RAKOR FKPT Papua Barat Daya: Perkuat Sinergi Cegah Radikalisme dan Terorisme di Kalangan Generasi Muda

Intisari Berita: 

Rapat Koordinasi  Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya bertujuan untuk memperkuat peran generasi muda dalam menjaga kedamaian. Fokus utamanya adalah membekali para pemuda dengan nilai-nilai Pancasila serta kemampuan literasi digital agar mereka mampu menangkal penyebaran paham radikalisme dan propaganda kekerasan di lingkungan mereka.

Pemerintah menekankan bahwa keberagaman suku dan budaya di Papua Barat Daya merupakan kekuatan persatuan yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan generasi muda sangat krusial untuk memastikan bahwa ruang digital dan lingkungan sosial tetap menjadi tempat yang aman bagi masa depan bangsa.

Sorong, (OikoNews) —Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi  Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Belagri, Kota Sorong, pada Jumat (23/10/2026). Kegiatan mengusung tema: “Generasi Muda Papua Barat Daya yang Toleran dan Cinta Damai — Menangkal Radikalisme dan Terorisme.”

 

Sekretaris FKPT Provinsi Papua Barat Daya, Liber Siagian, S.E., dalam laporannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa Papua Barat Daya adalah provinsi yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat  yang harus dijaga melalui semangat persatuan, toleransi, saling menghormati, dan cinta damai.

Liber menjelaskan bahwa tantangan zaman saat ini menghadapkan generasi muda pada penyebaran paham radikalisme dan propaganda kekerasan, baik di lingkungan sosial maupun media digital. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, koordinasi, dan kolaborasi menyeluruh  melibatkan pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan  untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, cinta damai, mampu menolak paham radikalisme, dan mencegah terorisme.

Dasar Hukum Pelaksanaan:

1. Pancasila dan UUD 1945

2. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

3. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan

4. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2022–2024

5. Peraturan Kepala BNPT No. 1 Tahun 2022 tentang FKPT

6. Keputusan Kepala BNPT RI No. 4 Tahun 2025 tentang Pengurus FKPT Provinsi Papua Barat Daya Periode 2025–2027

7. Program Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya Bidang Kewaspadaan Dini

Liber menyampaikan bahwa tujuan kegiatan rakor adalah untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang bahaya radikalisme, intoleransi, dan terorisme; Menanamkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan toleransi; Mendorong generasi muda bijak bermedia sosial serta mampu mengenali dan menolak propaganda kekerasan; Memperkuat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan FKPT; Membangun komitmen bersama menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kerukunan masyarakat

Hadir dalam kegiatan ini para pengurus FKPT, jajaran Kesbangpol, perwakilan SMA/sederajat, mahasiswa, pelajar, serta instansi terkait. Narasumber Plt. Kepala Badan Kesbangpol PBD, Drs. George Japsenang, M.Si,  Ketua FKPT Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si  serta dari unsur Densus dan aparat keamanan wilayah Papua Barat Daya.

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, Drs. George Japsenang, M.Si saat menyampaikan sambutan Gubernur Elisa Kambu.(FOTO: Yosep Bifel)

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, Drs. George Japsenang, M.Si,  menyampaikan apresiasi kepada FKPT, BNPT, dan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

"Pencegahan radikalisme dan terorisme merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak cukup hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat — mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, hingga generasi muda," ujar  Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Plt. Kesbangpol Drs.George Japsenang.

Gubernur menegaskan bahwa keberagaman yang dimiliki Papua Barat Daya adalah anugerah Tuhan sekaligus kekuatan besar untuk membangun masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Keberagaman harus dirawat sebagai kekuatan persatuan, bukan dijadikan alasan perpecahan.

Gubernur mengingatkan bahwa generasi muda adalah aset bangsa, penerus kepemimpinan, sekaligus penentu masa depan Papua Barat Daya dan NKRI. "Ruang digital memberi peluang besar untuk belajar dan berkarya, namun juga dapat dimanfaatkan pihak tertentu menyebarkan kebencian dan propaganda radikal," katanya mengingatkan.

Gubernur mengajak generasi muda untuk bijak bermedia sosial. Jangan mudah percaya informasi belum jelas; periksa kebenaran sebelum membagikan.

Ia juga meminta generasi muda menolak ujaran kebencian dan provokasi yang memecah belah persaudaraan; memperkuat pemahaman Pancasila dan UUD 1945 serta komitmen menjaga kedaulatan NKRI; membedakan kritik membangun dengan provokasi. 

"Ingat, kekerasan dan teror bukan jalan menyelesaikan masalah,"kata Gubernur peringatkan.

Mengakhiri sambuntannya  Gubernur memberikan pesan penting untuk peserta Rakor antara lain;

1. Perkuat pendidikan toleransi dan wawasan kebangsaan — nilai Pancasila, persaudaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan cinta damai ditanamkan sejak dini di keluarga, sekolah, dan lingkungan

2. Tingkatkan literasi informasi — agar masyarakat dan generasi muda mampu mengenali berita bohong, propaganda kebencian, dan ajakan kekerasan, sehingga tidak mudah dimanipulasi

3. Dorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan positif — olahraga, seni, budaya, dialog lintas agama, kegiatan sosial, untuk mempererat hubungan antar-kelompok masyarakat

4.  Penanganan tepat dan terkoordinasi — jika ditemukan penyebaran paham kekerasan, masyarakat melaporkan kepada pihak berwenang, bukan melakukan tindakan main hakim sendiri

5. Program nyata, bukan seremonial semata — pencegahan radikalisme harus diwujudkan dalam program berkelanjutan, komunikasi terbuka, dan evaluasi berkala hingga ke tingkat kampung, sekolah, dan komunitas pemuda

"Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan melalui koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," pesan Gubernur.(*)

Editor : Yosep Bifel