Polda Papua Barat Daya Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Inspektorat PBD, Kerugian Negara Capai Rp4,6 Miliar

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

---

Sorong,(OikoNews) — Kepolisian Daerah Papua Barat Daya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) secara resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024. Penetapan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Markas Polda Papua Barat Daya, Senin (2/11/2026).

Kedua individu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Nikolas Asmuruf, S.E., M.AP. — Plt. Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dan Dortheus Darius Djitmau, S.E. — Bendahara Pengeluaran Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Iwan Manurung, menyampaikan bahwa proses penyidikan telah berjalan sejak Maret 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi lebih dari dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 235 KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dokumen surat, dan bukti elektronik.

"Penyidik telah memiliki lebih dari dua alat bukti sesuai Pasal 235 KUHAP, berupa keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, dan bukti elektronik," ujar Iwan dalam konferensi pers.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif BPK RI Nomor 50/SR/LHP/DJPI/PKN 01/09/2025 tanggal 24 September 2026, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini mencapai Rp4.638.722.327,34, dengan rincian:

• Perjalanan dinas UP/GUP fiktif: Rp191.273.401

• Perjalanan dinas UP/GUP melebihi seharusnya: Rp25.924.900

• Perjalanan dinas TUP fiktif: Rp3.881.360.489,34

• Perjalanan dinas TUP melebihi seharusnya: Rp540.163.537.

Dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Tahun Anggaran 2024, Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya menerima alokasi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp11.314.597.000. Sebesar Rp6.281.237.821 atau 55,5 persen telah dicairkan melalui 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dana tersebut masuk ke rekening Bank Papua Nomor 2000105000493 atas nama Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya dan dicairkan dengan cek yang ditandatangani bersama oleh kedua tersangka. Setelah dana cair, bendahara menyerahkannya kepada Plt. Inspektur Daerah dan dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Sebagian dana tersebut diketahui digunakan untuk:

• Menyelesaikan temuan BPK atas Inspektorat PBD Tahun 2023: Rp1.216.354.297

• Pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai

• Kepentingan pribadi tersangka Nikolas Asmuruf, termasuk pelunasan pembelian satu unit mobil Mitsubishi Xpander Cross dengan nomor polisi PB 1556 SQ.

Untuk menutupi penyimpangan, tersangka memerintahkan pembuatan 19 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif dengan bantuan tiga staf. Bahkan, bendahara membuat palsu cap tanda tangan sekitar 30 pegawai Inspektorat untuk kuitansi penerimaan uang yang tidak nyata. Dokumen-dokumen palsu tersebut kemudian dimusnahkan dengan dibakar pada Maret 2025.

 

Selama proses penyidikan, Subdit 3 Tipidkor Polda Papua Barat Daya telah memeriksa 81 orang saksi, yang terdiri dari:

• 47 staf, pegawai, dan tenaga honorer Inspektorat PBD

• 24 penerima surat tugas dan kuitansi perjalanan dinas

• 4 pihak terkait pencairan cek di Bank Papua

• 6 pihak terkait lainnya, termasuk BPKAD Provinsi PBD, Kacab Mandiri Finance, Kacab PT Bosowa Berlian Motor, dan PT Belibis Papua Mandiri

Penyidik juga mengirimkan bukti elektronik ke Laboratorium Forensik (Labfor) Jayapura untuk pemeriksaan mendalam, serta menghadirkan berbagai ahli: digital forensik, ahli perhitungan kerugian negara dari BPK RI, ahli keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri, dan ahli hukum pidana dari Universitas Tarumanagara. Gelar perkara juga telah dilakukan bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

 

Penyidik Polda juga telah menyita sejumlah barang bukti antara lain:

• 19 dokumen LPJ perjalanan dinas

• Buku rekening koran terkait

• 1 unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna abu-abu beserta BPKB dan STNK atas nama Martinus Mrait Mapif Asmuruf

• 2 unit laptop

• 2 keping flashdisk

• Uang tunai sebesar Rp100.461.000.,

 

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Pasal ini mengancam pelakunya dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000 dan paling banyak Rp2.000.000.000.

Penyidikan saat ini terus berjalan dan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk proses penuntutan lebih lanjut.(*)

Editor : Yosep Bifel