dan pendampingan akan digelar hingga ke Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat, dan Sorong Selatan agar tidak ada daerah tertinggal.

Dr. Sellvyana meluruskan anggapan yang berkembang: “Banyak yang mengira sertifikasi halal itu mahal dan rumit. Padahal bagi usaha mikro, tersedia skema Self-Declare yang biayanya sepenuhnya ditanggung pemerintah alias gratis, dengan prosedur yang sangat sederhana.”

Dalam kegiatan ini juga disiapkan meja bantuan (helpdesk) yang melayani pendaftaran akun SIHALAL secara langsung, serta dipamerkan contoh produk lokal yang telah sukses bersertifikat halal dan diterima luas pasar.

 

Di akhir arahannya, Dr. Sellvyana berpesan dengan tegas namun penuh semangat:

“Jangan menunda lagi, mulailah proses pendaftaran saat ini juga. Jaga kejujuran dan kualitas, karena sertifikat halal adalah sebuah amanah. Manfaatkan momen ini sebagai keunggulan kompetitif, ceritakan nilai kehalalan produk Anda sebagai bagian dari budaya dan spiritualitas kita.”

“Mari kita wujudkan Papua Barat Daya menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kepatuhan halal tertinggi di Indonesia Timur. Dengan produk yang halal, berkualitas, dan bermartabat, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan bersama, tetapi juga turut membangun citra positif Papua di mata bangsa dan dunia,” pungkasnya.(*)

Editor : Yosep Bifel