Portal Cendrawasih: "Papua Barat Daya Satu Data " akan diluncurkan pada Peringatan HUT RI 17 Agustus 2026

Sorong, (OikoNews) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya mulai memperkuat fondasi pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Melalui Lokakarya Penyepakatan Daftar Data Tahun 2026, pemerintah provinsi mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyatukan dan memadukan data sektoral ke dalam Portal Cendrawasih Papua Barat Daya sebagai satu rujukan resmi informasi pembangunan daerah.

Lokakarya tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Thamal, M.M. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa data harus menjadi dasar utama dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

“Dengan daftar data yang telah disepakati bersama, kita dapat memastikan seluruh proses pembangunan menggunakan satu rujukan data yang sama. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan konsisten,” tegas Suardi saat membuka kegiatan yang berlangsung pada Jumat (31/7/2026).

Lokakarya berlangsung 4 hari diikuti  utusan OPD yakni Sekretaris , Kasubag Perencanaan dan para operator. (Foto: OikoNews/Yosep Bifel)

Menurutnya, sebagai provinsi yang masih muda, Papua Barat Daya sangat membutuhkan sistem data yang kuat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang akurat dinilai menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi pemerintahan, serta menopang pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Suardi menjelaskan bahwa lokakarya ini merupakan bagian penting dalam menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan yang melibatkan sekretaris, kepala subbagian perencanaan, serta operator data dari seluruh OPD ini mengusung agenda lengkap: mulai dari sosialisasi dan penyepakatan daftar data, verifikasi standar data dan metadata, hingga pemutakhiran serta penginputan data ke dalam Portal Cendrawasih.

Dijelaskan pula, saat ini terdapat 261 butir data dalam daftar yang wajib diverifikasi dan dilengkapi oleh masing-masing OPD. Setiap data harus memenuhi standar dan memiliki metadata yang jelas sebelum dimuat ke dalam portal, sebagai langkah membangun satu sumber data pembangunan yang dapat digunakan secara bersama-sama.

“Setiap perangkat daerah wajib menjadikan data sebagai aset strategis organisasi yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Kapasitas pengelolaan data juga harus terus ditingkatkan, termasuk peran wali data dan produsen data agar sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia,” ujarnya.

Suardi juga menekankan perlunya memperkuat koordinasi lintas wilayah dan lembaga antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, serta lembaga terkait. Sinergi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang masih dihadapi, seperti perbedaan sumber data, belum seragamnya standar data, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal.

Usai membuka lokakarya, Suardi menjelaskan manfaat jangka panjang dari keberadaan Portal Cendrawasih. Nantinya, masyarakat, pelaku usaha, investor, hingga insan pers tidak perlu lagi mendatangi OPD satu per satu hanya untuk mencari informasi tertentu. Seluruh data yang telah terintegrasi dapat diakses dengan mudah melalui satu pintu.

“Misalnya rekan-rekan wartawan membutuhkan data, cukup membuka portal. Data apa saja yang diperlukan, tinggal dicari di sana. Sebagian besar data pembangunan dapat kita akses melalui portal tersebut,” jelasnya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan data kependudukan, kondisi perekonomian, profil daerah, data UMKM, hingga data investasi yang selama ini tersebar di berbagai perangkat daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, data tersebut diharapkan menjadi sumber informasi yang andal, terbuka, dan mendukung berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan Portal Cendrawasih dapat diluncurkan secara resmi pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Namun sebelum diluncurkan, seluruh OPD diminta segera melengkapi data yang masih kosong atau belum terinput agar portal benar-benar siap digunakan masyarakat.

“Jangan sampai saat peluncuran tiba, ketika kita periksa, ternyata masih ada OPD yang datanya belum terisi. Itu berarti kita belum siap. Karena itu, dengan waktu yang tersisa, saya minta seluruh OPD segera melengkapi data-data yang belum tersedia,” tegasnya.

Suardi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif pengembangan Portal Cendrawasih sebagai sebuah terobosan penting bagi provinsi termuda di Tanah Papua ini. Menurut pandangannya, portal ini tidak sekadar berfungsi sebagai gudang penyimpanan data, melainkan akan menjadi pusat informasi pembangunan Papua Barat Daya yang mendukung perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelayanan publik, hingga penyusunan kebijakan di bidang penanaman modal.

“Memang usaha ini menuntut kerja keras, apalagi kita masih berstatus provinsi baru. Namun saya sangat mengapresiasi gebrakan yang telah dilakukan. Jika portal ini dapat berjalan dengan baik dan datanya lengkap, maka manfaatnya akan sangat besar bagi kemajuan pembangunan Papua Barat Daya di masa mendatang,” pungkas Suardi.(*)

 

Editor : Yosep Bifel